Pusat Informasi Tentang Bahaya Penggunaan Narkoba

Terowongan Penyelundup Narkoba

2011-12-19T00:11:00.000-08:00

Banyak jalan menuju Roma, mungkin peribahasa itulah yang menjadi ilham para pengedar Narkoba dalam menjalankan aksinya. Jika dengan menggunakan jalan biasa mereka akan berhadapan dengan Polisi Perbatasan dan imigrasi serta razia rutin, maka mereka mencari akal dengan menggunakan terowongan bawah tanah sebagai jalan rahasia mereka dalam menyelundupkan Narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat.

Sejak tahun 1990, penegakan hukum telah menemukan sedikitnya 115 terowongan di bawah perbatasan AS-Meksiko. Terowongan digunakan untuk penyelundupan narkoba, uang, senjata dan manusia. Hanya 11 dari terowongan ditemukan sebelum 9 / 11.

Sebagian besar telah ditemukan sejak tahun 2001, setelah AS meningkatkan keamanan perbatasan. Terowongan terbaru ditemukan, seperti ditampilkan di sini, terowongan yang ditemukan pada 12 Maret di tenggara Tijuana dari pos pemeriksaan perbatasan Mesa Otay. (Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS)

Pemerintah AS telah membentuk sebuah operasi gabungan yang disebut San Diego Tunnel Task Force, terdiri dari agen-agen dari ICE, DEA, Patroli Perbatasan, NCIS dan Biro Narkotika California, untuk mengungkap terowongan di bawah perbatasan antara San Diego dan metropolis Meksiko tetangga Tijuana. Para pejabat Amerika mengatakan pekerjaan mereka telah dibuat lebih mudah akhir-akhir ini dengan kerjasama yang lebih baik dari penegak hukum Meksiko.

Seperti baru-baru ini 2006, kata Timothy Durst, asisten agen-khusus-bertugas ICE, San Diego, "itu benar-benar bekerja keras dengan Meksiko Sekarang mereka. Yang menemukan terowongan pada mereka sendiri." Terowongan yang ditampilkan di sini, ditemukan pada bulan Maret, terungkap oleh penegak hukum Meksiko setelah tanah di dekat sebuah gudang Tijuana runtuh. U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Agen dari ICE, DEA dan Patroli Perbatasan menemukan terowongan di Otay Mesa, California pada bulan Januari 2006. Pintu masuk AS, yang ditampilkan di sini, ditemukan di dalam gudang. (Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS).

Terowongan menghubungkan sebuah gudang di Otay Mesa, California dengan sebuah gudang di Tijuana, Meksiko. (Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS)

Pihak berwenang Meksiko menemukan sebuah terowongan lengkap pada November 7, 2009 di dalam sebuah rumah dua lantai di Tijuana. Terowongan 401-kaki ini tidak melintasi perbatasan, tetapi dilengkapi dengan ventilasi, listrik, pompa air dan lift vertikal. (Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS)

Lift seperti di terowongan Tijuana dikontrol secara elektronik dan diperpanjang 35 meter dari pintu masuk terowongan di dalam rumah pribadi ke terowongan utama. (Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS)

Berdasarkan informasi dari San Diego Tunnel Task Force, pihak berwenang Meksiko menangkap selusin orang di dalam terowongan lintas batas yang mempunyai panjang 1.000 kaki ini pada bulan Desember 2009. Terowongan itu berada di bawah konstruksi selama dua tahun. Pintu masuk Tijuana terlihat di sini. (Drug Enforcement Agency)

Terowongan termasuk lampu, listrik, sistem ventilasi dan lift di sisi Meksiko. terowongan canggih karya kartel obat ini dapat menghabiskan biaya sampai US $5 juta untuk bahan-bahan dan tenaga kerja, dan lebih mungkin untuk dilihat di daerah San Diego daripada di Arizona. Pembangunan terowongan ini dapat memakan waktu hingga lima tahun.

Lorong yang dalam, mencapai 100 meter di bawah permukaan, dan diperpanjang 860 meter ke AS, tapi penggali belum membuka pintu masuk di sisi AS perbatasan. (Drug Enforcement Agency)

Pandangan lain dari terowongan Tijuana yang belum selesai, terlihat kabel dan ventilasi. Ketika pemerintah AS selesai menyelidiki terowongan, Patroli Perbatasan mengisinya dengan bubur beton, tetapi hanya sampai garis Meksiko. "Ini sangat mahal," kata Durst, "dan pihak Meksiko tidak mampu untuk melakukannya." (Drug Enforcement Agency)

Di dalam sebuah rumah di North Escalada Drive di Nogales, Arizona, agen dari ICE dan DEA menemukan sebuah terowongan yang membentang 100 meter ke sebuah rumah di Nogales, Meksiko. Pintu masuk AS tersembunyi di ruang utilitas.

Cangkul dan peralatan lainnya berserakan di lantai. Para pejabat AS mengatakan bahwa Arizona memoloki terowongan lebih banyak dari California, tetapi terowongan di bawah perbatasan Arizona seringkali lebih kasar daripada di daerah / padat penduduk San Diego Tijuana. Lorong-lorong ini belum sempurna kadang-kadang disebut "lubang gopher." (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Terowongan Nogales diukur hanya tiga kaki dengan tiga kaki di pintu masuk di Arizona. terowongan mempunyai pencahayaan, tapi tidak ada ventilasi. Pihak berwenang yakin terowongan belum digunakan. Para pejabat Meksiko menangkap lima tersangka di pintu masuk Meksiko. (data dari U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Insinyur sipil Meksiko Luis Carlos Ayala-Gonzalez ditangkap pada tahun 2008 untuk peranan yang dituduhkan dalam membangun terowongan di bawah sebuah rumah di San Luis, Arizona. Ditemukan tabung plastik, peralatan pengeboran dan jurnal yang menjelaskan pembangunan terowongan.

Terowongan itu ditemukan oleh seorang Petugas Patroli Perbatasan yang melihat semen keluar dari lubang ventilasi. Pada bulan November 2009, Ayala-Gonzalez dihukum membantu sindikat kriminal dan dihukum tiga tahun di sebuah penjara negara bagian Arizona. (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Terowongan San Luis menghubungkan sebuah tempat tinggal di sisi Meksiko dari perbatasan ke ruang bawah tanah rumah ini pada 1429 San Francisco Street. U.S. Immigration and Customs Enforcement).

sumber: Vivanews.com

Yuni Rela Terjun Ke Dunia Narkoba Demi Sang Anak

2011-12-19T00:07:00.000-08:00

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Yuni mengaku menyesal telah berkecimpung di dunia narkotika, yang membuatnya kini mendekam di tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN). Yuni diduga bertanggung jawab atas kepemilikan ribuan pill Happy Five yang ditemukan petugas BNN di apartemennya di kawasan Sunter, Jakarta Pusat pada 16 Maret lalu.

"Saya menyesal, tapi saya butuh uang itu untuk anak saya" tutur Yuni yang mengenakan balaclava hitam, yang hanya menampakan kedua mata serta bibir merahnya.

Saat ditemui wartawan di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (06/04/2010), perempuan kelahiran Garut itu mengaku mendapatkan setidaknya Rp 15 juta perbulannya. Selain untuk keperluannya sehari-hari, ia juga mengaku membutuhkan uang tersebut untuk membiayai sang anak yang masih berumur 6 bulan.

"Anak saya butuh uang, sekarang dia dirawat sama kakak saya" jelasnya.

Perempuan itu menjelaskan awal keterlibatannya dalam dunia narkotika adalah saat ia berkenalan dengan seorang pria berinisial "E," yang sejak tahun lalu telah mendekam di Lapas Salemba, karena kepemilikan narkoba.

Pria yang akhirnya ia nikahi itu, adalah pengendali jaringan narkotika. Bahkan hingga "E" mendekam di Lapas Salemba, ia masih terus dapat mengendalikan jaringan tersebut dari balik jeruji besi.

Narkoba yang diperdagangkan oleh teman-teman "E" di luar penjara, diproduksi dari sebuah rumah di kawasan Dadap, Tanggerang, Banten, yang mampu memproduksi pill ecstasy maupun Happy Five hingga 400 butir perharinya.

Sebanyak 8.742 pil ekstasi dan 1.420 butir pil Happy Five, serta 4.970 butir Nimetazepam yang didapatkan dari jaringan "E," dimusnahkan Rabu (6/4/2011) di pelataran parkir kantor BNN dengan alat incerenator.

Menurut Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberantasan, Beny Joshua Mamoto, dari belasan ribu pil Ecstasy, Happy Five dan Nimetazepam yang di sita BNN, sebagiannya tidak dimusnahkan. Disisihkan 341 butir Ecstasy, 30 butir Happy Five, dan 30 tablet Nimetazepam untuk keperluan pembuktian perkara, dan penelitian.

Narkoba dari Afrika makin sulit terlacak

2011-12-19T00:01:00.000-08:00

Badan anti narkotika PBB menyatakan cara penyelundupan kokain dari pantai Afrika Barat ke Eropa semakin hari semakin canggih.

Dalam sebuah konferensi di ibukota Senegal, Dakar Kepala kantor PBB urusan Obat-obatan terlarang dan kriminal Alexandre Schmidt mengatakan jumlah tangkapan kokain terus menurun.

Penangkapan kokain dari Afrika Barat terus menurun dari 47 ton menjadi 35 ton antara tahun 2008-2009.

"Terjadi perubahan rute penyelundupan dan para penyelundup semakin memiliki peralatan canggih," papar Schimdt

Meski jumlah tangkapan menurun, Schmidt meyakini, angka perdagangan kokain terus meningkat dan kini mencapai kira-kira AS$800 juta setahun.

Kapal selam

Semakin sulitnya menghentikan penyelundupan narkotika memunculkan dugaan bahwa para penyelundup itu menggunakan kapal selam untuk membawa benda haram itu ke Eropa.

"Kita tidak membicarakan kapal selam militer, namun kapal selam kecil yang bisa dibeli bebas di pasar gelap oleh siapapun yang memiliki uang beberapa juta dolar," kata Schmidt.

Schmidt menambahkan beberapa ratus orang Amerika Selatan masih mendominasi jalur perdagangan narkoba di Afrika Barat. Namun kini semakin banyak warga lokal yang terlibat.

Kartel-kartel obat bius mulai bermunculan di kawasan ini dan mereka selalu selangkah di depan para penegak hukum yang semakin sulit menghentikan aksi mereka.

Schmidt menambahkan meski tak ada bukti adanya al-Qaeda di Afrika Utara mengorganisasi penyelundupan narkoba namun kelompok ini menyediakan bantuan selama mereka mendapatkan uang.

Pemusnahan Barang Bukti Shabu 1664,9 Gram Jakarta, 25 April 2011

2011-06-29T00:16:00.000-07:00

Sesuai dengan amanat pasal 75 huruf k dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN kembali memusnahkan barang bukti shabu sebanyak 1664,9 gram.

Dari seluruh barang bukti shabu sebanyak 1778,3 gram yang disita, BNN menyisihkan 84,7 gram untuk keperluan pembuktian perkara di persidangan, 7,8 gram untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan 23,9 gram untuk pendidikan pelatihan (diklat).

Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari pengungkapan kasus yang merupakan hasil kerjasama antara Satgas Interdiksi BNN petugas Bea Cukai dan, sehingga penyelundupan shabu lewat cara swallowing atau ditelan berhasil digagalkan. Pengungkapan ini sesuai dengan kronologis sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2011, Pukul 14.00 WIB, berawal dari analisis intelejen dan profiling terhadap penumpang pesawat, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan pada tiga orang penumpang berkewarganegaraan Iran yang mencurigakan. Kemudian, petugas memeriksa badan dan koper milik ketiga penumpang tersebut di Terminal Kedatangan 2D Bandara Soekarno-Hatta, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika.

Meski demikian, petugas yang masih tetap curiga akhirnya membawa para tersangka ke Rumah Sakit Usada Insani Tangerang. Di RS ini para tersangka menjalani pemeriksaan Rontgen (radiologi). Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui masing masing tersangka menyembunyikan Narkotika jenis shabu di dalam perut mereka. Dokter pun memberikan obat pencahar untuk mengeluarkan barang bukti dari dalam perut tersangka. Para tersangka antara lain MD, MM, AR masing mengeluarkan 28, 100 dan 69 butir kapsul berisi kristal bening shabu dari perut mereka.

Kemudian para tersangka dibawa ke BNN untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di BNN, para petugas kembali menemukan 4 butir kapsul yang dikeluarkan dari dalam perut MM. Sehingga dari dalam perut MM, total ditemukan 104 butir kapsul berisi shabu.

Jika seluruh barang bukti ini berhasil diedarkan maka akan menghancurkan kurang lebih 7000 anak bangsa.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN KEMENAG, BKKBN, IGI, DAN AAMT

2011-06-29T00:13:00.000-07:00

Jumlah kasus kejahatan Narkotika di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data yang dimiliki BNN, kasus penyalahgunaan Narkoba meningkat selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), dengan kenaikan rata-rata 26% setiap tahunnya. Diantara sejumlah kasus tersebut, tercatat 70 % diantaranya berada pada usia produktif, dan sebagian besar berasal dari komunitas seni dan hiburan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Beberapa hal yang diprediksi sangat berpengaruh terhadap kondisi tersebut diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat terhadap bahaya Narkoba, pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni dan budaya, internalisasi nilai-nilai keagamaan, pengembangan sistem pendidikan, serta profiling model dan talent secara positif sebagai public figure, yang kesemuanya dapat menjadi faktor terbentuknya pola pikir dan pola sikap masyarakat.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani masalah tersebut, menggandeng beberapa instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, serta pembinaan dan pemberdayaan model dan talent.

Demi tercapainya hal tersebut, pada hari ini dilakukanlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN dengan beberapa instansi, diantaranya; Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Asosiasi Agensi Model & Talenta Indonesia (AAMTI).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta, oleh Kepala BNN, Gories Mere dan Pejabat terkait yang membawahi masing-masing instansi yang terlibat dalam penandatanganan tersebut, diantaranya, Suryadharma Ali selaku Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Sugiri Syarief, MPA selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Satria Dharma selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia, serta Fritz Panjaitan selaku Ketua Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia.

Penandatanganan ini merupakan landasan kerjasama dalam Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan peran serta Kemenag, Kemen Budpar, BKKBN, IGI, dan AAMTI dalam mendukung pelaksanaan program P4GN demi terciptanya Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015 mendatang.

Adapun bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut meliputi dukungan masing-masing instansi dalam usaha BNN melakukan sosialisasi dan kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN mendukung dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing instansi dalam upaya P4GN

BERKAS PERKARA KANGEN BAND P-21

2011-06-29T00:10:00.000-07:00

Berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang berkas perkara pidana atas nama tersangka M. Andika Setiawan dan Muhammad Bary Alfarizy alias Izzy, pihak Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara tersangka sudah lengkap atau P-21. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, 110 dan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP maka BNN melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. Kedua personel Kangen Band itu, akan dikenakan tuntutan sesuai pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan Pasal 131 UU No.35/2009 tentang Narkotika.

Selain itu BNN juga melimpahkan tersangka Zulbi Musakib alias Akib dan Rahmatullah Sidik alias Oblo ke Kejaksaan karena berkas perkara tersangka sudah lengkap atau P-21. Tersangka Zulbi Musakib als Akib dituntut dengan pasal 111, ayat (1), Pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, tersangka Rahmatullah Sidik alias Oblo, dikenakan Primair Pasal 111 ayat 1, dan 1 subsidair Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009.

Selama ini proses pemeriksaan oleh penyidik tetap dilaksanakan terhadap Andika dan Izzy di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido, sampai penyidik meyakini semua berkas sudah terpenuhi. Setelah semua berkas terpenuhi maka penyidik menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung.

Kronologis kasus ini adalah sebagai berikut :

Setelah mendapat laporan warga, BNN melaksanakan penangkapan terhadap 10 orang tersangka yang ternyata di dalamnya terdapat anggota grup musik Kangen Band di Jl. Cibubur II No. 57 Bulak Ringin RT 07 RW 03 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas pada Sabtu dini hari, 12 Maret 2011 tepatnya pukul 02.30 WIB.

Dari hasil penggeledahan BNN, petugas berhasil menyita ganja kering brutto 33,4 gram, dan 1 pot tanaman ganja setinggi kurang lebih 5 cm.

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Narkotika tersebut milik tersangka RS yang telah memesan ganja pada Y melalui SMS dengan harga Rp 200.000. Tersangka RS mendapatkan 1 (satu) paket besar terbungkus kertas minyak berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus paket kecil terbungkus kertas koran berisi daun ganja kering.

Sepuluh orang yang dibawa ke BNN, langsung menjalani tes urine sebanyak 2 kali, dan hasilnya, dua orang personil Kangen Band yaitu Andika dan Izzy, terbukti positif menggunakan ganja. Selanjutnya, Andika dan Izzy menjalani rehabililitasi karena terbukti hanya sebagai pengguna namun proses hukumnya tetap berjalan. Sementara itu, 2 orang lainnya yaitu Oblo dan Akib telah ditahan karena terbukti memiliki ganja kering dan tanamannya.

Dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan, BNN berpedoman pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih humanis kepada penyalahguna dan keras serta tegas pada pengedar, produsen, importir, dan eksportir. Dalam menangani kasus Narkoba yang menjerat Andika dan Izzy Kangen Band, BNN tidak membedakan dengan tersangka lainnya. BNN memproses kedua personil band ini sesuai hukum yang berlaku sampai mendapatkan vonis dari hakim, namun menempatkan mereka di Pusat Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido, Bogor untuk menjalani proses rehabilitasi dan menghilangkan kecanduannya.

Sampai saat ini BNN telah melakukan beberapa proses rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna Narkoba dengan tetap melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada tiga kasus berbeda, yaitu : yang pertama adalah kasus Thomas Wi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2011, di kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 pada 22 Februari 2011. Tersangka dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009, dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun.

Sementara itu, kasus yang kedua adalah Richard Lee yang ditangkap pada Januari 2011 di daerah Tanjung Sari, kota Jambi. Saat tertangkap oleh petugas, Richard memiliki barang bukti 0,5 gram shabu beserta alat hisap. Tersangka dibawa ke Lido pada tanggal 17 Januari 2011.

Korupsi Permudah Perdagangan Narkoba

2011-04-06T05:16:00.000-07:00

WINA (KR) - Obat-obat desainer (designer drugs) akhir-akhir ini diproduksi lebih cepat dan dalam jumlah besar, sehingga menjadi ancaman baru. Obat-obat ini biasanya diproduksi dengan memodifikasi struktur molekul dari senyawa ilegal. Produk-produk obat ini memiliki efek serupa dan mampu lolos dari pengawasan. Sementara cara pembuatannya bisa tersebar melalui Internet.

”Di Eropa 16 obat desainer baru telah dikontrol, sedangkan di Jepang angka ini mencapai 51,” kata Second Vice President and Chair of Standing Committee on Estimates, Internastional Narcotics Control Board (INCB) Dr Sri Suryawati belum lama ini. International Narcotics Control Board atau Dewan Pengawas Narkotika Internasional ini berkedudukan di Wina, Austria. Mengingat ancaman dan risiko kesehatan akibat obat desaigner ini, INCB mendesak pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah pengendalian untuk pembuatan, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obat desainer ini. Dr Sri Suryawati, dosen Fakultas Kedokteran (FK) UGM juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pencegahan korupsi.

”Dalam pandangan INCB, korupsi menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya perdagangan narkoba. Bukan menjadi rahasia umum, keuntungan besar diraup dari pasar narkotika seringkali jauh melebihi sumberdaya keuangan milik negara,” ujar Sri Suryawati menanggapi besarnya jumlah produksi dan peredaran illegal obat-obat desainer ini.

Menurut Sri Suryawati dalam banyak kasus organisasi kriminal dengan kerajaan perdagangan narkoba menjadi kekuatan politik dengan memiliki kekuatan dan wewenang yang mirip institusi resmi. Sebab institusi atau pejabat yang semestinya berwenang mengendalikan dan menekan perdagangan narkoba telah dilemahkan oleh tindakan korupsi. ”Tak jarang penegak hukum sering menghadapi tekanan yang kuat dari kejahatan terorganisir ketika menjalankan tugas menghentikan perdagangan narkoba,” ujarnya.

Ironis, narkotika dan psikotropika legal yang mestinya dibutuhkan untuk medis justru tidak tersedia di seluruh dunia. Data menyebut lebih dari 80 persen populasi dunia hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali terhadap obat-obat pereda nyeri. Jika 90 persen obat yang beredar di pasar dikonsumsi negara-negara Barat. Maka banyak negara di Afrika, Asia dan Benua Amerika justru hanya memiliki sedikit akses. ”Bahkan tidak memiliki akses sama sekali, padahal obat-obat narkotika yang mereka butuhkan untuk tujuan medis,” katanya sambil menambahkan, di samping kurangnya pendidikan di kalangan profesi medis, hambatan regulasi juga menjadi salah satu faktor penyebab beberapa negara kesulitan mendapatkan obat narkotika untuk tujuan medis.

Hambatan lain berupa kesulitan distribusi dan tidak ada kebijakan kesehatan yang komprehensif. ”Karenanya INCB mendesak pemerintah untuk mengambil langkah, dengan mengumpulkan data statistik tentang kebutuhan medis obat narkotika, menyediakan peraturan distribusi kepada pasien dan meningkatkan training untuk staf pelayanan kesehatan,” kata Dr Sri Suryawati. (Asp)

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=236759&actmenu=37

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Kolombia: Kampanye Baru Anti Narkoba Menjadikan Masyarakat Sebagai Sasarannya

2010-11-23T06:11:00.000-08:00

Negara Kolombia telah lama dikenal sebagai negara penghasil obat-obatan dan pemasok utama obat-obatan ke pasar internasional. Konsumsi obat-obatan lokal sebagian besar masih dianggap sepele, namun data terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kolombia mengkonsumsi jenis obat-obatan terlarang. Pihak berwenang menjadi lebih perhatian terhadap masalah ini terutama yang berkaitan dengan narkoba jenis berat seperti heroin dan kokain.

Menurut studi narkoba nasional terakhir yang dirilis pada tahun 2008 oleh Kementrian Perlindungan Sosial Kolombia, Direktorat Narkotika Nasional dan UNODC mengestimasi terdapat kurang lebih 540.000 orang dengan rentang usia 12-65 tahun pernah menggunakan jenis obat-obatan terlarang di tahun sebelumnya.

Pemerintah Kolombia bekerjasama dengan UNODC bertekad membuat Kolombia menjadi “wilayah bebas narkoba”. Baru-baru ini, pemerintah meresmikan kampanye tersebut di ibukota, Bogota, yang bertemakan “Kolombia, wilayah bebas narkoba”. Kampanye tersebut menggunakan media televisi, radio dan iklan online, yang disebarkan di sebagian besar perkotaan di negara tersebut.

Tujuan utama kampanye tersebut yang secara resmi telah diluncurkan oleh mantan Presiden, Alvaro Uribe Velez, bertujuan untuk mentransformasi gambaran sosial dan kultur dari gaya hidup yang mendukung penyalahgunaan narkoba. Kampanye dilakukan dengan cara mempromosikan strategi-strategi pencegahan melalui pendidikan dan penyebaran informasi yang bertujuan mempromosikan pilihan untuk hidup sehat pada kelompok yang dianggap sangat rentan. Kegiatan ini menghimbau masyarakat untuk memilih hidup sehat dan bebas narkoba pada konteks yang berbeda, baik di lingkungan sekolah dan di rumah baik untuk seluruh keluarga serta lingkungan tempat tinggal.

Sejauh ini, seratus anggota yang berasal dari masyarakat seperti kaum remaja, para siswa dan pejabat pemerintah telah bergabung pada kampanye tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka di gambar peta negara yang menyatakan bahwa “Kolombia bebas narkoba”.

Perwakilan UNODC di Kolombia, Aldo Lale-Demoz, mengakui besarnya upaya pemerintah Kolombia dalam memerangi penyalahgunaan obat-obatan. “Kami memberikan ucapan selamat kepada pemerintah dalam rangka memimpin studi nasional berkaitan dengan obat-obatan, dimana hal tersebut belum pernah dilakukan 10 tahun terakhir. Kami juga memberikan apresiasi pada tindakan yang mereka ambil setelah hasil laporan diketahui. Daripada harus menutupi angka sebenarnya, mereka memilih untuk mengambil tindakan berupa kebijakan publik untuk mengurangi masalah ini, salah satunya melalui kampanye ini,” ujar Lale-Demoz pada saat peluncuran kampanye tersebut.

Sampai beberapa tahun yang lalu, beberapa wilayah dari Kolombia dikenal sebagai produsen dan pintu keluar sejumlah besar obat-obatan yang dipasok untuk pasar internasional. Sekarang, berkat upaya tersebut penegakan diawasi oleh militer dan polisi, jalan pengeksporan ditutup sebagian dan sejumlah obat-obatan yang sebelumnya tersedia untuk konsumsi eksternal sekarang memasok pasar lokal dan memenuhi konsumsi nasional, sehingga mudah didapatkan bagi kaum remaja", ujar Maria Mercedes Due�as, manajer dari kampanye.

Sumber: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/August/colombia-new-anti-drugs-campaign-targets-the-public.html

Proses dan Tahapan Ketergantungan

2010-09-19T09:09:00.000-07:00

Reporter: Staf Pus T&R (abdi) | 24 Agustus 2010

Gejala dini penyalahgunaan Narkoba bukanlah hal yang mudah, tapi sangat penting artinya untuk mencegah berlanjutnya masalah tersebut. Bila sudah dalam keadaan ketergantungan, maka gejala lebih mudah terlihat, tergantung dari jenis zat yang dipakai, jumlah atau frekuensi pemakaian, cara dan lamanya pemakaian.

Gejala penyalahgunaan Narkoba sangat tergantung dari tahapan pemakaiannya dan untuk sampai pada kondisi ketergantungan seseorang akan mengalami beberapa tahap :

- Experimental Use adalah periode dimana seseorang mulai mencoba-coba menggunakan narkoba dan zat adiktif untuk tujuan memenuhi rasa ingin tahu.

- Social Use adalah periode dimana individu mulai mencoba menggunakan narkoba untuk tujuan rekreasional, namun sama sekali tidak mengalami problem yang berkait dengan aspek sosial, finansial, medis dan sebagainya. Umumnya individu masih dapat mengontrol penggunaannya.

- Early Problem Use adalah periode dimana individu sudah menyalahgunakan narkoba dan perilaku penyalahgunaan ini mulai berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut, seperti timbulnya malas bersekolah, keinginan bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lain-lain.

- Early Addiction adalah periode dimana individu sampai pada perilaku ketergantungan baik fisik, maupun psikologis, dan perilaku ketergantungan ini sangat mengganggu kehidupan individu tersebut. Yang bersangkutan nyaris sulit mengikuti pola hidup orang normal sebagaimana mestinya dan mulai terlibat pada perbuatan yang melanggar pada norma dan nilai yang berlaku.

- Severe Addiction adalah periode dimana individu hanya hidup dan berlaku untuk mempertahankan ketergantungannya, sama sekali tidak memperhatikan lingkungan sosial dan diri sendiri. Pada tahap ini, individu biasanya sudah terlibat pada tindakan kriminal yang dilakukan demi memperoleh narkoba yang diinginkan.

Sumber : Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC) – Diterbitkan oleh Pusat Terapi & Rehabiltasi Badan Narkotika Nasional, 2006.

10 Hal yang Perlu Diketahui Remaja Tentang Ganja

2010-09-19T09:08:00.000-07:00

Reporter: RQ@DATIN | 09 Juni 2010, 14:05 WIB

1. Memakai ganja adalah perbuatan melanggar hukum. Kamu akan sulit mendapatkan pekerjaan jika pernah dihukum.
2. Ganja bebahaya. Menghisap ganja meningkatkan resiko kanker dan kerusakan paru-paru. Juga menyebabkan panik, cemas, dan ”parno” (perasaan yang seperti dikejar orang).
3. Ganja mengurangi kemampuan melakukan aktivitas. Yang membutuhkan koordinasi dan konsentrasi, seperti olah gara, menari, latihan drama, dan belajar.
4. Memakai ganja mengurangi penilaian orang lain terhadap dirimu. Coba pikir jika kamu berpakaian rapi lalu ada ganja di tanganmu, apa yang kamu lakukan?
5. Ganja membatasi dirimu. Ganja mengganggu sekolahmu, hubunganmu dengan keluarga dan kehidupan sosial.
6. Ganja mengganggu cara berfikir dan menilai sesuatu. Hal ini sangat mengundang resiko, seperti kecelakaan, dan kekerasan.
7. Menghisap ganja tidak menjadikanmu keren (cool). Justru sebaliknya, penampilanmu lusuh.
8. Ganja menyebabkan ketergantungan. Kamu merasa selalu membutuhkan ganja, dan sulit melepaskan diri darinya.
9. Menghisap ganja bukan menyelesaikan masalah. Ganja tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan masalah akan lebih berat, karena kamu tidak berusaha mencari penyelesaiannya. Bicarakan masalahmu dengan orang lain yang kamu percayai. Jangan percaya kepada orang yang berkata, bahwa ganja tidak berbahaya atau akan menjadikan hidupmu lebih baik.
10. Tidak semua orang memakai ganja. Kamu tidak membutuhkannya. Jika kamu pikir, semua orang memakai ganja, kamu keliru di Amerika Serikat lebih dari 80% remaja 12-17 tahun belum pernah memakai ganja. Ganja tidak menjadikanmu bahagia, popular atau dewasa. (RQ@DATIN).

Sumber : “Buku ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, BNN-RI 2009”.

Sammy Masuk Rehabilitasi BNN

2010-09-19T09:05:00.001-07:00

Reporter: Humas BNN | 08 September 2010

Sammy tertangkap oleh polisi di kamar kos-nya dengan barang bukti 1 bungkus plastik bening berisikan Shabu seberat 0,336 gram dan seperangkat alat hisap atau bong.

Sammy tertangkap oleh polisi di kamar kos-nya dengan barang bukti 1 bungkus plastik bening berisikan Shabu seberat 0,336 gram dan seperangkat alat hisap atau bong. Di persidangan, Sammy terbukti sebagai seorang pecandu Narkoba dan divonis untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hingga kini telah dilaksanakan 20 putusan rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba.
Adapun di UPT T & R BNN sendiri telah menerima 9 pecandu Narkoba untuk menjalani pengobatan.

Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu dan penyalahguna Narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Kewajiban rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba kemudian dipertegas kembali oleh pemeruntah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu Narkoba yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat-tempat rehabilitasi yang telah di tentukan.

Untuk lebih menjangkau para pecandu yang ingin mendapatkan rehabilitasi, BNN juga menerapkan system �jemput bola‘, melalui Satgas Penjangkauan dan Pendamping. Satgas ini memberikan layanan transportasi secara gratis dari tempat asal menuju panti rehabilitasi. Selama tahun 2009, telah berhasil dijangkau 265 pasien yang berasal dari 22 propinsi di Indonesia.(Dno)

Pecandu Narkotika Berhak Mendapatkan Rehabilitasi

2010-04-29T02:55:00.000-07:00

Mereka yang terbukti sebagai pecandu Narkotika, wajib untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial.

Demikian pernyataan Sekretaris BNN Bambang Abimanyu pada kegiatan penjangkauan korban Narkotika yang dilaksanakan di aula Lapas Kelas IIA Kediri � Jawa Timur, tanggal 26 April 2010.

Upaya ini merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 54, 55, 103, dan 127. Undang-undang ini lebih bersifat humanis kepada korban penyalahgunaan Narkotika, namun keras terhadap para pengedar, importir dan produsen Narkotika. Selain itu bagi para pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur, wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.

Kewajiban rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu Narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Kewajiban menjalani rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika dimaksudkan untuk mengurangi jumlah konsumen atau pangsa pasar Narkotika di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor supply dan demand. Kebijakan dan strategi yang dilakukan BNN untuk mengurangi permintaan Narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas masyarakat, serta meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun strategi untuk mengurangi jumlah ketersediaan Narkotika dilakukan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum terhadap jaringan sindikat Narkotika.

Selain itu ketentuan ini dikeluarkan karena umumnya pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini masih menganut sistem public security dan belum pada tahap public health. Artinya, upaya yang dilakukan di Indonesia saat ini masih dominan terhadap bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, atau belum memfokuskan pada upaya merehabilitasi pecandu dari aspek medis dan sosial.

Kebijakan untuk merehabilitasi para pecandu Narkotika merupakan kebutuhan mendesak dan perlu untuk segera dilakukan. Hal ini untuk mengurangi pasar atau konsumen Narkotika di Indonesia, mengingat perkembangan kasus Narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan meningkat. Jika pada tahun 2005 terjadi 16.252 kasus Narkotika dengan jumlah tersangka 22.780 orang, maka pada tahun 2009 jumlah tersebut melonjak menjadi 30.668 kasus dengan tersangka sebanyak 38.070 orang. Selain itu apabila dilihat dari data yang ada, 86 % penyalahguna narkotika, adalah usia produktif yang membutuhkan pembinaan mental dan perawatan medis. Kondisi tersebut di atas juga memiliki implikasi terhadap kemampuan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ada.

Untuk mengakomodasi pelaksanaan ketentuan di atas, saat ini BNN memiliki panti rehabilitasi yang disebut Kampus Unitra. Kampus Unitra berkapasitas 500 residen, yang terletak di wilayah Wates Jaya, Cigombong, Lido - Bogor. Metode pemulihan residen yang digunakan adalah therapeutic community (terapi berbasiskan komunitas), medis, sosial, religi, akupuntur, dan hipnoterapi. Umumnya seorang pasien yang baru masuk akan menjalani proses detoksifikasi atau pembersihan racun dari dalam tubuh. Setelah itu pasien masuk ke dalam entry program, untuk selanjutnya mengikuti primary program. Terakhir, pasien akan mengikuti program after care. Dalam tahap ini pasien dapat kembali kepada orang tua atau keluarganya sambil tetap menjalani proses konsultasi atau rawat jalan. Waktu yang dibutuhkan bagi seorang pasien untuk menjalani sebuah proses rehabilitasi umumnya berkisar antara 8 bulan hingga 1 tahun.

Untuk lebih menjangkau para pecandu yang ingin mendapatkan rehabilitasi, BNN juga menerapkan sistem �jemput bola“, melalui Satgas Penjangkauan dan Pendampingan. Satgas ini memberikan layanan transportasi secara gratis dari tempat asal menuju panti rehabilitasi. Selama tahun 2009, telah berhasil dijangkau 249 pasien yang berasal dari 22 propinsi di Indonesia.

Hingga saat ini data pecandu Narkotika yang mendapatkan vonis pengadilan untuk menjalani rehabilitasi adalah sebagai berikut : di Jakarta terdapat tujuh pecandu, Kendari sebanyak satu orang pecandu, dan di UPT Terapi & Rehabilitasi BNN juga satu orang pecandu.(KA)

Sumber: bnn.go.id

PENGGAGALAN UPAYA PENYULUNDUPAN HEROIN DI BANDARA INTERNASIONAL HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG. 25 APRIL 2010

2010-04-29T02:50:00.000-07:00

Reporter: KPPBC Bandung | 27 April 2010

Penyalahgunaan narkotika jenis Heroin di Indonesia masih tinggi terbukti dengan adanya penggagalan upaya penyelundupan heroin di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat. Berawal dari penangkapan seorang perempuan Warga Negara Indonesia pada tanggal 25 April 2010 oleh petugas pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean Bandung bekerjasama dengan petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Perempuan tersebut berinisial CCB berusia 23 tahun menumpang pesawat Air Asia, Flight No. Qz-7592 rute Kuala Lumpur (Malaysia) � Bandung (Indonesia), dengan membawa barang yang diduga sebagai Heroin seberat 3.250 gram atau 3,25 Kg.

Penyalahgunaan narkotika jenis Heroin di Indonesia masih tinggi terbukti dengan adanya penggagalan upaya penyelundupan heroin di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat. Berawal dari penangkapan seorang perempuan Warga Negara Indonesia pada tanggal 25 April 2010 oleh petugas pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean Bandung bekerjasama dengan petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Perempuan tersebut berinisial CCB berusia 23 tahun menumpang pesawat Air Asia, Flight No. Qz-7592 rute Kuala Lumpur (Malaysia) � Bandung (Indonesia), dengan membawa barang yang diduga sebagai Heroin seberat 3.250 gram atau 3,25 Kg.

Barang tersebut ditemukan petugas Bea dan Cukai dikemas dalam satu bungkus Alumunium foil berisi bubuk warna putih kecoklatan dan disembunyikan dalam ruangan palsu (false concealment) yang dibuat pada dinding koper kulit berwarna hitam coklat pemilik yang berinisial CCB tersebut. Setelah itu dilakukan pengujian dengan peralatan Narcotest, hasilnya menunjukan bubuk putin kecoklatan tersebut adalah Heroin, yang termasuk dalam daftar Narkotika gol. I.

Pada saat diwawancarai, CCb menyebutkan bahwa dia hanya ditugaskan oleh seseorang untuk mengantarkan barang tersebut ke suatu tempat di Jakarta. Atas dasar informasi tersebut, maka dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan Control dilivery (Pengawalan barang tangkapan bersama pembawanya) bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mendapatkan pihak yang menyuruh CCB. Melalui kerjasama dengan petugas Direktorat P2 Kantor DJBC dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tim berhasil menangkap 2 (dua) tersangka lainya, seorang wanita WT alias AS Warga Negara Indonesia berusia 26 tahun dan seorang pria Warga Negara Nigeria NC alias Ic berusia 29 tahun.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Heroin senilai 8 milyar lebih dan para tersangka diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional untuk proses penyidikan. Kegiatan yang dilakukan para tersangka (pemasukan barang larangan Narkotika Gol. I seperti heroin) melanggar UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 113 ayat (2) dengan ancaman hukuman mati pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp. 10.000. 000.000,- (sepuluh milyar)ditambah 1/3 (satu per tiga) karena membawa Narkotika lebih dari 5 gram.

Sebagai Informasi,penegahan Narkotika jenis heroin sebanyak 3,25 Kg merupakan yang kelima danterbesar oleh Petugas Bea dan cukai sepanjang tahun 2010. Jumlah total yang berhasil ditegah petugas Bea dan Cukai selama 2010 adalah 8.041,04 gram atau 8,05 Kg.

Sumber: bnn.go.id

Corby Divonis Gila!

2009-10-03T21:22:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Schapelle Corby, perempuan asal Gold Coast, Queensland, yang sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara di LP Kerobokan Bali karena terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana tahun 2004,kembali menjadi pusat perhatian media dan publik Australia.

Kali ini, perhatian publik negara itu tertuju pada klaim Asosiat Profesor Jonathan Phillips, psikiater kenamaan Australia yang awal Agustus ini dilaporkan mengunjungi Corby di Penjara Kerobokan, bahwa Corby sudah "tidak waras" alias "gila".

Klaim ini menjadi salah satu topik pemberitaan utama berbagai media cetak dan elektronika Australia, seperti Harian "The Canberra Times,", Stasiun TV "Channel Seven", "Sky News", "Gold Coast News", "AAP", dan "Sydney Morning Herald", Selasa.

Menurut Phillips, Corby kini merasa dirinya "tak berguna","tak berdaya","terasing", "putus asa" dan "tercabut dari masyarakat". Dalam kondisi kejiwaan yang demikian, dia dapat dikatakan "gila".

Mantan presiden Perhimpunan Psikiater Australia dan Selandia Baru (RANZCP) ini selanjutnya mengatakan, dengan kondisi jiwa yang seperti itu, Corby mudah terdorong untuk bunuh diri.

Menurut "The Canberra Times" mengutip penjelasan Phillips, kondisi kejiwaan mantan mahasiswi Sekolah Terapi Kecantikan yang kini berusia 32 tahun itu dikhawatirkan akan semakin memburuk jika terus di penjara Bali.

Karena itu, ia mengatakan, cara terbaik adalah Corby meneruskan masa hukumannya di Australia dan mendapat perawatan rumah sakit namun opsi ini tidak mungkin dilaksanakan karena Pemerintah RI dan Australia belum menyepakati perjanjian pemindahan masa hukuman para tahanan.

Perihal pemberitaan media Australia tentang kondisi sakit jiwa Corby ini sepenuhnya didasarkan pada penjelasan sepihak psikiater yang menurut laporan media setempat dapat bertemu Corby berkat bantuan pihak keluarga Corby itu.

Dengan dalih kemanusiaan dan "masalah hidup mati",pihak keluarga Corby akan mendesak pemerintah federal agar membantu pemulangan Schapelle Corby ke Australia.

Keluarga Corby berencana mengirim laporan "temuan" Prof.Phillips itu ke Perdana Menteri Kevin Rudd dan para politisi negara itu.

Sejak kasus Schapelle Corby muncul tahun 2004, kalangan media dan publik Australia terus memberi perhatian pada perkembangan apa pun yang terkait dengan perempuan asal Gold Coast ini.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, kasus Corby ini bahkan sempat memunculkan sentimen negatif publik Australia terhadap Indonesia.

Pada saat kasusnya ditangani aparat keamanan dan hukum Indonesia pada 2004-2005, pemberitaan media cetak dan elektronika Australia yang sedemikian rupa telah membentuk opini publik bahwa Corby "tidak bersalah".

Saat opini publik Australia masih berpihak kepada Corby, KBRI Canberra dan kantor-kantor perwakilan RI lainnya sempat menjadi sasaran kekesalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negara itu.

Beberapa bentuk kekesalan mereka yang bersimpati kepada "nasib" Corby ketika itu adalah ancaman pembunuhan terhadap staf Konsulat RI di Perth, pengiriman surat bernada ancaman dan paket berisi "serbuk putih" yang sempat menghebohkan aparat keamanan dan diplomat RI di KBRI Canberra, serta vandalisme terhadap properti milik KJRI Sydney.

Jaringan penyelundupan

Dinamika hubungan Indonesia-Australia yang dipicu kasus Corby yang memicu sentimen publik itu memasuki era baru setelah kebenaran tentang kasus Corby dan rekam jejak ayahnya dalam jaringan penyelundupan obat terlarang diungkapkan sendiri oleh media Australia.

Pengungkapan "kebenaran" di balik kasus Corby itu dilakukan Stasiun TV "Saluran Sembilan" (Channel Nine) Australia, Stasiun TV ABC dan sejumlah media cetak negara itu pertengahan 2008.

Film dokumenter berjudul "Schapelle Corby: The Hidden Truth" yang ditayangkan Stasiun TV "Channel Nine" pada 22 dan 24 Juni 2008 dan ditonton sedikitnya 1,6 juta orang misalnya menyajikan fakta demi fakta yang selama bertahun-tahun "gelap" tentang sosok Corby dan keluarganya.

1,9 Ton Kokain Disita Dari Bawah Tanah

2009-10-03T21:20:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Penjaga Pantai Kolombia menyita sebanyak 1,9 ton kokain yang ditanam atau disimpan di bawah tanah di dekat Teluk Morrosquillo, Jumat (04/09), kata pihak berwenang.

Penjaga Pantai menemukan kokain tersebut yang dikemas di dalam 86 tas, yang masing-masing berisi 23 kilogram, setelah menerima keterangan dari Departemen Keamanan Administratif.

Penjaga Pantai juga menyita beberapa senjata dari tempat kejadian.

Obat terlarang itu, yang dilaporkan milik gerombolan penyelundup narkotika setempat, memiliki nilai 60 juta dolar AS di pasar gelap.

Angkatan Laut Kolombia menyita 3,5 ton kokain pekan lalu.

Kolombia diduga menjadi produsen terbesar dan pengekspor kokain nomor dua di dunia.

Bandar Ganja Dibekuk di Palmerah

2009-10-03T21:18:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Seorang bandar ganja tertangkap oleh petugas dari Polsek Metro Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (04/09) dini hari, di rumah kontrakannya di Jln. KS Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah.

Kanit Narkoba Polsek Metro Palmerah Aiptu Bintoro di Jakarta, Jumat, mengatakan, polisi menyita barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kontrakan, yakni delapan paket kecil ganja dan uang tunai Rp150 ribu yang diduga hasil penjualan barang terlarang itu.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

Tersangka bernama Herman (36), mengaku mendapatkan ganja dari seseorang yang tinggal di Sawah Besar, Jakarta Barat.

Penangkapan tersangka ini merupakan hasil penyelidikan polisi selama beberapa hari terakhir ini, yang mencurigai sering terjadi transaksi ganja di wilayahnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mencurigai Herman yang tinggal di Jln. KS Tubun sebagai bandar ganja, sehingga polisi menangkapnya saat sedang berada di rumah kontrakannya.

Ketika rumahanya digeledah, polisi menemukan delapan paket kecil ganja dan uang tunai Rp150 ribu.

Tersangka dijerat dengan UU No 22 tahun 1997 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Jajaran Polda Metro Jaya sering mengungkap kasus peredaran ganja di Jakarta. Semua ganja yang beredar di Jakarta dipastikan berasal dari Aceh.

Pada 26 Agustus 2009, Polsek Metro Limo, Kota Depok, Jawa Barat, menangkap BAH karena tertangkap tangan menjadi bandar ganja saat hendak transaksi di Jln. Raya Krukut, Limo, Depok, Selasa petang.

BAH tidak bisa berkutik ketika polisi menemukan ganja yang disimpan di dalam saku celana saat ditangkap.

Penangkapan itu diikuti dengan penggeledahan rumah tersangka yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian penangkapan.

Barang bukti yang disita dari tersangka adalah dua buah bungkus kecil berisi ganja yang dikemas dalam kertas warna cokelat, satu kotak isi 10 bungkus ganja kecil dan dua bungkus kecil ganja dalam bungkus rokok.

Pada 25 Agustus 2009, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap KMI alias Aput di Jln. Raya Fatmawati Komp. Ruko D`Best, karena memiliki dua bungkus ganja yang dikemas dalam kertas warna coklat seberat 20 gram.

Sebelumnya, 18 Agustus 2009, Polsek Metro Limo menyita 165 kg daun ganja kering di Jalan H Terin RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Depok dan menangkap AZ sebagai tersangka pemilik narkoba itu.

Hakim Sidangkan Kasus Pabrik Narkoba Medan

2009-10-03T21:17:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan akan menyidangkan kasus pabrik narkoba di Jalan Gunung Krakatau Medan dengan terdakwa Toni Chandra alias Ahen alias, Rabu (30/09).

Keterangan yang berhasil dihimpun di PN Medan, jaksa yang akan menjadi jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus itu adalah Dwi Melly Nova, SH.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

Namun belum diketahui majelis hakim yang akan menyidangkan terdakwa yang memiliki nama Toni Chandra alias Tjai Jin Ko alias Ahen alias Ayen alias Sofyan itu.

Berdasarkan data yang didapatkan, terdakwa merupakan pemilik pabrik narkoba di Komplek Krakatau Centre (KMC) yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau Medan.

Pabrik peracikan narkoba milik terdakwa yang merupakan penduduk Komplek Malibu, Kecamatan Medan Polonia itu digerebek pihak kepolisian pada pertengahan Mei 2009.

Dalam penggerebekan itu, pihak kepolisian berhasil menemukan beberapa jenis bahan kimia untuk meracik narkoba yang disita sebagai barang bukti.

Di antaranya, sembilan jerigen methanol, 12 jerigen aseton, 88 bungkus methafitamine, lima kilogram soda api, tiga kotak tepung perekat, dua jerigen obat penenang merk HCL dan tiga drum metilamin.

Polisi juga mengamankan alat pengaduk bahan ekstasi, satu rak pengering cetakan ekstasi, sebuah wadah pengendapan bahan kimia dan sebuah wadah pemisah zat kimia.

Sedangkan narkoba yang telah selesai diproduksi yang diamankan adalah 50 kilogram bahan ekstasi dan 66 butir ekstasi siap edar.

Pihak kepolisian memperkirakan, pabrik ekstasi itu mampu memproduksi sekitar 200 ribu butir pil ekstasi setiap hari.

Persidangan itu mendapatkan perhatian dari LSM anti narkoba seperti DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumut.

Ketua DPD Granat Sumut, Hamdani Harahap, mengatakan, keikutsertaannya dalam memantau persidangan itu dimaksudkan untuk terciptanya proses peradilan yang sesuai dengan harapan.

DPD Granat Sumut berharap agar kejahatan narkoba dapat dihukum seberat-beratnya karena selain peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dinilai mampu merusak masa depan generasi muda, juga karena barang bukti yang ditemukan polisi dalam kasus itu termasuk terbesar di luar Sumatera.

Pihaknya ikut memantau karena selama ini kasus narkoba sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu seperti vonis yang dipalsukan atau persidangan dilakukan diam-diam

"Itu pernah terjadi di PN Medan," katanya didampingi Sekretaris DPD Granat Sumut, Sastra.

Polisi Selidiki Kasus Raibnya 530 Gram Sabu

2009-10-03T21:16:00.001-07:00

Kapanlagi.com - Aparat kepolisian terus mengembangkan kasus raibnya barang bukti berupa sabu-sabu seberat 530 gram atau senilai sekitar Rp2 miliar dari gudang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jantho, Aceh Besar, beberapa waktu lalu.

"Memang ada dua orang yang baru diperiksa oleh Polres Aceh Besar. Yang pasti kasus tersebut terus diselidiki dan siapapun pelakunya tetap diusut," kata Kapolda NAD Irjen (Pol) Aditya Warman di Banda Aceh, Selasa (29/09).

Ia mengatakan, sabu-sabu yang merupakan barang bukti yang ditangkap bersama dua tersangka oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar itu dilaporkan hilang dari gudang penyimpanan di Kajari Jantho, pada 21 September 2009.

Kapolda menyatakan sejauh ini belum bisa dijelaskan siapa tersangka, meski ada kecurigaan atau dugaan keterlibatan orang dalam.

"Patut dicurigai ya, tapi bisa saja akibat kelalaian petugas yang menyebabkan hilangnya barang bukti tersebut. Atau bisa saja, petugas yang tidak lengkap pada saat Lebaran itu menyebabkan pelaku membobol gudang penyimpanan barang bukti itu," kata Irjen Aditya Warman.

Namun, di pihak lain, Kapolda mengatakan tidak mudah membobol gudang penyimpanan barang bukti, apalagi dalam jumlah yang besar seperti sabu-sabu itu.

"Tidak gampang, butuh waktu paling tidak 30 menit untuk membobolkan gudang penyimpanan barang bukti yang akan disidangkan di pengadilan nanti. Jadi bisa saja, petugas tidak ada atau tidak lengkap saat kasus itu terjadi," kata dia menjelaskan.

Barang bukti sabu-sabu itu diamankan petugas Bandara SIM dari tangan dua orang tersangka pemilik yang baru saja tiba di bandara tersebut dari Malaysia.

Sementara dua tersangka pemilik barang haram itu mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Jantho.

Polda Metro Ungkap Lima Kasus Narkoba

2009-10-03T21:07:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Jajaran Polda Metro Jaya menangkap lima tersangka kasus peredaran gelap narkoba dalam dua hari terakhir ini.

Pusat Komunikasi dan Informasi Polda Metro Jaya, Jumat (02/10) menyebutkan, lima tersangka itu adalah Gunawan Priyanto, Nuriyanti, Kwan Sui Nio alias Inyo, Adi Senyono, Triono wibowo.

[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]

Gunawan dan Nuriyanti tertangkap di sebuah kamar di apartemen di Kepala Gading, Jakarta Utara, oleh Unit Narkoba Polsek Metro Kepala Gading.

Ketika menggeledah kamar mereka, polisi menemukan berbagai peralatan untuk membuat shabu, alat penghisap satu dan bahan pembuat shabu.

Penemuan lokasi pembuatan shabu ini merupakan kelanjutan hasil pengungkapan kasus sebelumnya yang menyatakan bahwa di salah satu kamar apartemen itu sering terjadi transaksi shabu.

Saat polisi datang, kedua tersangka tidak bisa berkutik karena ada peralatan untuk membuat shabu di dalam kamar yang ditempati.

Hingga kini Polsek Metro Kelapa Gading masih terus mengorek keterangan dari kedua tersangka untuk mengetahui jaringan shabu dan bahan pembuatnya di Jakarta Utara.

Tersangka lain yakni Inyo tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di Jl Pademangan, Jakarta Utara dengan barang bukti satu gram shabu yang terbagi dalam tiga plastik kecil.

Warga Jl Tangki Wood III, Taman Sari Jakarta Barat ini diduga menjadi pengedar karena memiliki shabu untuk beberapa kali pemakaian.

Sedangkan tersangka Adi tertangkap di Jl Skip, Sunter Jaya, Jakarta Utara dengan barang bukti 0,3 gram heroin.

Tersangka Triono tertangkap di Jl Pedurenen Masjid, Setia Budi, Jakarta Selatan, dengan barang bukti 5,3 gram shabu.

Dia tertangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jaksel saat sedang menunggu calon pembeli shabu di lokasi penangkapan.

Namun sebelum pembeli muncul, polisi dapat menangkap dan menggeledahnya dengan barang bukti 5,3 gram shabu.

KONSUMSI NARKOBA 2008 DI INDONESIA RP 15,37 TRILIUN

2009-08-12T21:21:00.000-07:00

Jakarta, 8/5/2009 (Kominfo-Newsroom) - Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari komsumsi narkoba di Indonesia sepanjang 2008 mencapai Rp15,37 triliun, kata Koordinator Satgas I Badan Narkotika Nasional (BNN) KBP H Thamrin Dahlan.

“Berdasarkan data BBN itu, dari total kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba, jenis shabu yang paling tinggi komsumsinya dengan kerugian Rp5,52 triliun,” kata Koordinator Satgas I BNN itu di Jakarta, Jumat (8/5).

Dijelaskan, selain jenis narkoba shabu yang paling banyak menimbulkan kerugian ekonomi dari 33 provinsi di Indonesia, jenis ganja tercatat menimbulkan kerugian ekonomi terbesar kedua yakni Rp2,37 triliun, menyusul putau bubuk Rp2,31 triliun dan ekstasi Rp1,98 triliun dari 14 jenis narkoba yang terdata pada BNN.

Sementara daerah yang tertinggi kerugian ekonominya akibat komsumsi narkoba adalah Jawa Timur dengan Rp3,85 triliun, kemudian Jawa Tengah Rp1,25 triliun dan DKI Jakarta Rp1,15 triliun.

“Kerugian ekonomi yang ditimbukan dari komsumsi narkoba itu cenderung meningkat setiap tahun, sementara pendanaan pemerintah untuk uapaya preventif dan rehabilitasi yang tersedia sangat terbatas,” kata Thamrin.

Terkait dengan hal itu, ia mengharapkan peran aktif masyarakat untuk membantu upaya tersebut, baik melalui lembaga formal maupun non formal.

Adapun proyeksi kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan data BNN adalah 2009 akan mencapai Rp37 triliun, 2010 Rp41,24 triliun, 2011 Rp46 triliun, 2012 51,29 triliun dan 2013 Rp57 triliun.(Antara News/id)

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Mbah Surip

2009-08-04T03:42:00.000-07:00

Kami admin Dunia Narkoba mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Mbah Surip yang terkenal dengan lagunya "Tak Gendong" pada hari selasa, 4 Agustus 2009 pukul 10 pagi di RS TNI Kramat Jati, Jakarta Timur.

Semoga amal ibadahnya diterima oleh Alloh Yang Maha Pengampun....

Turut Berduka Cita Atas Ledakan Bom di Jakarta (Lagi...)

2009-07-17T03:34:00.000-07:00

Kami admin Dunia Narkoba mengucapkan turut berduka cita atas korban dari Tragedi Bom di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2009 pukul 07:58 wib.

Semoga luka ini cepat berlalu dari Indonesia ....

Polda Kalsel Sinyalir Pabrik Ekstasi Rumahan

2009-07-17T03:15:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) mensinyalir masih ada pabrik ekstasi rumahan lainnya, menyusul terungkapnya usaha pembuatan pil ekstasi rumahan beberapa hari lalu di Banjarmasin.

Dugaan tersebut muncul karena pelaku sangat mudah mendapatkan bahan baku pembuatan pil ekstasi sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada pembuat-pembuat pil ekstasi yang berkeliaran, ungkap Kepala Bidang Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo, di Banjarmasin, Senin (25/05).

Oleh sebab itu pihak berwajib hingga saat ini masih melakukan penyelidikan adanya kemungkinan terdapatnya pembuatan pil ekstasi rumahan yang ada di wilayah hukum Polda Kalsel, tambahnya.

Guna menanggulangi peredaran narkoba di Kalsel, pihak berwajib juga mengharapkan adanya informasi dari masyarakat jika mengetahui tentang jaringan peredaran narkoba. "Masyarakat dapat melaporkan peredaran narkoba tersebut ke kantor polisi terdekat," katanya.

Jika laporan masyarakat tersebut tidak diterima kantor polisi terdekat maka masyarakat tersebut dapat melaporkan oknum yang tidak mau menerima laporan itu ke Polda Kalsel guna ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku, demikian Puguh.

Sebelumnya Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Banjarmasin melalui Satuan Narkoba berhasil membekuk pembuat pil ekstasi.

Kasat Narkoba Poltabes Banjarmasin, AKP.M.Rifai, menerangkan bahwa penangkapan itu berawal dari tertangkapnya Agustinus warga Jl. Kuin Selatan Banjarmasin yang membawa tiga pil ekstasi.

Penangkapan Agus, di kawasan Jl.Hasan Basri (Kayu Tangi) Banjarmasin, dinihari Kamis (21/5) sekitar pukul 02.30 Wita, setelah dipancing Satuan Narkoba dengan cara menyamar sebagai pembeli barang haram tersebut, ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka Agus, dirinya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Muhammad Iqbal, warga Jl. Gunung Sari, Banjarmasin.

Mengetahui mendapatkan barang tersebut dari Iqbal, polisi pun melakukan pengembangan ke rumah Iqbal dan berhasil menangkap Iqbal bersama barang bukti pil ekstasi sebanyak 28 biji.

Dari mulut Iqbal terungkap, jika dia mendapatkan pil setan tersebut dari Simon Warga Jl. Mahligai Gang Mahrita RT.7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Setelah mendapatkan informasi dan data yang lengkap mengenai Simon, polisi langsung bergerak melakukan penangkapan dan polisi berhasil mengamankan Simon beserta barang buktinya.

Simon ditangkap di rumahnya Kamis (21/5) pukul 18.00 Wita, dan dari hasil penangkapan Simon tersebut polisi menemukan barang bukti seperti alat pembuat dan pencetak pil setan serta bahan campuran pil setan tersebut.

Dugaan sementara rumah tersebut dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi berlogo Nike dan berwarna biru muda, seperti yang diamankan polisi.

Dengan ditemukannya alat pencetak dan bahan pembuat pil setan tersebut tersangka beserta barang bukti di gelandang ke Poltabes Banjarmasin guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Rifai, para tersangka akan dikenai pasal 90 ayat 1 huruf a jo pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika golongan II jenis pil ekstasi dengan ancaman hukum minimal lima tahun.

Terdakwa Kasus Narkoba Kena Vonis 5-12 Tahun

2009-07-17T03:14:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Sebanyak tujuh orang terdakwa kasus kepemilikan dan peredaran narkoba di Bandung, divonis bersalah dan harus menjalani hukuman badan antara lima hingga 12 tahun.

Vonis terhadap tujuh tersangka pelaku pemilik dan pengedar 4,5 kuintal yang dibuat dalam 433 paket besar ganja itu dijatuhkan pada pada sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis(18/6) dipimpin Ketua Majelis Hakim Imam Syafei SH dengan hakim anggota Sumartono SH dan Hadi Suyono SH.

Ketujuh terpidana yaitu Hasan divonis 12 tahun, Ajat vonis 10 tahun, Cecep vonis 10 tahun, Ronaldo Putra vonis delapan tahun, Junaedi dan Andil masing-masing tujuh tahun, dan Asep vonis lima tahun.

Semula Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endang Supriatna SH mengajukan tuntutan hukuman lebih berat yaitu terhadap Hasan selama 18 tahun penjara, selanjutnya Cecep dituntut 18 tahun, Ajat 15 tahun, Ronaldo Putra 12 tahun, Junaedi dan Andil masing-masing dituntut 10 tahun dan Asep dituntut tujuh tahun.

Majelis hakim menyatakan ketujuh terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang narkotika pasal 82 ayat (1) tentang tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika golongan satu dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Para terdakwa juga dinyatakan melanggar Undang-undang narkotika pasal 78 ayat (1) yang mengatur tentang kepemilikan pemeliharaan atau menguasai narkotika golongan satu dengan pidana paling lama 10 tahun.

Barang bukti yang diamankan ini sudah diteliti oleh Badan POM dengan jenis Narkotika golongan satu kode 1208-958 NP.

Masing-masing terdakwa juga dikenakan denda Rp5 juta atau subsider selama empat bulan penjara.

Ketujuh terpidana langsung harus menjalani hukuman dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani selama proses penyidikan hingga persidangan.

Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU atas pertimbangan selama menjalani persidangan terdakwa berlaku sopan, dan usia terdakwa rata-rata masih muda yang masih punya kesempatan untuk berubah dan berbuat baik.

Kasus kepemilikan dan peredaran narkoba berupa 4,5 kuintal ganja itu terungkap ketika aparat kepolisian berhasil menjaring Asep yang tertangkap tangan saat sedang melakukan transaksi membeli ganja kepada Ajat.

Ajat yang mendapatkan ganja itu mencuri dari Hasan. Dari Ajat dan Hasan, akhirnya menguak ke empat terdakwa lainnya yang terkait bisnis jual beli Ganja sebesar satu bantal.

Terlibat Narkoba Delapan Anggota Polda Kalsel Dipecat

2009-07-17T03:11:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini ternyata telah memecat delapan orang anggota, karena terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba.

Pemecatan tersebut dilakukan karena anggota polisi yang terlibat Narkoba dinilai sudah tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, ungkap Kapolda Kalsel Brigjen Pol Untung S Radjab saat menggelar jumpa pers peringatan hari Bhayangkara ke-63 di Banjarmasin, Rabu (01/07).

"Sangat ironis, jika minat warga Kalsel menjadi seorang polisi sangat tinggi namun ternyata setelah menjadi polisi ada yang melanggar ketentuan," katanya.

Minat warga untuk menjadi polisi diketahui dari jumlah pendaftar saat pihak Polda Kalsel membuka pendaftaran bintara, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 1.500 orang. Namun dari sekian pendaftar tersebut hanya 31 orang yang diterima sebagai seorang bintara.

Oleh sebab itu, sebagai seorang polisi seharusnya menjadi pengayom masyarakat dan tidak mencontohkan hal yang buruk seperti penggunaan Narkoba atau melakukan tindak kejahatan lain.

Jenderal berbintang satu itu juga bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja baik dalam hal pelayanan maupun pengabdian dalam melaksanakan tugas kepolisian khususnya di jajaran Polda Kalsel.

Mantan Kapolda DI Yogyakarta itu juga berpesan kepada para wartawan jika menemukan anggota polisi yang diduga terlibat permainan kasus atau yang lebih dikenal dengan "86" diminta segera melaporkan langsung ke Kapolda.

"Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, jika ada anggota saya yang melakukan 86, laporkan dan pasti saya tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang akan diberikan bisa dipindah atau diberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kalsel itu juga meminta maaf jika selama ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan meminta masyarakat untuk tidak henti-hentinya memberikan kritik membangun kepada instansi kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar taat hukum yang berlaku di Indonesia guna menciptakan keadaan yang aman serta terkendali. Keadaan aman serta terkendali dapat terlaksana atas kerja sama semua pihak, demikian Untung.

Medan Pusat Jaringan Narkoba Internasional

2009-07-17T03:07:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Kota Medan selama ini tidak hanya jadi produsen pembuatan pil ekstasi yang beromset mencapai miliaran rupiah, tetapi juga menjadi tempat jaringan peredaran narkoba internasional.

"Perdagangan narkoba berskala besar itu tidak hanya memanfaatkan bandara internasional seperti Polonia Medan, melainkan juga pelabuhan laut seperti Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Balai, " kata Ketua DPD Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sumut, H.Hamdani Harahap di Medan, Sabtu (23/05).

Menurut dia, pemanfaatan bandara dan pelabuhan laut dalam bisnis barang terlarang dan "haram" itu, karena mafia internasional menganggap jalur udara dan laut tersebut kurang begitu terpantau oleh aparat kepolisian.

Oleh karena itu, katanya, tidak perlu heran pelabuhan Tanjung Balai atau sekitar 150 Km arah Selatan Kota Medan itu sering dijadikan tempat transaksi atau peredaran berupa ganja, heroin, pil ekstasi dan barang gelap lainnya.

"Petugas kepolisian dan Bea Cukai sering mengamankan narkoba dan barang selundupan dari pelabuhan kecil itu, apalagi pelabuhan tersebut berbatasan dengan Selat Malaka dan hanya beberapa puluh mil jaraknya dari Pelabuhan Portklang, Pulau Pinang, Malaysia," kata Hamdani yang juga Advokat terkenal di Medan.

Lebih jauh ia mengatakan, biasanya barang narkoba yang masuk ke wilayah Sumut itu melalui pelabuhan Tanjung Balai, karena tempat tersebut sangat strategis.

Barang-barang narkoba itu, dibawa dari Malaysia dan Thailand, China dan dari negara lainnya.

Untuk itu, katanya, aparat berwajib perlu lebih mewaspadai agar barang narkoba yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Balai dapat diamankan.

"Perdagangan narkoba itu harus diberantas habis dan jangan sampai meluas hingga menghancurkan generasi muda harapan bangsa" ujarnya.

Ia menyebutkan, perdagangan dan pembuatan narkoba di Medan ini juga terkoordinir rapi, sulit untuk diketahui. Bahkan, Polda Sumut, Rabu, (20/5) pukul 17. 00 WIB menggerebek sebuah rumah di Jalan Krakatau Ujung Medan yang mampu memproduksi 200 ribu butir pil ekstasi per hari.

Dalam penggerebekan itu, pihak berwajib mengamankan tiga tersangka sebagai produsen pil ekstasi. yakni HND (50) TMY (20) dan pemodal SSN (45).

Pihak kepolisian juga mengamankan 66 butir pil ekstasi warna pink, tepung pembuatan pil ekstasi, bahan kimiawi berupa methanol dan lainnya sebagai barang bukti.

"Polisi diminta dapat membongkar habis jaringan peredaran dan pembuatan pil ekstasi itu, karena ini barang tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia," kata Hamdani.

Polisi Sita 10 Kilo Ganja Dalam Karung

2009-07-17T03:04:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Jajaran Polres Muara Bungo, Jambi, Selasa (19/5) sekitar pukul 15:30 WIB berhasil menyita 10 Kg ganja dalam karung dan menangkap lima tersangka yang diduga sebagai pengedar dan pengguna.

Barang haram itu disita polisi dari mobil APV bernomor polisi BA 2244 TF yang di dalamnya terdapat lima tersangka di jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatra antara Bungo-Padang (Sumbar), kata Kapolres Bungo AKBP Drs Yasir SIK ketika dihubungi, Rabu (20/05).

Kelima tersangka yang ditangkap Ed (39), warga Tanjung Enim Sumsel, Ade (20), warga Damar Sumbar, Rik (20), warga Olo Ladang Sumbar, Ags (25), warga Peninjau Muaro Bungo dan Shn (24), warga Limbur Lubuk Mengkuang Muaro Bungo.

Lokasi penangkapan berada di Simpang Somat, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo.

Menurut Kapolres, penangkapan itu bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan ada kendaraan yang diduga membawa ganja dengan ciri ciri tertentu yang melintas dari arah Padang menuju Muaro Bungo, ibukota Kabupaten Bungo.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dan setelah, petugas langsung memberhentikan mobil tersebut di tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi sempat berkejar-kejaran dengan tersangka, satu orang tersangka bernama Mmn warga Padang, berhasil meloloskan diri.

Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap dugaan adanya jaringan perdagangan ganja dan pelaku lainnya, kata AKBP Yasir.

Selamat Atas Bebasnya Blogger Prita Mulyasari Dari LP Tangerang

2009-06-12T02:31:00.000-07:00

Admin Dunia Narkoba mengucapkan selamat atas bebasnya Prita Mulyasari dari LP Wanita Tangerang atas kasus dengan RS Omni Internasional, Tangerang. Semoga dengan adanya kasus ini bisa membuat pelayanan rumah sakit maupun klinik kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik.

Hercules Kini Sudah Tua

2009-05-20T02:54:00.001-07:00

Kami admin dunia narkoba mengucapkan turut berduka atas tewasnya para tentara akibat jatuhnya pesawat TNI AU Hercules no 130 di Magetan, Jawa Tengah. Semoga arwahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Pengampun dan untuk seluruh kelurganya diberikan kesabaran.

Cukuplah kematian yang menjadikan nasihat yang terbaik untuk seluruh umat manusia.

DPR Tanyakan Perkembangan Kasus Jaksa Esther

2009-05-17T01:26:00.000-07:00

Kapanlagi.com -

Komisi III DPR RI mempertanyakan perkembangan kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi kepada Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Senin (11/05).

Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menyatakan, secara administratif, kedua jaksa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, sudah diberhentikan sementara dari statusnya sebagai jaksa.

"Kedua jaksa dalam taraf penyidikan oleh Polda Metro Jaya," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Andi Nirwanto, menyatakan, pihaknya sampai sekarang masih menunggu penyerahan berkas tahap pertama kasus itu dari pihak kepolisian.

"Kami menunggu penyerahan berkas tahap pertama," katanya.

Dikatakannya, berkas kedua jaksa itu disatukan menjadi satu berkas dengan dua tersangka lainnya, yakni, Zaenanto (pegawai di Polsek Pademangan, Jakarta Utara) dan Aiptu Irfan (petugas Polsek Pademangan).

Ia mengatakan diduga Jaksa Esther menggelapkan barang bukti dari terdakwa M Yusuf yang tengah ditangani jaksa tersebut.

"Barang bukti yang diduga digelapkan itu, dari perkara yang ditangani Jaksa Esther, yakni, M Yusuf," katanya.

Di samping itu, ia juga mengakui adanya permintaan izin dari penyidik untuk memperpanjang masa penahanan terhadap kedua jaksa tersebut.

"Pada 8 April 2009, Kasie Pratut Kejati DKI Jakarta, telah menjawab permintaan perpanjangan penahanan oleh Polda Metro Jaya, yakni, agar pemohon melampirkan surat dari jaksa agung," katanya.

Namun, kata dia, sampai berakhirnya penahanan terhadap kedua jaksa itu, lampiran itu belum diterima Kejati DKI Jakarta.

"Hingga pada 11 April 2009, kedua jaksa sudah tidak ditahan lagi. Penahanan terhadap Jaksa Esther dimulai dari 23 Maret sampai 11 April 2009," katanya.

Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menyatakan, penertiban jaksa nakal itu, menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30/1980 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kemudian jaksa nakal itu bisa dikenai unsur pidana," katanya. (kpl/bee)

Jaksa Sultoni Dicopot Dari Jabatan

2009-05-17T01:17:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Jaksa Sultoni yang melepaskan bandar narkoba Gunawan Tjahyadi, dicopot dari jabatan fungsionalnya karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Waja (Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, red) ) pekan lalu sudah menyetujui pemberian sanksi pencopotan jabatan fungsional terhadap Jaksa Sultoni," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja, di sela-sela acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara kejagung dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (11/05).

Gunawan Tjahyadi, bandar narkoba, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakbar yang dipimpin Haris Munandar.

Dakwaan dari JPU sendiri, selama satu tahun penjara, proses persidangan berlangsung singkat selama dua hari langsung vonis, yakni, 17 Februari dan 18 Februari 2009.

Kasus itu terungkap setelah terdakwa menghilang pasca divonis majelis hakim, dan baru ditangkap kembali pada 19 April 2009 oleh jajaran Kejari Jakbar di Bandara Soekarno Hatta.

Seharusnya yang mengawasi terdakwa sejak putusan itu, adalah, Jaksa Sultoni.

Jamwas menyatakan kendati demikian, Jaksa Sultoni masih diberikan kesempatan, untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

"Nanti suratnya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui kejaksaan tinggi (Kejati) DKI Jakarta, kemudian yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan," katanya.

Yang bersangkutan, kata dia, dikenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia mengatakan pelanggaran yang dilakukan Jaksa Sultoni, sudah jelas pelanggaran berat, yakni, rencana tuntutan (rentut) terhadap terdakwa, yang tidak disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) melainkan hanya ke Kasie Pidum saja.

Ia juga menyebutkan ada kesalahan juga dalam penitipan penahanan terdakwa, yang seharusnya dititipkan di Rumah Tahanan (rutan) tapi tetap dititipkan di Polres Jakbar. (kpl/bee)

Narkoba Marak Digunakan Pekerja

2009-05-17T01:10:00.000-07:00

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengguna narkoba dari kalangan pekerja swasta cukup mencolok. Bahkan, penggunaan narkoba di kalangan aparat Polri dan TNI juga marak meskipun jumlahnya tidak sebanyak dari kalangan buruh.

Sementara itu, kampanye narkoba selama ini cenderung ditujukan kepada kalangan muda pelajar, yang jumlahnya tak setinggi pekerja. Hal itu terungkap berdasarkan data yang dapat dicatat Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang jenis pekerjaan pengguna narkoba di Indonesia pada kurun waktu 2001-2006.

Meski demikian, data statistik itu belum dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Data itu hanyalah kasus yang bisa ditemukan lalu tercatat oleh BNN. Potret data tersebut dipastikan hanya fenomena gunung es, yang artinya dalam kenyataan boleh jadi lebih dramatis.

Berdasarkan data BNN, jumlah pengguna narkoba di kalangan pekerja swasta naik tajam pada tahun 2006 menjadi 13.914 orang, padahal tahun 2005 hanya 8.143 pekerja swasta. Lima tahun sebelumnya, tahun 2001, pencandu dari pekerja swasta 1.228 orang.

Potret yang juga memprihatinkan adalah buruh pengguna narkoba pada tahun 2006 sebanyak 4.675 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 4.389 orang.

Terbesar di dunia

Kepala Direktorat IV Narkoba, Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Indradi Thanos mengatakan, Senin (19/11), sejak 2005 Indonesia menjadi pasar sabu (crystal methampetamine) tiga besar dunia, selain China dan Amerika Serikat. Perubahan dari negara transit menjadi negara tujuan berlangsung dalam dua tahun.

Indradi mengatakan, saat ini jumlah pengguna sabu di Tanah Air sudah mencapai 1,5 juta orang dari total pengguna narkoba sebesar 3,5 juta orang.

Dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, Kepala Satuan Psikotropika Ajun Komisaris Besar Hendra Joni dan Kepala Bagian Analisis Direktorat Narkoba Ajun Komisaris Besar Agustiyanto menjelaskan, sejak tahun 2005 pasar psikotropika jenis ekstasi bergeser ke sabu.

Bahkan, kata kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada kecenderungan Indonesia makin dianggap kondusif untuk kegiatan produksi berskala besar dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia.

"Narkoba yang diproduksi di Indonesia mengikuti market mechanism dan lebih berorientasi ekspor karena hal itu jauh lebih menguntungkan. Selain ganja, narkoba untuk konsumsi dalam negeri sebenarnya lebih banyak hasil impor," kata Adrianus.

Sementara itu, Kepala Bidang Medis Terapi Rehabilitasi BNN Kusman Suryaatmaja mengatakan, pencandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif (narkoba) sangat sulit disembuhkan.

"Mereka harus melewati empat tahap. Tahap bebas dari obat, bebas dari tindak kriminal, kembali produktif, dan hidup sehat. Namun, melewati tahap demi tahap ini amat sulit. Tak heran jika banyak pencandu yang sudah bebas obat, akhirnya kembali kambuh," ujarnya.

Sumber(kompas,20/11/2007)

Polda Metro Jaya Kembali Gerebeg Pabrik Narkoba

2009-05-08T07:44:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek dua pabrik narkoba di Kota Depok, Jawa Barat dan Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chryshnanda yang dihubungi dari Jayapura, Jumat (01/05) mengatakan, polisi menangkap tiga tersangka dalam kasus itu.

Kedua pabrik itu berada sebuah rumah di Jl Camar Blok MD No 9 RT 005 RW 005, Kelurahan Pasir Gunung, Kecamatan Cimanggis, Depok dan sebuah gudang di Jl Muara Baru Pos IV, Jakarta Utara. Rumah yang dijadikan pabrik ekstasi di Depok itu berlantai tiga, sedangkan gudang di Jakarta Utara berlantai tiga.

"Gudang di Jakarta Utara itu bahkan dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang dipakai untuk menyimpan berbagai peralatan membuat ekstasi dan aneka bahan kimia," kata Chryshnanda

Sedangkan rumah Depok memiliki lima ruangan yang dilengkapi dengan kamera pengintai (CCTV), untuk memantau setiap orang yang masuk ke dalam rumah.

Barang bukti yang disita di dua pabrik itu antara lain 117 jerigen berisi cairan kimia, 14 dus isi bahan kimia, aneka alat untuk membuat shabu, belasan mesin freezer dan empat dya isi cairan kimia. "Hingga saat ini, petugas masih melakukan penggeledahan di dua lokasi tersebut," katanya.

Namun Chryshnanda belum dapat menyebutkan identitas tersangka, karena keterangan masih dibutuhkan untuk menangkap tersangka lain yang masih buron. (kpl/bar)

Polisi Buru Pemilik Ladang Ganja di Danau Toba

2009-05-08T07:43:00.001-07:00

Kapanlagi.com - Kepolisian Resort (Polres) Simalungun terus memburu SH (45) yang melarikan diri, diduga sebagai pemilik ladang ganja seluas 2.400 M2 yang berlokasi di pinggiran kawasan Danau Toba, Simalungun, Sumut.

"Kita masih terus mencari warga Simalungun yang menghilang itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Baharudin Djafar di Medan, Kamis (23/04).

Penangkapan terhadap peladang ganja dilakukan Polres Simalungun, Sabtu (18/4) saat tersangka NS (56) sedang memanen "barang haram" itu di pinggiran Danau Toba, Desa Huta Liang Deak Nagori Purba Pasir Kec Haranggaol Horasan, Kabupaten Simalungun.

Ribuan pohon ganja yang sedang dipanen itu hendak dipasarkan kepada konsumen di Pematang Siantar dan kota lainnya dengan harga Rp600 ribu-Rp800 ribu per kg.

Pohon ganja yang tumbuh subur tersebut sudah berusia enam bulan dan ditanam di selah-sela tanaman jagung seperti tanaman cabe.

Penggerebekan di ladang ganja tersebut langsung dipimpin Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono, Kasat Narkoba AKP Nelson Situmorang dan Kapolsek Purba Iptu J Sinaga dan beberapa personil.

Baharudin menambahkan, kemanapun larinya tersangka itu harus terus dilacak, karena perbuatannya itu tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga membahayakan terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, katanya, tersangka penanam ganja itu sangat berbahaya karena dapat merusak mental generasi muda. "Kita akan usut siapa di balik atau pemodal ladang ganja di kawasan Danau Toba itu," kata Baharudin yang mantan Kapolres Tebing Tinggi.

Ketika ditanyakan mengenai tersangka, NS (56) yang diamankan petugas, Baharudin mengatakan, masih terus dimintai keterangan, untuk mengetahui siapa warga atau jaringan yang ikut terlibat dalam kasus itu.

Tersangka NS sehari-hari hanya bekerja sebagai petani. Lokasi ditemukannya ladang ganja itu sekitar 70 km arah timur Kota Pematang Siantar. (kpl/bee)

Jaksa Penjual Ekstasi Diancam Hukuman Berat

2009-05-08T07:40:00.001-07:00

Kapanlagi.com - Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengecam keras perbuatan dua orang oknum jaksa di Jakarta yang terbukti menjual kurang lebih tiga ratus butir pil ekstasi yang telah ditetapkan sebagai barang bukti, beberapa waktu lalu.

Tindakan dua oknum jaksa tersebut menjadi preseden buruk bagi pihak kejaksaan dan tidak patut untuk ditiru, ungkap Kasipenkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah Muchlis, SH di Banjarmasin, Selasa (31/03).

Dengan adanya kejadian tersebut, pihak Kejati Kalsel langsung memberikan instruksi kepada jajaran agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap penanganan kasus narkoba atau penyimpanan barang bukti.

Penanganan penyimpanan barang bukti baik yang sedang dalam proses persidangan maupun dalam hal kasus yang sudah mendapatkan putusan tetap, harus disimpan di gudang penyimpanan kejaksaan.

Untuk setiap kantor kejaksaan sudah dapat dipastikan terdapat gudang penyimpanan barang bukti, sehingga setiap jaksa yang menangani kasus narkoba harus menitipkan barang bukti yang ditangani ke gudang penyimpanan tersebut.

Gudang penyimpanan barang bukti tersebut harus terus dijaga oleh petugas piket, sedangkan untuk kunci gudang dipegang oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri atau Asisten Pidana Umum untuk di Kejati.

Jika kasus narkoba sudah mendapatkan putusan tetap oleh pengadilan negeri maka diimbau kepada jajaran Kejati Kalsel agar melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti disaksikan unsur muspida serta masyarakat.

Kepada setiap jaksa yang menangani kasus narkoba agar sampai jangan membawa pulang barang bukti, karena bisa dianggap menggelapkan barang bukti meskipun hal tersebut tidak sengaja dilakukan, demikian Johansyah.

Berdasarkan data dan informasi yang ada, hingga kini belum ada terungkap terjadi kasus penggelapan barang bukti atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan di jajaran Kejati Kalsel terhadap barang bukti yang disita dalam proses hukum. (kpl/bee)

Bea Cukai Bandara Juanda Amankan Heroin dan Ribuan Ekstasi

2009-05-08T07:38:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Petugas Bea dan Cukai Bandara Juanda, Surabaya, menyita 2,7 kg heroin dan ribuan butir ekstasi yang dibawa oleh dua warga negara asing asal Thailand dan Inggris.

Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Harry Montolalu ketika dikonfirmasi ANTARA membenarkan mengenai peristiwa penangkapan warga asing tersebut.

Namun ia belum dapat menjelaskan kasus ini secara rinci, karena masih ditangani oleh petugas dari Bea Cukai dan Polda Jawa Timur.

Awalnya petugas pada Kamis (23/4) sore menyita 2,7 kg heroin yang dibawa oleh seorang wanita berkewarganegaraan WN Thailand.

"Tadi pagi, Bea Cukai menangkap lagi WN Inggris dengan barang bukti ribuan ekstasi. Jumlah pastinya belum diketahui karena masih dihitung," katanya. (kpl/bar)

Tersangka Pabrik Shabu Diduga Kabur ke Thailand

2009-05-08T07:34:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Dua tersangka kasus pabrik shabu di Jepara, Jawa Tengah diduga telah kabur ke Thailand dan Hongkong.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Chryshnanda di Jakarta, Jumat (08/05), mengatakan, polisi telah meminta Interpol untuk menangkap WNI yang kabur itu.

Tersangka AI diduga kabur ke Thailand sedangkan WL ke Hong Kong.

Pengungkapan pabrik shabu di Jepara pada 3 Mei 2009 merupakan kelanjutan dari kasus yang sama di Depok, Jawa Barat, 1 Mei 2009.

Di Jepara, polisi menggerebek dua pabrik shabu di Gg Rejo No 11 Kelurahan Mulyoharjo dan Jl Cik Lanang RT 04/05 yang dapat memproduksi 15 kg shabu per minggu.

Polisi menangkap dua tersangka di Jepara namun dua tersangka yang menjadi peracik shabu diduga kabur ke luar negeri.

Senin 4 Mei 2009, Polda Metro Jaya juga menggerebek pabrik narkoba jenis ekstasi yang berkedok show room mobil di Jl Raya Daan Mogot, Jakarta Pusat.

Dari kasus pabrik shabu itu, Polda Metro Jaya telah menahan 15 tersangka yakni AS (38), LBY (43), HAR (32), TBK (39), GM (39), NOR (39), LI (28), HEN (36), LR (38), GT (68), RF (33), EM (31), LFY (43), ANT (34), dan SUR (60). (kpl/bee)

Menko Polhukam Kunjungi Pabrik Narkotik

2009-05-08T07:29:00.000-07:00

Liputan6.com, Depok: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo A.S., meninjau lokasi pabrik narkotik dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Depok, Jawa Barat, Jumat (8/5). Kunjungan tersebut berkaitan dengan isu pengoperasian pabrik yang dikendalikan oleh jaringan berskala internasional.

Beserta Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, rombongan Menko Polhukam mengamati rumah mewah di Pasir Gunungselatan, Depok, itu. Menko Polhukam mengingatkan, aparat keamanan dan masyarakat harus waspada karena Indonesia sudah dijadikan tempat pembuatan dan peredaran narkoba yang dipasok ke mancanegara dan juga domestik.

Adapun bahan narkoba yang dibuat berupa 10 ton shabu dan ekstasi. Penemuan barang haram tersebut terjadi dalam penggerebekan yang dilakukan polisi sepekan silam. Data di lapangan menyebutkan, narkoba yang ditemukan berhubungan dengan pabrik di Jepara, Medan, dan Jakarta [baca: Polisi Kembali Menggerebek Pabrik Shabu].

Dari berbagai lokasi pembuatan narkoba, polisi sudah menangkap 15 tersangka dan seorang warga Hongkong. Tiga tersangka lainnya masih dalam pencarian. Aparat berharap, masyarakat melapor jika melihat gerak gerik mencurigakan di sekitar wilayahnya.(OMI/Nahyudi)

Sumber Artikel : www.yahoo.com

Info Dari Lapas Narkotika Jakarta : Narapidana Diperbolehkan Kuliah

2009-03-29T22:33:00.000-07:00

Pada hari Jum’at (1/2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Didin Sudirman, Bc.IP,M.Si, datang mengunjungi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. Kedatangan beliau bukan semata-mata untuk berkunjung saja, melainkan akan meresmikan suatu kerjasama antara Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dengan sebuah perguruan tinggi swasta yaitu STIH IBLAM.

Kerjasama ini bukan hanya diperuntukkan bagi pegawai Lapas Narkotika Jakarta, kehadiran Bapak Didin Sudirman, yang biasa dipanggil Pak Didin ke Lapas Narkotika ini lebih menekankan pada perijinan perkuliahan Strata 1 (S1) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau dalam istilah lainnya narapidana yang ada di Lapas Narkotika Jakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain beliau, hadir juga dalam acara tersebut Kalapas Klas IIA Narkotika Jakarta, H. Wibowo Joko Harjono, Bc.IP,SH,MM, Ketua Yayasan IBLAM yang diwakili oleh Dr. Ibrahim, SH,LLM, Ketua STIH IBLAM yang diwakili oleh Dr. Nurwidiatmo,SH,MM,MH,.

Pada kesempatan itu pula diadakan tanya jawab masalah perkuliahan. Ada pertanyaan yang menggugah pemikiran. Pak Didin mengungkapkan bahwa dalam acara pembukaan perkuliahan sebelumnya yaitu di Lapas Klas I Cipinang, ada seorang penanya yang mengatakan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, mereka harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta syarat lainnya seperti surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Beliau berkata : “setiap orang pasti melakukan kesalahan. Belum tentu orang yang membuat surat keterangan berkelakuaan baik itu berperilaku baik. Begitu juga dengan orang yang ada dalam lembaga, banyak kemungkinan mereka masuk lembaga, mungkin saja mereka dijebak sampai masuk penjara. Mereka juga manusia bukan malaikat yang nggak salah.”

Dengan berdasar pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : ……. Mencerdaskan kehidupan bangsa…., dan pasal 31 ayat 2 Amandemen ke 4 UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka untuk menghilangkan kejenuhan bagi warga binaan karena menjalani pidananya, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, bekerja sama dengan salah satu Universitas Swasta, STIH IBLAM, untuk mengadakan perkuliahan.

Kalapas Narkotika H. Wibowo Joko Harjono, Bc.IP,SH,MM, yang biasa dipanggil Pak Joko menambahkan, “…selagi ada kesempatan buat kuliah, ya ikutlah. Kesempatan hanya datang satu kali. Apalagi ini di dalam lapas, jarang lapas yang mengadakan kerjasama terutama dalam bidang pendidikan lanjutan seperti kuliah S1.”

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa sebelumnya juga Lapas Klas I Cipinang telah mengadakan kuliah kerja sama dengan IBK (Institut Bung Karno) dan telah berjalan sekitar 3 bulan lebih.

Sumber : lapasnarkotika.wordpress.com

Lapas Narkoba Jakarta

2009-03-29T22:24:00.000-07:00

Gambar : Penjara dan Logo LP Narkotika II.A

Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Narkotika Jakarta

Alamat : Jl. Raya Bekasi Timur No.170.A Jatinegara - DKI Jakarta - Indonesia

Semboyan: GRIYA WINAHYA JAMNA MIWARGA LAKSA DHARMESTI

Artinya: RUMAH/TEMPAT UNTUK PENDIDIKAN MANUSIA YANG SALAH JALAN AGAR MENJADI TAAT HUKUM DAN BERBUAT BAIK

Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia

2009-03-29T22:10:00.000-07:00

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.

Kapolri Jenderal Sutanto selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) mengharapkan agar para terpidana mati kasus narkoba bisa segera dieksekusi, supaya menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku kejahatan narkoba.

“Untuk menimbulkan efek jera, maka para terpidana mati kasus narkoba harus segera dieksekusi . Untuk itu BNN telah berkoordinasi secara intens dengan Kejaksaan Agung selaku eksekutor,” kata Sutanto dalam sambutannya pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (Hani) di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Menurut Sutanto, berdasarkan pengamatannya pemidanaan para penjahat narkoba itu ternyata tidak menghentikan tindak kejahatan yang dilakukan karena mereka justru menggunakan lapas sebagai pusat pengedaran narkoba.

“Sindikat pengedaran narkoba lintas negara justru dikendalikan dari lapas. Jadi lapas ternyata tidak bisa menghentikan kejahatan tersebut,” katanya.

Sutanto juga meminta agar dilakukan berbagai langkah untuk mengurangi kejahatan narkoba yang semakin meningkat seperti memproses pidana dan pemidanaan para pelaku tindak pidana narkoba dengan tepat, cermat dan cepat.

“Dengan proses pidana dan pemidanaan yang cepat maka akan diberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku serta untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan membuktikan peran negara dalam memberi perlindungan kepada warga negara dari ancaman narkoba,” katanya.

Dikatakan Sutanto, jumlah pidana mati kasus narkoba mencapai 72 orang, namun tiga sudah dieksekusi mati, satu meninggal, lima diubah hukumannya menjadi seumur hidup dan satu diubah menjadi hukuman 15 tahun sehingga masih ada 62 orang.

“Dalam waktu dekat akan dieksekusi dua terpidana mati kasus narkoba yaitu Samuel dan Hansen Anthony. Keduanya warga negara Nigeria yang divonis tahun 2001,” katanya.
Data BNN menyebutkan jumlah tindak pidana narkoba yang diungkap terus meningkat dari 17.355 kasus pada tahun 2006 menjadi 22.630 kasus. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba juga meningkat dari 31.635 orang menjadi 36.169 orang.

Sedangkan jumlah barang bukti juga meningkat seperti ganja naik 79 persen, heroin 23 persen, psikotropika ekstasi tablet 156 persen.

Pengungkapan meningkatnya kasus narkoba ini menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba baru dimulai dan tidak ada alasan untuk lengah.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji di tempat yang sama mengatakan terpidana mati kasus narkoba masih 57 orang dan pihaknya akan berusaha mempercepat proses eksekusinya.

“Mereka masih di dalam proses dan akan dipercepat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hendarman.

Sumber : rethacuaemlive.blogspot.com

Info Seputar Narkoba

2009-03-29T21:55:00.000-07:00

Macam Narkoba :
1. Ectasy, Inex, Blackheart
Inex, Ecstasy, Blackheart : Kancing, I, inex.Alladin, electric, gober, butterfly, dll.Cara pakai: Berbentuk pil/kapsul.Dikunyah, dikulum, ditelan dengan air mineral. Harganya sangat mahal sehingga hanya dipakai kelas menengah keatas, executive dll.
Habis pakai: rasanya gembira terus, maunya tertawa, hal2 yg tidak lucu saja membuat tertawa, energetik.Energik, mata sayu, muka pucat, berkeringat banyak, tidak bisa diam/over acting,tidak bisa tidur
Sakauw : rasanya gelisah dan tidak bergairah dan tidak energetik sehingga ingin mengkonsumsi lagi.
Akibat : Kalau dipakai terus menerus juga merusak organ2 tubuh dan juga merusak otak dan syaraf.Syaraf otak rusak, dehidrasi, liver rusak & berfungsi tdiak baik, tulang gigi keropos, jet lag, syaraf mata rusak, paras selalu ketakutan.

2. Heroin & Opium
Heroin & Opium :sangat mahal, harganya jutaan, jarang dipakai remaja. Sakauw, Habis pakai dan akibatnya sama dengan Putauw.Sakauw : Depresi berat, Rasa lelah berlebihan, Banyak tidur, Mimpi bertambah, Gugup, Ansietas/rasa gelisah, Perasaan curiga.Denyut jantung cepat, Gelisah, Euforia atau rasa gembira berlebihan, Rasa harga diri meningkat, Banyak bicara, Kewaspadaan meningkat, kejang-kejang, Pupil mata melebar, Tekanan darah meningkat, Berkeringat atau rasa dingin, Mual / muntah, Mudah berkelahi dan cepat tersinggung, Gangguan kejiwaan, subarachnoid/otak, Thromboemboli/penyumbatan pembuluh darah, Nystagmus, horisontal/mata bergerak tak terkendali, Distonia (kekakuan) otot leher.Aritmia jantung/gangguan irama jantung, Luka sampai sekat rongga hidung, Hilang nafsu makan, Anemia, berat badan turun
Intisari : Heroin alias heroisch diambil dari bahasa Jerman (hero). Tahun 70-an heroin menyerbu generasi muda dalam bentuk morfin. Heroin dihasilkan dari getah buah candu. Sekarang, generasi muda kembali diserbu godaan heroin, yang dalam pergaulan dikenal sebagai putauw. Bedanya putauw dihasilkan dari kristalisasi bahan-bahan kimia sintetis, bukan dari getah buah candu. Efeknya lebih dahsyat dan harganya lebih murah. Hal ini juga merupakan godaan berat yang nggak jarang mendorong remaja untuk coba-coba. Nggak ada pemakai yang bisa menghentikan sakauw kecuali dengan mengkonsumsi putau lebih banyak lagi. Begitu terus-menerus hingga pemakai tak punya pilihan lain dan tubuhnya tak mampu menerima lagi. Ketergantungan putauw jelas mimpi buruk. Seseorang bisa melakukan hal-hal nekat jika sakau menyerang. Dengan putauw kamu bisa gembira seketika. Tapi seiring waktu, tubuh terus mentuntut dosis yang lebih banyak. Apa risikonya? Kematian yang mengenaskan menugggu di depan mata. Kandungan aktif heroin : 20 persen, Heroin Hydrichloride: 20 persen, Monoacetyl Morphine: 35 persen, The baine: 15 persen, Papaverine: 10 persen, Noscapine: 5 persen

3. Shabu-shabu
Shabu-shabu : Ubas, ss mecin. Gold river, coconut, crystal. shabu2 ini yang sangat mudah didapat dan sangat mudah cara mengkonsumsinya; kelihatannya shabu2 ini memang sengaja disiapkan oleh Kekuatan asing dan Mafia internasional untuk merusak generasi penerus bangsa, bubuk shabu2 yang berbentuk kristal ini sangat mudah didapat dan sangat mudah juga dipakainya, dan pemakainya tidak pernah sakauw atau merasa kesakitan kalau lagi nagih, tetapi bubuk kristal ini sangat jahat karena langsung merusak otak terutama otak yang mengendalikan pernafasan, suatu saat pecandu akan mengeluh sakit asma(sesak nafas) dan lama2 kalau tetap memakai shabu2 akan meninggal begitu saja karena kehabisan nafas, karena syaraf otak yang mengendalikan pernafasan sudah tidak berfungsi, dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas. Setiap hari ada berapa remaja yang meninggal hanya karena keluhan sesak nafas(asma). Cara memakai Kristal ini dibakar lalu dihisap dengan alat khusus yang disebut Bong tetapi anak2 pandai sekali bisa membuat dengan botol apa saja. Dihisap dengan mediator air. Tetapi yang pecancu tidak tahu, didalam tubuh kristal ini mengkristal kembali, sehingga paru2nya bisa berubah menjadi batu mengeras sehingga umumnya keluhan pemakai shabu-shabu adalah sesak nafas. Harga Shabu-bhabu 1 gr - Rp. 200.000,- Jenis Blue Sky yang mahal 1 gr. Rp. 500.000,- 1 gr. bisa untuk 8 orang. Biasanya dipakai 2 kali per minggu. Kristal ini paling banyak digemari karena tidak ada sakauwnya, kalau lagi nagih hanya gelisah, tidak bisa berpikir dan bekerja.
Sakauw Shabu-shabu : Gelisah, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja.Tidak bisa tenang, cepat capai, mudah marah, tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak ada semangat, Depresi berat, Rasa lelah berlebihan, Gangguan tidur, Mimpi bertambah
Habis pakai shabu-shabu: Mata bendul ada garis hitam, Badan terasa panas terbakar, sehingga minum terus menerus, dan ke-mana2 selalu membawa botol aqua. Kuat tidak makan dan tidak tidur sampai ber-hari2, ngomong terus tapi suaranya jelas.Bersemangat, gariah seks meningkat, paranoid, tidak bisa diam/tenang, selalu ingin menambah terus, tidak bisa makan, tidak bisa tidur Pernah dicoba betapa ganasnya kristal ini, ambil daging mentah dan taruh kristal ini diatasnya dan kristal ini bisa menembus masuk kedalam daging ini, bayangkan kristal seperti ini dimasukkan kedalam tubuh.
Akibat : Merusak organ2 tubuh terutama otak, dan syaraf yang mengatur pernafasan. Banyak yang mati karena sesak nafas, dan tiba2 berhenti bernafas karena syaraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus/berhenti, dan mati.Paranoid, otak suah dipakai berpikir dan konsentrasi, jet lag dan tidak mau makan.Rasa gembira / euforia, Rasa harga diri meningkat, Banyak bicara, Kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, Pupil mata melebar, Tekanan darah meningkat, berkeringat/rasa dingin, Mual/muntah, (Dalam waktu 1 jam setelah pemakai gelisah),Delirium/kesadaran berubah (pemakai baru, lama, dosis tinggi), Perasaan dikejar-kejar, Perasaan dibicarakan orang, Agresif dan sifat bermusuhan, Rasa gelisah, Tak bisa diam, (Dalam waktu 24 jam).Gangguan irama detak jantung, Perdarahan otak, Hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal
Intisari : Tahun 1990-an, Indonesia diserbu obat-obatan berbahan dasar amphetamine seperti ekstasi dan shabu. Dalam dunia kedokteran, amphetamine dipakai sebagai obat perangsang. Salah satunya ntuk mengatasi depresi ringan. Oleh umum, ekstasi yang berbahan dasar MDMA (Methylenedioxymethamphetamine) dan shabu dipakai untuk memperoleh rasa gembira dan tidak mengenal lelah. Dan untuk mempertahankan kondisi ini, pemakai akan menambah dosis hingga tanpa disadari sudah melampau batas. Bahayanya, nggak ada yang bisa memastikan apa sisa kandungan obat-obatan tersebut selain amphetamine. Begitu pula risiko atau efek samping apa yang bakal menghadang. Ekstasi dan shabu merangsang sistem saraf pusat (otak) hingga pemakainya tampak tak kehabisan enerji. Jika sedang "on" memang akan terasa enak tapi sesudahnya badan akan terasa letih, depresi berat, lesu, dan yang paling parah ingin mencelakakan diri sendiri dan bunuh diri. Gejala fisik lainnya, pupil akan melebar, tekananan darah meninggi, berkeringat tapi merasa kedinginan, mual atau muntah, dan kesadaran menurun. Sementara ada anggapan shabu bisa mengehntikan kecanduan taerhadap putauw (heroin). Tapi sejauh ini kebenarannya sangat diragukan. Kandungan aktif: 100 persen.

4. Putauw
Putauw : Banana, snow white, bubuk putih ini adalah jenis heroin yg paling rendah, mudah didapat dan banyak dipakai remaja. Harganya relatif murah Paket Hemat : Rp. 25.000,-Karena banyak remaja yang terperangkap sebagai pecandu hanya karena diajak teman2nya untuk menghisap dengan hidung rame2. Padahal sesudah memakai cara dihisap terus menerus, Hidung berdarah, Hidung ingusan terus menerus, Pilek terus menerus, sehingga akhirnya remaja/pemakai berganti dengan cara suntik. Cara ini sangat berbahaya, karena bisa terjadi keracunan waktu darah dikeluarkan dan dikocok2 dijarum suntik dicampur putauw, bisa emboli, kemasukan udara dan menyumbat jantung dan jantung tersumbat dan berhenti berdetak, sehingga banyak sekali pecandu suntik putauw ditemukan mati dengan suntikan masih menempel ditangannya. Putauw ini juga jahat sekali karena kebutuhan tubuh 2 kali kelipatan, misalnya mula2 pakai 1 titik, lama2 2 titik, 4, 16, dst sampai mencapai jumlah yang sangat tinggi dan biasanya pecandu mati karena overdosis. Karena bentuknya bubuk putih, sehingga banyak sekali yang dipalsukan, kadang2 dicampur urea, bedak, tepung, obat yang ditumbuk dll. Sehingga banyak sekali penderita Putauw yang keracunan dan mati, badan menggelepar2, kejang2 dan mulut mengeluarkan busa busa.
Sakauw Putau : Gelisah, Keringat dingin, Menggigil, tulang2 rasanya mau patah, ngilu semua, mual-mual, mata berair, hidung berair, perut sakit, tulang-tulang serasa ngilu, keringat keluar tak wajar. Bila udara dingin sedikit dia akan merasa sangat kedinginan, Keluar air mata, pupil mata membesar , Keluar ingus, Kelebihan keringat, Diare, Merinding, menguap terus- menerus, Tekanan darah naik, Jantung deg-degan, Demam, panas dingin, Nggak bisa tidur (insomnia), Otot dan tulang nyeri, sakit kepala, Persendian ngilu, Gelisah, Marah-marah, dan gampang terpancing untuk berkelahi
Habis Pakai Putauw : Ngelamun, berkhayal,malas ngapa2in, halusinasi, merasa ada orang yg mau menyerangnya, membunuhnya dll. Mata sayu, muka pucat, tidak ada konsentrasi, hidung gatal, mual-mual(bagi pemula), mengantuk, bicara tidak jelas, pendiam, over dosis kalau pakai terlalu banyak.
Akibat : Organ2 tubuh rusak, terutama levernya mengeras, ginjal juga rusak, bisa se-waktu2 mati karena keracunan dan overdosis. Nafsu makan kurang, susah untuk berpikir, susah untuk konsentrasi, menjadi pemarah, hepatitis … penyuntikPupil mata mengecil atau melebar akibat kekurangan oksigen (anoksia), Gembira nggak ketulungan (euforia), sedih banget (disforia), Cuek (apatis), Badanlemas, malas bergerak, ngantuk, Ngomong cadel, Nggak konsentrasi, Nggak perhatian, Lemot (lemah otak) alias daya ingat lemah, Nggak bisa membedakan realitas dengan khayalan Impotensi pada cowok, Gangguan haid pada cewek, Gangguan perut, Nafsu makan berkurang (kurus), Hepatitis / radang hati,HIV/AIDS (pemakai suntikan dengan jarum tak steril)
Intisari : Putauw adalah derivat dari Heroin alias heroisch diambil dari bahasa Jerman (hero). Tahun 70-an heroin menyerbu generasi muda dalam bentuk morfin. Heroin dihasilkan dari getah buah candu. Sekarang, generasi muda kembali diserbu godaan heroin, yang dalam pergaulan dikenal sebagai putauw. Bedanya putauw dihasilkan dari kristalisasi bahan-bahan kimia sintetis, bukan dari getah buah candu. Efeknya lebih dahsyat dan harganya lebih murah. Hal ini juga merupakan godaan berat yang nggak jarang mendorong remaja untuk coba-coba. Nggak ada pemakai yang bisa menghentikan sakauw kecuali dengan mengkonsumsi putau lebih banyak lagi. Begitu terus-menerus hingga pemakai tak punya pilihan lain dan tubuhnya tak mampu menerima lagi. Ketergantungan putauw jelas mimpi buruk. Seseorang bisa melakukan hal-hal nekat jika sakau menyerang. Dengan putauw kamu bisa gembira seketika. Tapi seiring waktu, tubuh terus mentuntut dosis yang lebih banyak. Apa risikonya? Kematian yang mengenaskan menugggu di depan mata. Kandungan aktif heroin : 20 persen, Heroin Hydrichloride: 20 persen, Monoacetyl Morphine: 35 persen, The baine: 15 persen, Papaverine: 10 persen, Noscapine: 5 persen

5. Ganja/Cimeng
Ganja/cimeng : Berbentuk daun-daun kering yang sudah dirajang kering dan ditempatkan (biasanya) dalam sebuah amplop kecil berukuran 25 X 15 cm.Dilinting seperti rokok dan dihisap, dimakan. Banyak dikonsumsi masyarakat, dari remaja sampai rakyat biasa. Mudah didapat dan cara pemakaiannya seperti merokok biasa. Harganya sangat murah : Rp. 10.000,- jadi 4 batang rokok.
Habis Pakai: Kantung mata membengkak dan merah, bengong, pendengaran berkurang, susah berfikir/konsemtrasi, perasan menjadi gembira, selalu tertawa tanpa, sebab, pandangan kabur, ingin tidur terus, nafsu makan besar.
Sakauw : Banyak berkeringat, Gelisah, Gemetaran, Nggak aa selera makan, Mual/muntah, Diare terus menerus, Nggak bisa tidur (insomnia), Ketakutan berlebihan yang nggak beralasan (paranoid), Tingkah laku aneh, melamun, tertawa sendiri.
Akibat : Perasaan tidak tenang, tidak bergairah, cepat marah/sensitif.Jantung berdebar, Euforia (merasa sangat gembira tanpa sebab), Halusinasi dan delusi, Waktu terasa berjalan sangat lambat, Apatis, cuek terhadap diri dan lingungannya, nggak ada kemauan, Mata merah, Nafsu makan nambah, Mulut kering, Kelakuan jadi aneh, cemas, taku yang berlebihan, curiga berlebihan atau paranoid, kehilangan minat beraktivitas, malas belajar, malas bekerja, ditinggalkan kawan.Bronkitis/infeksi paru, Imunitas berkurang, Kemampuan membaca terganggu, Ketrampilan bicara terganggu, Motivasi berkurang, Rasa ingin bersaing berkurang.
Intisari: Mengandung zat THC (Tetra Hydro Cannabinol) yaitu zat psikoaktif yang berefek halusinasi. Nama lain Mariyuana, Indian Hemp, Rumput, Barang, Gelek, Daun, Hijau, Bang, bunga, Ikat, Labang, cimeng. Akibat penggunaan ganja dalam waktu lama bakal terkena kecanduan yang cukup parah. Kebutuhan narkotika yang tidak terpenuhi akan menimbulkan rasa sakit nagih atau sakau. Selain itu ganja dapat memicu gangguan psikologis berupa kegilaan yang dinamakan skizofrenia. Baik skizofrenia maupun sakau karena nagih ganja sama-sama memiliki gejala awal yang disebut delusi. Delusi di sini ditandai dengan keyakinan yang berlebih bahwa dirinya merupakan perwujudan dari apa saja. Kebanyakan berupa perwujudan benda. Misalnya, ia merasa dirinya adalah patung, ember, sampah, dan lain sebagainya. Aktivitasnya bisa jadi berdiri membisu selama berjam-jam menghadap tembok, menyilet-nyilet tubuh sendiri, membentur-benturkan kepala, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemakaian ganja sampai ke tingkat kecanduan di mana terjadi kekacauan fungsi berpikir, berperasaan, dan berperilaku sama saja dengan menalamai gangguan psikologis. Gangguan ini, karena gejalanya sama, bisa mencetuskan skizofrenia atau kegilaan di kalangan orang yang jiwanya labil dan mudah goyah (memiliki faktor predisposisi seperti misalnya kepribadian skizoid). Survey yang pernah ada menyebutkan bahwa umumnya, para penderita skizofrenia sebelumnya sebelumnya adalah pemakai ganja. Akibat lebih jauh, pengguna ganja akan mengalami koma. Kandungan aktif: 100 persen Cannabinoids.

6. Pil Koplo
Macam2 pil Koplo : B.K, Lezotan, Magadon, Nipam,dll, pil2 ini sudah beredar sampai desa2 terpencil diseluruh Indonesia. Paling banyak dikonsumsi baik anak2 usia SD, SMP, SMU, Mahasiswa dan juga rakyat golongan menengah kebawah. Harganya sangat murah, 1 strip (10 biji) harganya Rp. 10.000,-, sangat mudah didapat, tetapi pil ini sangat ganas karena membuat orang menderita ketergantungan terus menerus, beringas, maunya berkelahi, Szisoprenia (gila), halusinasi, sehingga nantinya generasi penerus banyak yang menderita gila. Dan pil2 ini sangat mengancam kehidupan masyarakat.
Sakauw Pil2 Koplo :Gelisah, Emosional, Mata Merah, Uring2an, Keringat Dingin, badan sakit semua.
Habis Pakai Pil2 Koplo : Ngomong terus, tapi suara tidak jelas seperti orang mabuk, menjadi berani, cepat marah, beringas dan maunya ngajak ribut dan berantem saja.
Akibat : Organ2 tubuh rusak, terutama otak, dan syaraf. Ketergantungan terus menerus, halusinasi, gila, beringas, emosional, suka berantem dan bikin onar, bikin ribut, karena beringas bisa membunuh orang dengan kepala dingin tanpa sadar, sesudah sadar kita sudah dipenjara.
Jadi kecenderungannya adalah merusak, karena berani kepada orang tua, guru, aparat kepolisian, dan maunya mengajak ribut, bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar, antar kelurahan, antar desa dst.
Waktu demo2 peristiwa Semanggi dan pada setiap demo2 mahasiswa, kenapa kita melihat mahasiswa kelakuannya seperti binatang, berani, beringas dan mengamuk membabi buta dan melawan polisi dan tentara seperti orang2 yang tidak terpelajar. Karena ada cerita mahasiswa2 ini selalu diberi pil2 koplo oleh penggeraknya dan pil2 untuk kuda dan mahasiswa2 ini tidak tahu karena disebutnya adalah vitamin2 supaya badannya fit.
Pil2 ini dijadikan alat oleh kekuatan asing yang mau menghancurkan Indonesia. Rakyat berani kepada aparat, sehingga tidak ada hukum, pelajar2 tawuran, perkelahian antar desa, desa2 dibakar, rakyat menjadi pengungsi semua hidup ditenda tenda, nantinya seperti negara2 Afrika, mula2 generasi mudanya dihancurkan dengan narkoba mereka2 dijadikan the killing machine, kemudian perkelahian antar suku, antar agama, dan pembantaian sesama rakyat yang dimulai oleh remaja. Sekarang banyak negara2 di Afrika yang hancur dan rakyatnya miskin dan hidup ditenda-tenda sebagai pengungsi, karena rumahnya dibakar pada perkelahian2 antar suku, ras & agama, terpaksa meninggalkan kampung halamannya.

Sumber Artikel : moronistisius.blogspot.com

Narkotika Senilai Rp50 Miliar Dimusnahkan

2009-03-29T21:50:00.000-07:00

TANGERANG--MI: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Polres Metro Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis (15/5) memusnahkan narkotika jenis kokain, sabu-sabu dan pil ekstasi senilai Rp50 miliar.

"Pemusnahan narkotika itu hasil penyelundupan para pelaku melalui terminal II kedatangan dan memanfaatkan paket resmi kargo," kata Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Banten, Bachtiar.

Menurut dia, narkotika yang dimusnahkan dengan cara dibakar yakni sebanyak 485, 4 gram kokain, 22, 020 kg shabu-shabu dan 8.387 butir pil ekstasi. Pemusnahan tersebut disaksikan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Wakil Gubernur HM Masduki, Kapolres Metro Khusus Bandara, Kombes Guntur Setyanto dan Kepala Pelayanan Kantor Bea dan Cukai Bandara Rachmad Subagio.

Bahkan para pelaku penyelundupan narkotika itu menghadiri langsung pemusnahan, mereka merupakan Warga Negara (WN) asing dari Thailand, Malaysia, Inggris dan Taiwan serta dua warga Indonesia. Bachtiar mengatakan, pemusnahan tersebut adalah hasil tangkapan sejak lima bulan terakhir ini dan merupakan salah satu bentuk nyata dari kerja Satuan Tugas (Satgas) interdiction Bandara Soekarno-Hatta yang diketuai Kepala Kantor Bea Cukai setempat.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, akan memberikan suatu penghargaan terhadap petugas yang berhasil menangkap pelaku penyelundupan narkotika. Namun Chosiyah belum memberikan penjelasan bentuk penghargaan tersebut karena masih melakukan koordinasi dengan aparat Bea dan Cukai Banten.

Menurut dia, selaku Ketua Badan Narkotika Provinsi Banten, pihaknya turut mendukung upaya yang telah dilakukan arapat di bandara terbesar di Indonesia itu karena dapat mencegah masuknya narkotika atau psikotropika lainnya ke Indonesia melalui penerbangan.

Walau begitu, pihaknya berharap agar kinerja aparat di bandara dapat dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan agar upaya penyelundupan dapat dicegah demi menjaga generasi penerus tidak rusak akibat penggunaan narkoba. (Ant/OL-06)

Sumber : Media Indonesia

Foto Narkoba

2009-03-29T21:35:00.000-07:00

Gambar 1 : Pemusnahan narkotika di Bandung

Gambar 2 : foto-foto narkotika

Sumber : moronistisius.blogspot.com

Ratusan Ton Heroin dan Kokain Banjiri Pasar Narkoba

2009-03-28T04:16:00.000-07:00

Berdasarkan World Drugs Report (UNODC), pasar narkoba per tahun dibanjiri oleh 100 ton heroin, 100 ton kokain, ganja, hasish dan ATS (XTC dan Shabu). Pada saat ini pasar Internasional dan regional bergeser dari narkotika ke ATS, kecuali Malaysia, Singapura dan Thailan masih terkendali.

Berdasarkan World Drugs Report (UNODC), pasar narkoba per tahun dibanjiri oleh 100 ton heroin, 100 ton kokain, ganja, hasish dan ATS (XTC dan Shabu). Pada saat ini pasar Internasional dan regional bergeser dari narkotika ke ATS, kecuali Malaysia, Singapura dan Thailan masih terkendali.
Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) Drs. Gories Mere, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Konsultan Ahli BNN Prof. Paulina Parmohoedojo, MPH, pada acara temu pakar dalam rangka penyusunan Norma, Standar dan Prosedur (NSP) bidang pemberdayaan masyarakat, di Hotel Bintang, Jakarta, Selasa (17/3).
Selanjutnya Gories mengatakan, saat ini pasar nasional terus meningkat, terbukti dengan meningkatnya kasus narkoba sebesar 48 persen pertahun dan tersangkanya pun meningkat hingga 51 persen pertahun. Barang bukti juga meningkat cukup tinggi ditambah dengan tumbuhnya manufacture baik itu Clandestine Laboratory maupun Home Industri. “Kesimpulannya problem narkoba ditingkat dunia telah dapat ditahan, tetapi belum dapat dipecahkan dan diatasi,” kata Gories.
Menurut Gories Mere, diperlukan kepedulian masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. “Bagaimana kepedulian masyarakat itu dapat terwujud, tergantung pada bagaimana kita secara konsisten menerapkan kebijakan dan strategi yang telah kita tetapkan, termasuk di dalamnya bagaimana kita secara terarah memberi pedoman kepada masyarakat tentang berbagai program atau kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya,” ujar Gories.
Dalam konteks peningkatan kepedulian ini, Gories berharap agar masyarakat sendiri mempunyai keinginan atau kemampuan untuk memobilitasi dirinya sendiri untuk memerangi bahaya narkoba. “Saya merasa optimis, temu pakar penyusunan norma, standar dan prosedur bidang pemberdayaan masyarakat ini, merupakan sarana yang efektif untuk mendapatkan masukan guna menyempurnakan konsep norma dan prosedur bidang pemberdayaan masyarakat yang akan diaplikasikan hingga ke Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia,” harap Gories.
Temu pakar yang diprakarsai Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pusat Pencegahan BNN, dihadiri para pakar dan pemerhati masalah narkoba dari sepuluh provinsi di Indonesia. Dalam dialog interaktif yang dipandu Prof. Paulina, berbagai aspirasi diungkapkan para pakar, diantaranya masalah lemahnya penegakan hukum bagi bandar narkoba. Mereka mengharapkan aparat penegak hukum bisa bertindak tegas. Terpidana mati kasus narkoba segera dieksekusi, agar tidak bisa lagi mengendalikan bisnis narkobanya dari penjara.

Sumber : www.bnn.go.id

Hasil Pertemuan Internasional Commission on Narcotic Drugs (CND) 2009

2009-03-28T04:07:00.000-07:00

Pertemuan Internasional negara anggota komisi obat-obatan narkotik (Commission on Narcotic Drugs) PBB di Wina, Austria. Menyepakati 7 negara yakni Indonesia, China, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan memfokuskan koordinasinya terkait dengan sindikat Afrika Barat yang menggunakan remaja dan wanita sebagai kurir narkoba.

Merujuk dari perwakilan Media Indonesia, Lisa Luhur Schad, rapat mengakui adanya kesamaan kasus dan tren jalur Trafficking narkoba di Asia Tenggara, yaitu naiknya jumlah anak dan perempuan sebagai kurir narkoba.

Indonesia menegaskan perlu prioritas pencegahan dan perawatan pengguna amphetamine tipe stimulants (ATS) seperti metamfetamin dan ekstasi.

Di hari terakhir sesi pertemuan memfokuskan penanganan narkoba global pada perawatan dan rehabilitasi. Ada 30 solusi yang terbagi dalam 6 area utama. beberapa area itu yakni mengurangi ketergantungan dan penggunaan narkoba, membatasi suplai obat ilegal, mengurangi produksi, dan memerangi pencucian uang.

Sumber : www.bnn.go.id

Turut Berduka Cita Atas Musibah Tanggul Jebol Situ Gintung

2009-03-28T03:46:00.000-07:00

Kami selaku admin blog Dunia Narkoba mengucapkan turut berbela sungkawa atas tewasnya lebih dari 58 orang atas jebolnya tanggul Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan

Sebaiknya kita kembali ke jalan yang paling benar (versi Alloh SWT) untuk mengurangi terjadinya musibah yang sering terjadi di zaman modern ini. Kejadian ini bisa membawa kita kepada tingkat kesadaran tertinggi bahwa manusia adalah makhluk lemah, hanya DIA Yang Maha Tunggal yang berkuasa atas dunia ini.

Kejadian ini sebaiknya dijadikan instropeksi diri bahwa kematian tidak bisa ditebak oleh siapapun kecuali Alloh SWT.

Bertaubat ... Bertaubat ... Bertaubat ... Bertaubat ... Jangan sampai menyesal kita baru mau bertaubat setelah kita dapat melihat bagaimana bentuk roh kita sebenarnya pada saat nyawa kita sudah ada di ujung tenggorokan, kita bisa melihat kehidupan akhirat (siksa kubur) baru mau bertaubat..

Salam Taubat

Admin

Publik Figur dan Narkoba (5)

2009-03-13T06:50:00.001-07:00

Ratu Grammy, Ratu Narkoba

INILAH.COM, Los Angeles â€“ Tak percuma Amy Winehouse mendapat izin meninggalkan pusat rehabilitasi narkoba. Dia menjadi ratu pada ajang anugerah musik bergengsi dunia, Grammy Awards. Lima anugerah disabetnya.
Kehidupan Winehouse, kini, memang bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, dia adalah penyanyi muka baru yang namanya tengah menjulang. Di sisi lain, dia juga sedang mengalami masalah dengan obat-obatan.
Karena skandal obat terlarang itu pulalah, permohonan visanya ditolak pemerintah Amerika Serikat lewat kedutaannya di London. Dia, hanya muncul di Staples Center, Los Angeles, lewat tayangan satelit dari sebuah studio di London.
Winehouse yang merupakan penyanyi berbakat sekaligus penulis lagu ini diizinkan keluar sementara dari pusat rehabilitasi agar bisa tampil dalam Grammy, Minggu (10/2). Ia berhasil menggaet lima dari enam Grammy yang dinominasikan untuknya.
Kategori yang ia menangkan pun cukup prestisius. Albumnya menjadi rekaman tahun ini (Record of the Year). Singelnya, Rehab, menjadi lagu terbaik (Song of the Year). Selain itu, gadis berusia 25 tahun ini juga memenangkan artis pendatang baru terbaik (Best New Artist).
â€œSulit bagi saya mempercayainya. Saya memenangkan lima anugerah,â€ ujar Winehouse.
Lewat bantuan satelit, dia unjuk kebolehan menyanyikan Rehab dan You Know Iâ€™m No Good. Dia kemudian mempersembahkan trofi rekaman terbaik untuk masyarakat kampung halamannya, orang tuanya, dan suaminya yang berada di penjara. â€œBlake saya, Blake saya yang terpenjara,â€ teriaknya. Blake yang dia maksud adalah Blake Fielder-Civil, lelaki yang dinikahinya di Miami, Florida, hampir setahun lalu.
Pemenang lain yang juga mengejutkan dalam perhelatan Grammy Award ke-50 ini adalah Herbie Hancock. Penyanyi jazz berusia 67 tahun ini menyabet penghargaan untuk kategori album jazz kontemporer terbaik (Best Contemporary Jazz Album) untuk album intepretasi Joni Mitchell yang berjudul River: The Joni Letters. Semua penonton kaget ketika nama Hancock disebutkan sebagai pemenang kategori ini.
Dalam pidatonya, Hancock yang juga seorang pianis ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para produsernya, terutama mentornya Miles Davis. â€œSaya ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini karena ini berarti memberikan penghormatan kepada mereka yang telah membantu saya seperti Miles Davis dan John Coltrane. Sejak dulu, mereka semua sebetulnya layak mendapatkan penghargaan ini,â€ katanya.
Album kemenangan Hancock ini merupakan album jazz pertama yang memenangkan kategori ini sejak album Stan Getz dan Joao Gilberto memenangkan kategori yang sama pada 1964 lalu.
Sedangkan rapper Kanye West yang mendapat delapan nominasi hanya membawa pulang empat Grammy, termasuk untuk kategori album rap terbaik (best rap album) lewat Graduation. West juga tampil membawakan lagu hit dalam album tersebut yang berjudul Stronger dan Hey Mama. Lagu yang disebut terakhir ia tujukan untuk ibunya yang meninggal akibat serangan jantung setelah menjalani operasi.
â€œSaya sangat menghargai dukungan dan doa Anda semua,â€ katanya ketika menerima Grammy untuk album rap terbaik. Lalu ia berkata untuk ibunya, â€œSaya tahu Ibu ingin saya menjadi artis nomor satu di seluruh dunia. Inilah yang saya lakukan dan saya akan selalu membuat ibu bangga.â€
Untuk kategori country, album Vince Gill yang berjudul These Days memenangkan kategori album terbaik (best album) dan Grammy-nya dipersembahkan oleh pentolan The Beatles, Ringo Starr.
â€œSaya baru saja mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh seorang anggota the Beatles,â€ ucapnya kagum. Lalu ia menoleh kepada West dan berkata, â€œApakah Anda pernah mengalami hal seperti ini, Kanye?â€ candanya yang disambut senyuman West dan derai tawa para penonton.
Band rock Foo Fighters memperoleh Grammy untuk kategori album rock terbaik (best rock album) lewat album terbaru mereka Echoes, Silence, Patience & Grace. Motor sekaligus vokalis grup ini, Dave Grohl, mendedikasikan album ini untuk putri kecilnya, Violet. â€œDialah yang menispirasi saya,â€ ujar Grohl.
Alicia Keys berhasil menyabet Grammy untuk kategori penampilan R&B wanita terbaik (best female R&B performance). Ia membuka perhelatan Grammy dengan lagu Learnin the Blues yang dibawakan duet dengan virtual Frank Sinatra melalui sebuah rekaman video tua. â€œSaya berharap bisa menjadi artis yang klasik seperti ia (Sinatra),â€ kata Keys.
Selain Keys dan West, yang juga tampil dalam Grammy antara lain duet Josh Groban dan Andrea Bocelli, medley klasik dari John Fogerty â€“ Jerry Lee Lewis â€“ Little Richard, sebuah tribute untuk the Beatles dari Cirque du Soleil dan film Across the Universe, serta duet ringan lagu That Old Black Magicâ€™oleh Keely Smith dan Kid Rock.

Sumber : www.artis.inilah.com

Publik Figur dan Narkoba (4)

2009-03-13T06:42:00.000-07:00

George Michael Terlibat Narkoba
INILAH.COM, London

Bintang pop Inggris George Michael kini berada dalam pengawasan pihak kepolisian atas dugaan penggunaan obat-oabatan terlarang.

Polisi merasa perlu melakukan tindakan itu, terutama setelah ia ditangkap di sebuah toilet umum di London, dengan narkoba di tangannya. "Seorang pria berusia 45 ditahan pada 19 September atas dugaan memiliki obat-obatan terlarang di area Hampstead Heath," ujar seorang juru bicara kepolisian Metropolitan.

Pentolan grup band Wham! itu lalu digelandang ke kantor polisi dan terbukti memiliki obat-oabatan kelas A dan kelas C. Ia lalu mengaku pernah terlibat dengan narkoba di masa lalu. Pada 2006, ia ditemukan tertidur di kemudi mobilnya. Kemudian tahun lalu ia dilarang mengemudi selama dua tahun setelah terbukti bersalah, mengemudi dalam pengaruh obat-obatan.

Prestasi Michael di kancah musik sebenarnya tidak bisa diremehkan. Ia telah menjual 100 juta keping album di seluruh dunia. Sebanyak tujuh single menduduki posisi puncak di AS, 11 single nomor satu di Inggris Raya, dan enam albumnya juga menjadi jawara.

Bulan lalu ia menyelesaikan tur pertama setelah 15 tahun, dengan konser di London dan Copenhagen. Michael menyatakan hal itu akan menjadi konser terakhirnya di arena dan stadion. Dalam tur itu ia mengenakan seragam polisi ketika membawakan lagu Outside. Tujuannya untuk menggambarkan penahanannya di 1998 ketika bermasalah dengan polisi yang sedang menyamar di sebuah toilet umum, Beverly Hills, California.

Sumber : http://www.artis.inilah.com/

Narapidana di tangkap kembali di hari pembebasan

2009-03-12T03:08:00.000-07:00

Narapida tersebut bernama Juarno 41 tahun, warga desa Larangan, RT II/2, Kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat itu ditangkap petugas LP Cipinang, karena kedapatan membawa 15 paket putaw di saat Juarno baru melangkahkan kakinya keluar dari LP Cipinang.

Juarno tidak dapat menyangkal dan ia akhirnya mengakui mendapatkan barang haram tersebut dari temannya sesama narapidana di LP Cipinang, sebagai hadiah karena juarno telah bebas dari penjara. “saya mendapati putaw ini dari Mamang di LP Cipinang” ujar Juarno di Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur pada hari senin 10 maret 2009.

Petugas yang merasa curiga segera menggeledah saku Juarno ketika pria yang sehari-harinya bekerja sebagai petani ini baru melangkah keluar dari LP Cipinang. Juarnao pun langsung ditangkap petugas, selain itu Juarno adalah terpidana kasus pencurian dengan hukuman dua tahun penjara.

Kanit Narkoba Polsek Jatinegara M. Miftah. menambahkan, saat ini pihaknya masih terus menyelidiki peredaran narkoba di LP Cipinang. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka saat ini mendekam di Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur.

Sumber : www.bnn.go.id

Bertransaksi dari Penjara

2009-03-12T03:02:00.000-07:00

Meskipun sudah dijatuhi hukuman mati Cece alias Jetli tetap menjalankan bisnis Narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu. Hal ini dapat terungkap setelah anak buah cece tertangkap dan dari cece aparat menyita empat buah telpon seluler.

Direktur Reserse Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Harry Montolalu membenarkan adanya penangkapan anak buah Cece yang bernama Iwan Setiawan."Iwan memang mengakui menerima order kiriman Narkoba dari Cece," ujar Montolalu.
Iwan Setiawan dibekuk dibandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Iwan membawa sabu seberat 85 gram senilai dengan RP85 juta. Iwan juga mengakui bahwa sabu tersebut milik Cece untuk diberikan kepada seorang bandar di Surabaya.

Saat aparat kepolisian memeriksa ponsel Iwan, diketahui ada sambungan telepon dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu. Direktorat Narkoba Bareskrim melanjutkan pemeriksaan dengan meminta salinan pesan pendek Cece ke pusat layanan seluler, ternyata ia melakukan transaksi perbankan menggunakan fasilitas mobile banking melalui ponsel.

Salinan pesan pendek dari ponsel Cece menunjukan ia masih terlibat melakukan transaksi Narkoba senilai puluhan juta sampai Rp300 juta.

Sumber : www.bnn.go.id

Efek Narkoba pada Wanita Lebih Besar

2009-03-02T20:49:00.000-08:00

Penyalahgunaan narkoba memang tidak memandang jenis kelamin. Baik wanita atau pria dan segala jenis umur dan latar belakang. Semua orang mempunyai kemungkinan untuk terjerumus dalam lembah narkoba. Namun, penyalahgunaan narkoba yang menimpa wanita, jauh menimbulkan efek yang lebih serius. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis atau psikologis.

Berbagai riset menunjukkan, 70 persen penyalahgunaan narkoba pada wanita mengarah kepada masalah fisik dan seksual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada wanita terjadi karena trauma masa kecil dan latar belakang orang tua yang juga terkena alkohol dan obat-obatan.

Banyak wanita yang menggunakan narkoba atau alkohol, telah menderita penganiayaan semasa kecil, termasuk penganiayaan secara fisik, emosional atau seksual. Karena hal inilah, akhirnya seorang wanita beralih kepada strategi yang kompulsif untuk menghadapi kenyataan yang ada, salah satunya adalah dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, tidak sedikit juga wanita yang mengatakan bahwa mereka mulai menggunakan narkoba karena ajakan dari pasangan atau teman pria mereka.

Masalahnya, seringkali wanita yang menggunakan narkoba merasa lebih mempunyai kepercayaan diri akibat harga diri yang rendah, bahkan tidak mempunyai kekuatan lagi. Dampak selanjutnya, wanita yang menjadi korban narkoba cenderung tidak berusaha mencari pengobatan. Hal itu dikarenakan besarnya rasa takut yang dimiliki mereka. Takut akan masa depan, takut akan teman-teman atau pasangan hidup, dan takut akan hukuman sosial yang nantinya menimpa.

Karena itu, ketika seorang wanita menjalani sebuah proses terapi, pastilah ia telah berada dalam suatu kondisi yang parah dan membutuhkan sebuah proses terapi yang serius. Biasanya, penanganan penyalahgunaan narkoba pada wanita juga cenderung sedikit berbeda dibandingkan pria. Terapi yang dilakukan terhadap wanita haruslah menyeluruh, terutama dampak seksual dan permasalahan kesehatan mental. Sebab, resiko yang diterima oleh wanita-wanita penyalahguna narkoba sangat kompleks.

Terapi pada wanita penyalahguna oarkoba bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi di dalam komunitas atau rumah sakit yang memiliki program khusus. Bisa juga dilakukan dengan melakukan konseling secara individu ataupun keluarga di dalam komunitas. Bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok sesama pengguna narkoba yang saling mendukung untuk pulih, kelompok gangguan pada pola makan, kekerasan atau masalah-masalah terapi pada umumnya. Kegiatan olahraga dan pembinaan spiritual juga perlu dilakukan dalam proses dukungan yang dilakukan.

Beberapa Jenis Narkoba dan Efeknya pada Wanita

HEROIN
Beberapa pengaruh buruk terjadi pada fungsi seksual dan reproduksi, yaitu menurunnya dorongan seksual, kegagalan orgasme, terhambatnya menstruasi, gangguan kesuburan, mengecilnya payudara dan keluarnya cairan dari payudara.

MARIJUANA
Terjadi gangguan sel telur, hambatan kehamilan, dan terhambatnya proses kelahiran.

EKSTASI
Bila digunakan oleh wanita hamil, ekstasi dapat meningkatkan resiko cacat pada bayi sampai tujuh kali lebih besar daripada bila tidak menggunakan. (SADAR BNN Agustus 2006 Adi KSG IV)

Sumber : Malino 08 - Bekasi (http://malino-08.org)

Tips Orangtua Jika Mengetahui Anak Menyalahgunakan Narkoba

2009-03-02T20:47:00.000-08:00

Fenomena penyalahgunaan Narkoba menjadi pembicaraan semua pihak, khususnya orang tua. Perang terhadap Narkoba telah dikumandangkan. Orang tua menjadi sangat khawatir dengan pergaulan anak-anaknya. Kekhawatiran ini membuat para orang tua atau pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan remaja dan pemuda mulai mendirikan LSM anti Narkoba dan panti rehabilitasi untuk ketergantungan Narkoba. Seminar, sarasehan, kelompok studi tentang narkoba dan penanggulangannya sudah sangat banyak dilakukan, termasuk melatih dan merekrut sejumlah orang untuk menjadi tenaga penyuluhan untuk memerangi Narkoba. Di pihak lain, pengedar tampaknya semakin menjadi-jadi, bahkan mengedarkan narkoba sampai kepada pelajar SD.

Fenomena penyalahgunaan Narkoba menjadi pembicaraan semua pihak, khususnya orang tua. Perang terhadap Narkoba telah dikumandangkan. Orang tua menjadi sangat khawatir dengan pergaulan anak-anaknya. Kekhawatiran ini membuat para orang tua atau pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan remaja dan pemuda mulai mendirikan LSM anti Narkoba dan panti rehabilitasi untuk ketergantungan Narkoba. Seminar, sarasehan, kelompok studi tentang narkoba dan penanggulangannya sudah sangat banyak dilakukan, termasuk melatih dan merekrut sejumlah orang untuk menjadi tenaga penyuluhan untuk memerangi Narkoba. Di pihak lain, pengedar tampaknya semakin menjadi-jadi, bahkan mengedarkan narkoba sampai kepada pelajar SD.

Anak kita terperangkap penyalahgunaan Narkoba tentu saja tidak terlepas dari masalah yang mendorongnya, seperti terpengaruh teman sebaya atau lingkungan di mana dia bergaul atau karena tidak harmonisnya hubungan antara anak dan orang tua sehingga si anak melakukan pelarian dengan mengkonsumsi Narkoba.

Bagi remaja, hubungan teman sebaya meluas dan menduduki peran utama pada kehidupan mereka. Teman sebaya secara tipikal menggantikan peran keluarga sebagai hal utama untuk sosialisasi dan aktivitas waktu luang. Remaja memiliki hubungan teman sebaya yang bervariasi dan membuat norma dan system nilai yang berbeda. Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan memiliki kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. Tekanan negatif dari teman sebaya dapat menjadi resiko tersendiri. Contoh anak yang sebenarnya berasal dari keluarga baik-baik, mendapat nilai baik di sekolah dan tinggal di lingkungan yang baik pula, namun akhirnya terperangkap mengkonsumsi narkoba karena pengaruh temannya.

Berikut tips yang barangkali berguna bagi orang tua yang redaksi sarikan dari buku Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat di DKI Jakarta

Berusahalah tenang. Kendalikan emosi, marah, tersinmggung atau rasa bersalah tidak ada gunanya.

Jangan tunda masalah. Hadapilah kenyataan itu. Adakan dialog terbuka dengan anak dengan sikap tenang. Kemukakan apa yang Anda ketahui, tidak dengan cara menuduh. Jangan pada saat ia masih berada dalam pengaruh Narkoba.

Dengarkan anak dan beri dorongan nonverbal kepadanya. Dialog dengan anak merupakan kunci pemecahan masalah. Jangan rendahkan harga dirinya. Buatlah agar ia merasa aman dan nyaman berbicara dengan Anda.

Jika ia mau mengakui hal itu, hargailah kejujurannya. Anda pun perlu bersyukur karena dapat menciptakan keterbukaan itu.

Jujur terhadap diri sendiri. Beri contoh sikap jujur dan terbuka. Mau mengakui kelemahan dan kesalahan sendiri. Jangan membela diri atau merasa diri benar. Saling memaafkan untuk kesalahan sikap, kata-kata atau perbuatan di masa lalu yang menyakitkan orang lain.

Jika perlu minta bantuan pihak ketiga , jika sulit mengendalikan emosi, minta bantuan pihak ketiga yang dapat melakukan pendekatan yang lebih baik.

Tingkatkan hubungan dalam keluarga teliti hubungan dengan anakanggota keluarga lain. Selesaikan konflik pribadi yang ada. Rencanakan rekreasi dengan anak atau anggota kelurga lain.

Bangun kehidupan berdisiplin, untuk menjauhkan anak dari lingkungan di mana Narkoba digunakan.

Cari Pertolongan tenaga profesi, pusat pengobatan atau rehabilitasi. Dengan atau tanpa seizin anak, berkonsultasilah kepada tenaga ahli.

Pendekatan kepada orangtua teman anak pemakai Narkoba, kunjungi orangtua teman anak Anda yang menggunakan Narkoba pada waktu yang tepat. Ungkapkan apa yang Anda ketahui dengan hati-hati dan bijaksana. Ajaklah bekerjasama menghadapi masalah itu.

Lalu bagaimana caranya agar orangtua dapat mencegah penyalahgunaan Narkoba di rumah Berikut Tipsnya

Menjadi teladan atau role model dalam budaya anti-Narkoba, anti kekerasan dan disiplin diri.
Orangtua yang juga menyalahgunakan narkoba tidak memiliki wibawa terhadap anaknya untuk juga tidak menggunakannya.
Perlihatkan kemampuan orangtua untuk berkata tidak dan untuk meminta tolong jika perlu
Tidak menggunakan cara kekerasan (tindakan dan kata-kata) terhadap anak dan orang lain. Hormati hak-hak asasi anak dan orang lain. Perlakukan anak atau orang lain dengan adil dan bijaksana.
Hidup secara tertib dan teratur.
Membantu anak mengembangkan kemampuan menolak tekanan kelompok sebaya untuk menggunakan Narkoba atau terlibat dalam kekerasan
Beritahu anak mengenai haknya melakukan hak yang cocok bagi dirinya didasari rasa tanggung jawab, sehingga jika ada teman yang memaksa atau membujuk, ia berhak untuk menolaknya.
Bimbing anak mencari kawan sejati, yang tidak menjerumuskan dirinyaa dalam hal yang merugikan atau merusak.
Ajarkan anak menolak tawaran penyalahgunaan Narkoba.
Mengetahui jadwal kegiatan anak dan siapa kawan-kawannya.
Mendukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif
Mendukung kegiatan anak di sekolah, berolahraga, memiliki hobi, bermain musik, dan lain-lain tanpa menuntut anak agar berprestasi atau menang.
Orangtua melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan anak. Anak sangat menghargai saat-saat orangtua melibatkan diri dalam kegiatan mereka.
Membuat kesepakatan bersama tentang norma dan peraturan
Anak ajar hidup yang teratur. Dorong anak belajar bertanggung jawab dengan menetapkan aturan bagi perilaku atau kegiatannya sehari-hari. Termasuk tidak menyalahgunakan Narkoba.
Tetapkan hal itu secara adil dan tuliskan peraturan-peraturan itu.

Sumber : Malino 08 - Bekasi (http://malino-08.org)

10 Hal Tentang Ecstasy Yang Perlu Anda Ketahui

2009-03-02T20:45:00.000-08:00

Awalnya obat diet
ECSTASY awalnya dibuat dan dipatenkan pada tahun 1914 di Jerman, sebagai obat penekan nafsu makan untuk penderita kegemukan [obesitas]. Dalam perkembangannya, ecstasy mulai banyak digunakan oleh para psikiater di Amerika Serikat [AS] sebagai bahan aman untuk membantu proses konseling. Fenomena di tahun 70-an itu, menggejala di kalangan psikoterapis karena obat jenis amfetamin tersebut dapat memperlancar komunikasi dengan pasien dalam prases terapi.

Aikon pesta
ADALAH Clandestine Laboratories yang dengan tujuan mendapatkan keuntungan ilegal, memproduksi ecstasy dan memasarkannya ke publik secara terbuka. Obat yang berbentuk tablet (paling umum], kapsul, dan bubuk ini pada tahun 19B0-an danggap berbahaya dan dilarang peredarannya. Namun terlambat, di dekade 90-an ecstasy sudah identik sebagai aikon pesta, hiburan, rekreasi, dan kegiatan senang-senang lainnya. Gejala tersebut terus eksis hingga sekarang.

Zat psikotropika
ECSTASY termasuk jenis zat psikotropika yaitu zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi [mengkhayal], ilusi, gangguan cara berpikii? perubahan alam perasaan. Obat ini dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang] bagi para pemakainya.

Overdosis
OBAT yang dibuat secara ilegal ini, dapat mengakibatkan kematian bila pemakainya mengalami overdosis. Hal buruk ini terjadi karena tekanan darah yang sangat tinggi, serta peningkatan denyut jantung dan suhu tubuh. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi [kekurangan cairan] yang tinggi, yang dapat menyebabkan kematian.

Reaksi Fisik
ECSTASY akan mulai bereaksi 20 sampai 60 menit setelah diminum dengan efek maksimum selama satu jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang, terkadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, dan mulut kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang, kadang juga timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas [untuk itu diperlukan sedikit udara segar).

Reaksi psikis
Secara psikis, ecstasy ' memunculkan perasaan seolah-olah pemakai menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks, dan asoy! Dalam keadaan seperti ini, pemakai merasa membutuhkan teman ngobrol, juga untuk sharing [berbagi] hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsupangsur hilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu, sang pemakai akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Efek jangka pendek
Diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, demam tinggi, tubuh menggigil dengan frekuensi tak beraturan, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah, hilangnya nafsu makan, gelisah, pucat, dehidrasi.

Efek jangka panjang
Kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan leveirkeroposnya tulang dan gigi, stroke, lemah jantung, susah tidur [insomnia], paranoid, dan halusinasi.

Di Indonesia
KASUS ecstasy di tanah air mulai memuncak pada tahun 19964997 Saat itu media massa beramai-ramai memberitakan berbagai peristiwa seputar obat yang sering juga disebut inex ini. Mulai dari penggerebekan, razia, sampai pencegahan penyelundupan di bandara. Penemuan di bandara hingga penggerebegan pabrik-pabrik ecstasy di sejumlah wilayah di Indonesia, setidaknya mencegat jutaan butir pil sampai ke konsumen dan merusak hidup mereka.

Katakan Tidak
TEGARKAN diri, belajar berkata "TIDAK" jika ditawarkan si inex ini.
Caranya:
- Siapkan sejumlah alasan yang bisa dipakai, dari yang lucu sampai yang seram
- Alihkan topik pembicaraan jika merasa tersudutkan.
- Jika teman terus memaksa, segera tinggalkan tempat. Teman yang baik tentu tidak akan memaksa memakai narkoba. Kita cari teman baru saja! (Sadar BNN Januari 2006 / Maulani KSG IV)

Jalur Peredaran Narkoba di Dunia

2009-03-02T20:39:00.000-08:00

amfethamine

Polandia – Skadianaria

Polandia – Jerman

Belanda – Inggris

Myanmar – Thailand

Cina – Myanmar – Thailand

cannabis tumbuhan

Afrika Selatan - (BelandaInggris) - Eropa Barat

Colombia - Afrika Selatan - Eropa Barat

Colombia (Venezuela) - Eropa barat

Colombia - Eropa Timur - Eropa Barat

Colombia - Mexico - USA

Caribia - Amerika Utara (Canada&USA)

Colombia - Caribia - Amerika Utara

Mexico - USA

Afghanistan - Pakistan, Afrika Timur - Eropa Timur

Jamaica - Canada

Jamaica - Eropa Barat (Inggris)

cocaine

Colombiaperu – Brazilia – Afrika Selatan – Eropa Barat

ColombiaPeru – Brazilia – Afrika Barat – Eropa Barat

ColombiaPeruBolovia – Amerika Selatan (ArgentinaUruguayChili) – Eropa Barat

ColombiaPeruBolovia – Amerika Selatan (ArgentinaUruguayChile) – Afrika Selatan

Colombia – Spanyol – Eropa Barat

Colombia – Belanda – Eropa Barat

Colombia – Venezuela – UkraniaRusia – Eropa Barat

Colombia – Caribia – InggrisBelanda

Colombia – Venezuela – Amerika UtaraEropa Barat

Colombia – Amerika Tengah- Mexico – Amerika Utara

Colombia – Amerika Tengah – USA

Colombia – Mexico – USA

Colombia – USA (MiamiNew York)

getah cannabis

Maroko - Eropa Barat (Belanda)

Maroko - Spanyol - Eropa Barat

Pakistan - Eropa Barat

Pakistan - Amerika Utara

India - Amerika Utara

Pakistan - Australia

Afghanistan - Asia Tengah - RusiaRusia Timur

heroin

Afghanistan – Pakisan - Afrika Timur - Eropa Barat

Afghanistan – Pakistan – Timur Tengah (Saudi Arabia) – Eropa Barat

Afghanistan – Iran – Turki – Balkan – Italia – Eropa Barat

Afghanistan – Iran – Turki – Balkan – Jerman (Eropa Barat)

Afghanistan – Pakistan – India – Eropa Timur – Eropa Barat

Myanmar – Thailand – Autralia

Myanmar – Thailand – Eropa Barat

Myanmar – SingaporeMalaysiaIndonesia – Eropa Barat

Myanmar – SingaporeMalaysiaIndonesia – Australia

Myanmar – Cina – (Hongkong) – Australia

Myanmar – Cina – (Hongkong) – USA

Myanmar – Vietnam – Australia

Myanmar – LaosCambodia – Eropa Barat

Colombia – USA (Pantai Timur)

Colombia – Caribia – USA

Mexico – USA

methagualone

India – Afrika Selatan

India – Afrika Timur – Afrika Selatan

methamphetamine

Mexico – USA

Cina – Hongkong

Korea – Jepang

Cina – Jepang

psikotropika

LSD Eropa Barat (Belanda) – AustraliaSelandia Baru

MDMA Eropa Barat (Belanda) – Afrika Selatan

MDMA Eropa Barat (Belanda) – Australia – Selandia Baru

MDMA Belanda – Perancis – Inggris

Sumber : Masyarakat Peduli Bahaya Narkoba 08 - Bekasi (http://malino-08.org)

Publik Figur dan Narkoba (3)

2009-03-02T20:32:00.001-08:00

Kehidupan Artis Rentan Narkoba

Sejak ditangkapnya Sheila Marcia di polsek penjaringan Jakarta Utara, semakin menambah daftar panjang sejumlah selebriti yang kesandung kasus narkoba. Figur artis yang merupakan seorang publik figur bagi masyarakat, justru memberikan contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi anak muda bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui Sheila Marcia, artis asal Bali kelahiran 3 September 1989 yang juga merupakan kekasih Roger Danuarta ini diciduk polisi di Apartemen Golden Sky, Pluit. Sheila Marcia ditangkap karena kedapatan sedang pesta shabu bersama teman-temannya di apartemen tersebut.

Benarkah kehidupan artis sangat rentan terhadap narkoba?

Sebenarnya narkoba bukan hanya monopoli dari kaum artis saja. Tapi sudah menjalar keseluruh aspek masyarakat Indonesia. Dari Mahasiswa sampai Pelajar, dari pejabat sampai rakyat kecil, dari konglomerat sampai sekarat, hehe.. Baik Laki-laki maupun perempuan semua bisa kena. Narkoba tidak mengenal gender apalagi nasib suatu kaum, entah kaya entah miskin semua di masukin tanpa pandang bulu, Untuk itulah kita kudu waspada dengan barang haram yang satu ini.

Lantas kenapa kalau artis yang terkena narkoba begitu heboh? Benarkah kehidupan artis memang Rentan Narkoba? Kalian masih inget dengan penyanyi Alda Risma yang meninggal karena overdosis akibat obat-obatan terlarang. Artis ini sempat menghebohkan dunia gosip tanah air. Hampir seluruh chanel televisi berlomba-lomba menayangkan (alm) Alda Risma, seolah-olah cuma ada dia yang ada TV. Demikian halnya sekarang dengan kejadian yang menimpa artis muda Sheila Marcia, beritanya hampir selalu ada dimana-mana. Orang mungkin akan lupa dengan berita lumpur Lapindo, misteri lagu gaby, Pembunuh Berantai ryan. Seperti yang sudah-sudah berita ini juga pasti akan hilang seiring dengan kasus baru yang bakal muncul. Ternyata Bangsa ini masih seneng gosip ya?

Kehidupan artis yang terkesan glamour dan bayaran yang melimpah, membuat artis menjadi sosok yang eksklusif. Pergaulan bebas dan kebiasaan dugem juga turut andil mengapa artis sangat rentan oleh bujukan barang haram bernama Narkoba.

Semoga dari kasus ini kita sebagai generasi muda bisa mengambil hikmah dan pelajaran akibat bahaya narkoba. Mari saya mengajak teman-teman untuk turut serta mengkampanyekan bahaya narkoba melalui media blog.“SAY NO TO DRUGS“

Sumber : http://www.badoer.com/2008/08/kehidupan-artis-rentan-narkoba.html

Sejarah Narkoba (opium) di Tanah Jawa

2009-03-02T20:18:00.000-08:00

RIWAYAT MADAT DI PULAU JAWA

Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar karisidenan, bupati, priyayi dan pejabat cina serta pegawai colonial belanda dengan pakaian kebesaran dan lambang jabatan masing-masing.masyarakat kota menikmati acara pesta penuh warna dalam pelelangan Bandar opium tersebut. Residen hadir selaku wakil pemerintah belanda akan memimpin pelelangan. Dia datang paling akhir dikawal pasukan berkuda orang jawa dan didampingi pembantu yang memegang payung kebesaran berwarna keemasan. Bila ia sudah duduk maka lelang akan dimulai. Sekretaris membacakan persyaratan lelang yang meliputi antara lain batas wilayah kerja Bandar, jumlah took madat yang ada dalam wilayah kerja Bandar, sanksi bagi penawar yang melakukan kecurangan. Penawar tertinggi berarti sumbangan besar bagi kas Negara dan karesidenan serta menjadi indicator keberhasilan pemerintahannya.

Dibatavia pemasukan padat pajak madat merupakan parameter kemakmuran wilayah memenangi lelang Bandar madat berarti menguasai pasar madat sumber pajak yang menguntungkan dan mendapatkan patronage serta kewibawaan yang menyertainya .
Suatu tawaran dalam lelang adalah sejumlah uang yang siap dibayarkan setiap tahun oleh para calon syahbandar atas hak istimewa untuk menjual mandat dalam wilayah kerja Bandar yang bersangkutan, yang meliputi satu wilayah karesidenan. jumlah tersebut bisa sangat besar, contoh Bandar semarang membayar sebesar 26 juta gulden pada tahun 1881 dan lebih besar pada tahun berikutnya. Pihak belanda mendorong kompetisi sehat diantara para peserta lelang dan menjaga jangan sampai seorang Bandar terus-menerus menguasai suatu wilayah Bandar.

Segera setelah tawar-menawar berakhir, residen mengirim surat kawat tentang hasil pelelangan kepada direktur keuangan di Batavia dan gubernur jendral akan mengirimkannya ke den haag. Para calon peserta lelang mempelajari kondisi setempat yang dapat mempengaruhi keuntungan potensial Bandar, reputasi para peserta lelang, dan seluk-beluk kebijakan pemerintah. Beberapa hari sebelum lelang disemarang dimana mereka menjajagi medan kompotisi yang akan mereka ikuti. Dalam pertemuan sebelum pelelangan para syahbandar dan calon pesaingnya kemungkinan akan bekerjasama.

Pemerintah Belanda menentukan persyaratan agar para calon Bandar menandatagani kontrak Bandar serta mengikat mereka dengan kewajiban mengelola Bandar. Sebuah kongsi Bandar terdiri atas beberapa anggota yang masing-masing memegang saham tertentu dalam tanggung jawab financial dan keuntungan Bandar. Pembagian saham disepakati dalam akta notaris yang bersifat rahasia yang ditandatangani oleh para anggota kongsi. Pihak pemerintah Belanda mempersiapkan pelelangan dengan mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, keterpercayaan dan kemampuan pengelolaan Bandar para calon Bandar opium.

Bila hasil lelang tidak memuaskan pihak Belanda karena keraguannya atas kemampuan manajerial dan keterpercayaan beberapa kongsi pemenang lelang, maka lelang diulang.

Menyusul diterimanya sebuah penawaran, dibuatkan kontrak antara Bandar baru, para penjaminnya dengan pihak pemerintah Belanda, meliputi : (1) Pokok kontrak hak ekslusif penjualan madat secara eceran disuatu wilayah yang telah ditentukan. (2) Masa berlaku kontrak 1 hingga 3 tahun. (3) Harga, yaitu pajak Bandar ditambah biaya pembelian madat dari pemerintah.

Sebagai imbalan atas supply madat pemerintah yang tepat waktu dan teratur, penyediaan tanah dan bangunan, dukungan serta perlindungan pemerintah atas monopoli Bandar, para syahbandar harus memenuhi kewajiban bulanan mereka secara tepat waktu dan teratur, penyediaan tanah dan bangunan, dukungan serta perlindungan pemerintah atas monopoli Bandar, para syahbandar harus memenuhi kewajiban bulanan mereka secara tepat waktu, menjaga transaksi mereka secara lengkap dan tersusun, serta memenuhi aturan yang berlaku dalam sistem Bandar. Hanya opium legal yang dapat diedarkan melalui aparat Bandar. Opium mentah harus diproses sebelum dijual dan syahnya dijual kontan dalam satu tahil (76 gram), tidak ada madat yang boleh dijual kecuali ditoko resmi, daerah terlaranga harus dihormati oleh para Bandar madat disekitarnya. Para Bandar wajib melunasi semua pembayaran secara tepat waktu tanpa dicicil.

Sekali wilayah kerja sebuah Bandar diterima, dapat dikelola sebagai suatu unit utuh atau dibagi-bagi menjadi wilayah kerja Bandar yang lebih kecil yang masing-masing bisa disewakan kepada subbandar. Seorang syahbandar Surabaya, Liem Kie Soen menguasai sebuah distrik di mana ia menjadi letna Cina dan membagi-bagi wilayah kerjanya menjadi beberapa subbandar dan menyewakannya kepada orang lain, dia juga membagi satu porsi jatah pasokan resminya kepada subbandarnya, tanpa ikut campur dalam manajemen subbandar yang bersangkutan. Bandar Kediri yang dikelola oleh Tan Long Haij 1884 – 1886 juga disubbandarkan dengan cara yang sama. Tan sendiri hanya menguasai daerah Kediri Tengah sedangkan kabupaten-kabupaten menjadi tanggung jawab mitra kongsi. Kewajiban masing-masing antara Bandar dan subbandar seperti kewajiban mitra kongsi diresmikan dengan akta notaris Oeng Tjiang Tjwan dalam sebuah akta notaris, setuju untuk menyewa sebagian dari wilayah kerja Bandar Surabaya dari pemegangnya Kwee Soe dengan harga 7.000 gulden per bulan dan denda sebesar 5.000 gulden bila menunggak.

Lim Tiong Yong yang mengikat kontrak dengan penguasa Bandar Kediri Kwee Swie Tjoan atas sebuah subbandar yang memiliki dua took, setuju untuk membayar 60 gulden perhari untuk satu took dan 140 gulden perhari untuk took lainnya. Keuntungan syahbandar bila ia meresmikan hubungan Bandar-subandar dengan akta notaris adalah bila subbandar menunggak pembayaran, maka ia bisa menuntut ke pengadilan.

Bandar opium adalah orang kaya yang menanamkan modalnya dalam Bandar madat sebagai salah satu bentuk usaha. Adakalanya mereka mengelola beberapa Bandar sekaligus. Manajemen Bandar diserahkan kepada satu atau beberapa manajer yang mengawasi pelaksanaan Bandar sehari-hari.

Keuntungan dan pengaruh Bandar ditentukan oleh besar kecilnya permintaan opium dari penduduk Jawa.

Dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan opium mentah dan tingkat campuran, seorang syahbandar dapat menghasilkan 8 tahil (304 gram) candu terbaik hingga 16 tahil (9.608 gram) candu kualitas rendah dari 1 kati (618 gram) opium mentah.

Para Bandar opium biasanya membuat dua jenis candu dasar, yaitu Cako yang dibut untuk dihisap begitu saja dengan pipa madat, untuk konsumsi pasar priyayi Cina, dengan kandungan opium Bengal yang lebih kaya akan morfin dan ditambah sedikit sirup. Cakat yang disiapkan untuk pasar umum dibuat dari opium Turki yang lebih murah dan kurang keras, dicampur dengan caramel atau ekstrak jeruk dan sedikit jicing. Para pekerja Bandar mencampur Cakat dengan rajangan halus daun awar-awar untuk membuat tike, ramuan opium yang paling umum dikonsumsi di Jawa. Para petani Jawa yang menghisap beberap porsi tike setiap hari jauh lebih penting bagi syahbandar daripada sedikit konsumen kaya yang memilih prouduk berkualitas lebih baik.

Kisah sedih ini menggambarkan dengan jelas betapa jahatnya dan kekejamannya pemerintah kolonial Belanda mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negaranya dengan memeras dan meracuni rakyat miskin Jawa dengan opium. Dengan menggunakan para Bandar madat Cina sebagai agennya.

Holil Sulaiman, disarikan dari buku James R. Rush, Opium to Java).

Artikel diambil dari www.mafiaindonesia.blogspot.com

Sejarah Narkoba (2)

2009-03-02T20:14:00.000-08:00

Meski seolah-olah narkoba itu barang modern nyatanya narkoba sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Sejarah singkat penggunaan narkoba adalah sbb :

50.000 tahun lalu : Ephedra ditemukan di kawasan pemakaman Irak
10.000 tahun lalu : Pertanian yang paling awal, termasuk tembakau, kopi dan ganja.
7000 SM : Biji Pinang ditemukan di kawasan Asia
6000 SM : Tembakau dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika Latin
4200 SM : Biji Opium ditemukan di Kawasan Pemakaman Spanyol
4000 SM : Pembuatan anggur atau bir di Mesir, Sumeria
3000 SM : Budidaya tanaman Ganja di Cina, Asia serta kegiatan menghisap ganja di Eropa Timur
2737 SM : Ganja digunakan sebagai obatdi Cina, untauk mengobati Lepra dan rasa Cemas
2000 SM : Residu Coca ditemukan pada mumi Andean
1500 SM : Sampai dengan 400 AD para penulis Yunani menggunakan jamur ajaib pada pesta tahunan mereka.

Bali sendiri diperkirakan sudah mengenal narkoba sejak masih jaman kerajaan. Candu sudah jadi salah satu andalan sumber pendapatan Bali sejak abad ke-19. Geoffrey Robinson dalam buku SIsi Gelap Pulau Dewata menulis bahwa pada 1855, ketika Bali masih dijajah Belanda, pemerintah colonial mendapat pajak dari impor candu yang ditanam di Bali Utara.

Terkenalnya Bali sebagai pusat perdagangan candu ini juga ditulis Anak Agung Putra Agung dalam Buku Bali Abad XIX. Ketika Mads Lange, pedagang asal Portugis dating ke Kuta, waktu itu warga setempat sudah banyak yang menghisap candu.

Sumber : Badan Narkotika Bali (http://www.bnpbali.org)

Publik Figur dan Narkoba (2)

2009-02-27T00:26:00.000-08:00

Lagi Lagi Artis Indonesia Ketangkap Karena Narkoba

Pedangdut Imam S Arifin ditangkap Satuan Narkoba Poltabes Medan di pelataran parkir Hotel Pardede di Jalan Juanda Medan, Sabtu (5/4) karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1,6 gram. Penangkapan ini semakin menambah daftar artis yang tersandung kasus narkoba. Kapoltabes Medan Kombes Pol Bambang Sukamto seperti dilansir Antara menjelaskan, penangkapan itu berawal dari kecurigaan petugas terhadap tersangka yang ingin memasuki hotel tersebut.

Ketika akan diperiksa, tersangka yang merupakan artis ibukota itu melakukan perlawanan sehingga dibawa ke Mapoltabes Medan. Dari kantong penyanyi berusia 48 tahun itu polisi menemukan shabu-shabu sebanyak 1,6 gram, bong, aluminium foil dan setengah butir obat kuat merk Viagra. ”Tersangka mengaku melawan petugas ketika akan digeledah karena merasa malu menjadi tontonan orang banyak,” katanya. Bambang menambahkan, Imam S Arifin juga mengaku barang terlarang itu didapatkannya dari KT, pengedar narkoba yang telah lama menjadi langganannya dengan harga Rp 1,2 juta.

Pedangdut itu diminta kembali memesan shabu-shabu sebanyak satu gram yang dipenuhi KT dengan harga Rp 1 juta dan tempat transaksi di Jalan Yos Sudarso Titi Papan Medan Deli. Namun petugas yang menuju lokasi transaksi hanya menemukan Zulham Sahri (37), yang menjadi kurir KT untuk menjual obat terlarang tersebut kepada Imam S Arifin. Melalui Imam S Arifin dan Zulham Sahri, kemudian petugas berupaya untuk mendapatkan foto atau sketsa wajah KT yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Bambang juga menyatakan penyanyi dangdut itu pernah ditangkap sebanyak tiga kali di Jakarta namun tidak ditahan karena tidak adanya barang bukti.

Pihaknya menahan mobil CRV warna hitam dengan nomor polisi BK 55 QJ yang dikendarai Imam S Arifin sebelum digeledah polisi. Suami penyanyi Nana Mardiana tersebut akan dikenakan Pasal 62 subsider Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Kabar yang beredar menyebutkan keberadaan Imam S Arifin di Kota Medan tersebut untuk memeriahkan kampanye salah satu calon Gubernur Sumut yang sedang berlangsung di daerah itu. Namun Imam S Arifin membantah kabar tersebut dan mengaku telah berada di daerah itu sejak 1 April 2008. ”Kedatangan saya hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang tinggal di Medan,” katanya.

Sumber : http://www.matabumi.com/gossip/lagi-lagi-artis-indonesia-ketangkap-karena-narkoba

Aset Pabrik Narkoba di Batam Rp 454 Miliar

2009-02-23T04:34:00.000-08:00

POLRI menetapkan enam tersangka atas penemuan empat pabrik psikotropika skala besar jenis shabu-shabu di Batam, dalam operasi yang digelar mulai Sabtu (20/10) pekan lalu. Pabrik yang tersebar di empat lokasi di kawasan bisnis Kota Batam itu melibatkan dua tersangka warga asing berkebangsaan Taiwan dengan nilai produknya mencapai Rp 454 miliar.

Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, menyatakan keberhasilan ini berkat kerja sama Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian internasional, serta dengan perwakilan “Drug Enforcement Administration” (DEA) Singapura, DEA Hong Kong, DEA Taiwan, DEA Australia dan DEA Amerika Serikat.

“Dari hasil pengembangan kasus, tadi pagi (Senin, red) di Pluit, Muara Karang, Jakarta, kepolisian menggerebek satu tempat dan menangkap tersangka Awi dengan barang bukti 40 kg shabu (35 kg+5 kg cair) yang berasal dari sini,” ujar Kapolri yang ditemui wartawan, Senin (22/10) malam lalu di Bandara Hang Nadim, Batam.

Keenam tersangka tersebut yang berstatus warga Negara Taiwan bernama Wang Chin I (52) dan Psai Psai Ceng (53). Sedangkan keempat tersangka yang adalah warga nagara Indonesia bernama Jaelani Usman (28), Darwin Silaban (25),Syaed Abu Bakar (54) dan A Peng (42). ” Satu diantaranya tertangkap lebih dulu dengan membawa 25kg shabu-shabu, Senin (22/10) lalu di Jakarta,” kata Sutanto.

Menurut Kapolri, kedua tersangka yang berkewarganegaraan Taiwan tersebut sengaja didatangkan untuk mengolah shabu-shabu berkwalitas tinggi. Mereka juga mampu meracik shabu-shabu menjadi wangi dan kristal shabu-shabu berkualitas tinggi. “Mereka sangat terlatih dan bagian dari sindikat internasional,” ujarnya.

Penangkapan jaringan ini dilakukan Mabes Polri beserta jajarannya sejak Sabtu (20/10) lalu pukul 23.45 WIB dengan barang bukti 44 drum bahan kimia cair,4,5 ton bahan padat kimia dan 568 kg shabu-shabu senilai Rp 454 Milliar yang dihitung berdasarkan harga per gram shabu-shabu seharga Rp 900.000.

Dari hasil penggerebekan tersebut diketahui pabrik skala besar itu tersebar di berbagai wilayah di Batam. Pabrik pertama berada di kawasan pertokoan niaga Blok E,Sukajadi.Di tempat ini berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan bahan kimia. Lokasi kedua beralamat di perumahan Duta Mas Cluster III No.57 yang berfungsi sebagai laboraturium pengolahan shabu-shabu.

Lokasi ketiga bertempat di Kawasan Industri Blok C yang difungsikan sebagai tempat pengeringan shabu-shabu. Tempat terakhir cukup mengejutkan karena berlokasi tidak jauh dari Markas Polda Kepulauan Riau tepatnya berada di Batam Center Kawasan Nagoya.

Negara-negara yang terlibat dalam jaringan Internasional ini adalah Taiwan, China dan Indonesia. Peranan keempat tersangka berkewarga negaraan Indonesia ada yang menjadi pengatur pengiriman barang. Barang-barang tersebut biasanya diedarkan melalui jalur laut dan diperkirakan mereka sudah beroperasi sekitar setahun terakhir.

Kepolisian belum bisa memastikan apakah jaringan shabu-shabu terkait dengan jaringan shabu-shabu di Cikande atau tidak.

Menurut Direktur Narkotika Mabes Polri Brigjen Pol Indradi Thanos, sementara ini kasus itu satu tingkat di bawah kasus pabrik ekstasi di Cikande (2005), Serang, Banten, yang nilainya sekitar Rp1 triliun dan terungkap berkat kerjasama yang erat dan informasi dari DEA.

Operasi di Batam dipimpin Jenderal Bambang Hendarso, katanya. “Tim dua minggu mengamati sasaran, setelah bersama mitra DEA menyusun taktik,” katanya

Direktur Narkotika Mabes Polri mengatakan, sindikat di Batam sejauh ini belum ada kaitan dengan sindikat di Cikande, dan ke Cina daratan dan Taiwan baru bersifat membawa contoh.

Menurut Kepala DEA Singapura Russel Holske, pengungkapan kasus di Batam merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Sumber : (Dianing Mega Sari) Jurnal Nasional

Setelah Bogor, Pabrik Ekstasi di Tanah Abang Digerebek

2009-02-23T04:22:00.000-08:00

JAKARTA - Polisi menggerebek sebuah vila mewah di Kampung Pasir Putih RT 009/03, Desa Karya Mekar, Bogor, Jawa Barat. Dari hasi pengembangan, petugas kepolisian Polres dan Polwil Bogor juga menggerebek sebuah bangunan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bangunan tersebut diduga juga dijadikan sebagai pabrik pembuatan narkoba. Di lokasi, petugas menemukan dan menyita ribuan pil ekstasi. Saat ini, pabrik tersebut telah disegel oleh petugas.

Sementara di Bogor, petugas mengamankan dua unit senjata api dan lima orang karyawan yang diduga terlibat dalam proses produksi sabu-sabu.

Menurut salah seorang penjaga vila, Sarmin, awalnya dia tidak curiga dengan aktivitas di vila milik Yusuf tersebut. Kecurigaannya mulai muncul saat dia diusir dari vila.

"Setiap Sabtu dan Minggu malam dua unit mobil bak terbuka dan Kijang Innova sering keluar dari pabrik ini," ujarnya, Minggu (22/2/2009).(lam)

(Endang Gunawan/Global/uky)
Sumber : www.okezone.com

SLOGAN HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2008

2009-02-23T03:28:00.000-08:00

1. SEGERA DIREHABILITASI DARIPADA TERBELENGGU NARKOBA SEPANJANG HIDUP ANDA.
2. NARKOBA!!!! LEBIH BAIK MENCEGAH DARIPADA TERBELENGGU.
3. JAUHKAN KELUARGA DARI NAPZA.
4. NARKOBA ???..........NIKMAT SESAAT SENGSARA SEPANJANG HAYAT ………..!!!!!!
5. KELUARGA SEHAT BEBAS NARKOBA.
6. JAGALAH ANAK DAN KELUARGA ANDA SEBELUM TERLANJUR MENYALAHGUNAKAN NAPZA.
7. BANYAK HAL BISA DIKERJAKAN TANPA NARKOTIKA.
8. SIAPA BILANG TANPA NARKOBA KITA TIDAK PERCAYA DIRI.
9. JANGAN KOTORI HIDUPMU DENGAN NARKOTIKA.
10.NARKOBA ?! TIDAK UNTUK DICOBA,
11.LINDUNGI KELUARGA DARI BAHAYA NARKOBA
12. NAPZA BUKAN SOLUSI HANYA KENIKMATAN SESAAT
13. KENAPA MESTI BINGUNG !!! BERHENTI NARKOTIKA SEBELUM TERLAMBAT ….
14. TOLAK NARKOBA SEBELUM CELAKA.
15. JANGAN MALU IKUTI PROGRAM REHABILITASI

Sumber : http://www.depsos.go.id/downloads/slogan_hani2008.pdf

Peta Narkotika di Indonesia

2009-02-19T00:47:00.000-08:00

Sumber : http://www.narkoba-metro.org/

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika

2009-02-19T00:35:00.000-08:00

UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1997
Tentang Psikotropika

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susnan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.
Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
1. psikotropika golongan I;
2. psikotropika golongan II;
3. psikotropika golongan III;
4. psikotropika golongan IV.
Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
memberantas peredaran gelap psikotropika.

Pasal 4

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

BAB III
PRODUKSI

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pasal 7

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

BAB IV
PEREDARAN

BAGIAN PERTAMA : UMUM

Pasal 8

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pasal 11

Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
1. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna Psikotropika.

Pasal 13

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAGIAN KETIGA : PENYERAHAN

Pasal 14

Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna/pasien.
Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
1. Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
2. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
3. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan begi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB V
EKSPOR DAN IMPOR

BAGIAN PERTAMA : SURAT PERSETUJUAN EKSPOR DAN SURAT PERSETUJUAN IMPOR

Pasal 16

Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
Lembaga penelitian dan/atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Pasal 17

Eksporitr psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.
Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.

Pasal 19

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.

BAGIAN KEDUA : PENGANGKUTAN

Pasal 21

Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.
Setiap pengenkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.

Pasal 22

Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor Psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

BAGIAN KETIGA : TRANSITO

Pasal 23

Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.
Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
1. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika;
2. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
3. negara tujuan ekspor psikotropika.

Pasal 24

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

pemerintah negara pengekspor psikotropika;
pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan
pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Pasal 25

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transito psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEEMPAT : PEMERIKSAAN

Pasal 27

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan/atau transito psikotropika.

Pasal 28

Importir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya, dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor psikotropika di perusahaan.
Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI
LABEL DAN IKLAN

Pasal 29

Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.
Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pasal 30

Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label psikotropika.

Pasal 31

Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.
Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB VII
KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Menteri menyusun rencana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

Pasal 33

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.
Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaa pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB VIII
PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI

Pasal 36

Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 37

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh dengan sah.

Pasal 41

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX
PEMANTAUAN PREKURSOR

BAGIAN PERTAMA : PEMBINAAN

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk:

terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
memberantas peredaran gelap psikotropika;
mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEDUA : PENGAWASAN

Pasal 50

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang:
1. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
2. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
3. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
4. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rahabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. denda administratif;
5. pencabutan izin praktek.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN PERTAMA : PEMBINAAN

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk:

terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
memberantas peredaran gelap psikotropika;
mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEDUA : PENGAWASAN

Pasal 50

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang:
1. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
2. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
3. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
4. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rahabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. denda administratif;
5. pencabutan izin praktek.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PEMUSNAHAN

Pasal 53

Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal:
1. berhubungan dengan tindak pidana;
2. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika;
3. kadaluwarsa;
4. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud:
1. pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidan tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
2. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
3. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat:

melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewnang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
5. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
6. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
7. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
8. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
9. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Di depan pengadilan, sanksi dan/ orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkap identitas pelapor.
Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberikan peringatan terlebih dahulu kepda saksi dan/ orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 58

Perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari pada perkara yang lain intuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Barang siapa:
1. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
2. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
3. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
4. mengimpor psikotropika golongan I selain kepentingan ilmu pengetahuan; atau
5. secara tanpa hak milik, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

Barang siapa:
1. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
2. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam benruk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
3. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat ayng tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

Barangsiapa:
1. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditantukan dalam Pasal 16, atau
2. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
3. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atau pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa:
1. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
2. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
3. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam juta rupiah).
Barangsiapa:
1. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
2. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
3. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
4. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa:

menghalang-halangi penderita sindroma ketergantuan untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
menyelenggarakan fasilitas rehabilitas yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah Republik Indonesia.
Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha.

Pasal 71

Barangsiapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana Psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidanya yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur psikotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 10

Sumber : dikutip dari http://www.narkoba-metro.org/uunarkoba
/data_isiuunarkotik2.html

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Tentang NARKOTIKA

2009-02-19T00:26:00.000-08:00

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.
Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.
Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan satu atau tanpa berganti sarana angkutan.
Pecandu adalah orang yang menggunakan menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotik.
Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.
Penggolongajustifyn narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.
Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III
PENGADAAN

BAGIAN PERTAMA : RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN

Pasal 6

Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.
Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEDUA : PRODUKSI

Pasal 8

Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses narkotika.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/ataupenggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KETIGA : NARKOTIKA UNTUK ILMU PENGETAHUAN

Pasal 10

Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menenm, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEEMPAT : PENYIMPANGAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.
Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaaanya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa:
1. teguran;
2. peringatan;
3. denda administratif;
4. penghentian sementara kegiatan; atau
5. pencabutan izin.

BAB IV
IMPOR DAN EKSPOR

BAGIAN PERTAMA : SURAT PERSETUJUAN IMPOR DAN SURAT PERSETUJUAN EKSPOR

Pasal 12

Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13

Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.
Surat Persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 15

Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16

Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEDUA : PENGANGKUTAN

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 21

Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 23

Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
Penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 24

Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

BAGIAN KETIGA : TRANSITO

Pasal 26

Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
1. nama dan alat pengekspor dan pengimpor narkotika;
2. jenis, bentuk, dan jumlah narkotika; dan
3. negara tujuan ekspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

pemerintah negara pengekspor narkotika;
pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEEMPAT : PEMERIKSAAN

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapandokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.

Pasal 31

Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan.
Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB V
PEREDARAN

BAGIAN PERTAMA : UMUM

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

BAGIAN KEDUA : PENYALURAN

Pasal 35

Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
1. eksportir;
2. pedagang besar farmasi tertentu;
3. apotek;
4. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
5. rumah sakit; dan
6. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
1. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
2. apotek;
3. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
4. rumah sakit;
5. lembaga ilmu pengetahuan; dan
6. eksportir.
Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
1. rumah sakit pemerintah;
2. puskesmas; dan
3. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KETIGA : PENYERAHAN

Pasal 39

Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
1. apotek;
2. rumah sakit;
3. puskesmas;
4. balai pengobatan; dan
5. dokter.
Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada:
1. rumah sakit;
2. puskesmas;
3. apotek lainnya;
4. balai pengobatan;
5. dokter; dan
6. pasien
Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal:
1. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;
2. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau
3. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VI
LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 41

Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.
Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupkan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.
Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan

BAB VII
PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pasal 44

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46

Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Atau dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Meneteri Sosial.

Pasal 51

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN PERTAMA : PEMBINAAN

Pasal 52

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:
1. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
3. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
5. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

BAGIAN KEDUA : PENGAWASAN

Pasal 55

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.
Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.
Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

BAB X
PEMUSNAHAN

Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:

diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
kadaluarsa;
tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau berkaitan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau
berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan
3. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksanan dan pejabat yang memyaksikan pemusnahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
2. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
4. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

BAB XI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 63

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
5. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
6. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
7. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penengkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
4. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acara disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat;
1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika;
4. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pemngembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) huruf a.
Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, jenis, sifat dan jumlah;
2. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
4. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.
Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

Apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak perkara narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan dan narkotika, alat dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
1. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
2. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
1. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau mnguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah;
2. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
1. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah);
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
1. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
1. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miyar rupiah);
2. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, arau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. mengimppor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau tukar menukar narkotika Golongan III, dipidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidanan sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana matiatau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
1. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
2. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
1. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
2. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi. dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. ayat (10 huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79,80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebihdari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotioka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
Warga negara asing yangpernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi:

pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,. membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan Iyang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.
Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat Undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

Sumber : Dikutip dari http://www.narkoba-metro.org/uunarkoba
/data_isiuunarkotik1.html#bab2

Publik Figur dan Narkoba (1)

2009-02-19T00:21:00.000-08:00

MANTAN JUARA TINJU DUNIA INDONESIA MERINGKUK DI SEL

Tragis. Mantan juara tinju dunia Ellyas Pical ditangkap karena jualan ekstasi. Elly kini meringkuk di sel polda. Masih banyak orang ingat, 20 tahun yang lalu Elly jadi legenda. Ia merebut sabuk juara dunia kelas superterbang versi IBF dari petinju Korea Selatan yang temperamental, Judo Chun. Tangan kiri Elly benar-benar merontokkan lawan. Pertarungan itu digelar di Istora Senayan pada Sabtu 4 Mei 1985 dan disiarkan langsung oleh satu-satunya televisi yang ada di Indonesia: TVRI. Tepuk tangan membahana di mana-mana ketika anak Ibu Pertiwi mengukir sejarah bertaruh nyawa. Elly menjadi petinju Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia di usia 25 tahun. Elly yang lahir di Saparua, 24 Maret 1957 kini tinggal di Jalan Duta Bintaro, Blok C/22, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang. Nyong Ambon itu kemudian ditangkap polisi di Lantai IV Mille's International Executive Club alias Diskotek Mille's. Diskotek ini terletak di Gedung Hari-Hari di kompleks Lokasari, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Elly ditangkap Rabu (14/7) sekitar pukul 00.30 WIB. Selain Elly, dua wanita dan seorang pria rekan Elly juga ditangkap oleh tim reserse narkoba Polda Metro Jaya. Barang bukti yang diamankan adalah 19 butir ekstasi yang diedarkan oleh Elly dalam kapasitasnya sebagai anggota satpam diskotek. Kanit Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Sukisno yang mendampingi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Tjiptono menjelaskan, Elly dkk diintai sudah lama. Untuk melancarkan operasinya guna mendapatkan barang bukti, polisi menyamar sebagai konsumen. Mereka berbaur dengan para pengunjung diskotek tersebut untuk kemudian memesan ekstasi yang sangat digandrungi para tamu. Ini dilakukan mulai Selasa (12/7) malam. Sasaran pertama bukan Diskotek Mille's tapi Diskotek Athena yang terletak di Jalan Kalibaru, Tambora, tak jauh dari Jembatan Intan. Dalam penyamaran ini polisi menemukan kelompok atau jaringan Ellyas Pical yang menguasai beberapa konsumen. Kelompok ini ternyata menggunakan dua wanita sebagai ujung tombak pemasaran. Salah satu wanita yang jadi komplotan Elly adalah AAH (24) atau Aih yang berasal dari Desa Jaya Mukti, RT 05/02, Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Nama wanita sengaja disembunyikan karena masih dalam pengembangan. polisi. Aih bekerja sama dengan Dede Jaenudin (25), yang juga berasal dari Tasik. Aih dan Dede beroperasi di halaman parkir Diskotek Athena dan di sana pula, mereka ditangkap. Polisi menyita 15 butir ekstasi warna kuning dan satu butir ekstasi warna biru. Perburuan polisi dilanjutkan ke Diskotik Milles di Lokasari, Mangga Besar. Sebab, jaringan di dua diskotek ini saling bekerja sama. Yang pertama dibekuk di Diskotek Mille's adalah Lisdianah (33) yang tinggal di Jalan Mangga Besar XIII. Dari tangan wanita itu polisi menyita 3 butir ekstasi seharga Rp 300.000 sebagai barang bukti. Ketika diinterogasi, Lisdiana mengaku barang haram itu milik Ellyas Pical. Untuk membekuk Ellyl tidak begitu sulit karena pria mantan petinju kidal itu selalu berada di Diskotik Mille's sebagai penjaga keamanan.Beberapa rekan Elly sesama anggota satpam menolak memberikan penjelasan seputar kasus ini. Tapi mereka mengakui Elly bekerja di diskotek dan ini diperkuat oleh beberapa penjual rokok. Kurang lebih dua tahun Elly alih profesi sebagai petugas keamanan tapi selalu kena shift malam mulai pukul 22.00 WIB hingga 07.00 WIB. "Gampang dibohongi" Penangkapan Ellyas Pical karena narkoba sangat menampar dunia olah raga Indonesia. Ketua Umum KONI Pusat Agum Gumelar pun prihatin. "Saya prihatin, kalau memang Elly Pical tertangkap karena kasus narkoba. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan perang besar-besaran melawan narkoba," kata Agum di Senayan, kemarin. "Saya akan mencoba untuk mencari kejelasan tentang kasus ini," tambahnya. Sedangkan mantan juara dunia kelas terbang mini versi IBF, Nico Thomas yang ditemui terpisah, tak yakin Elly bersalah. Nico menduga Elly sengaja diperalat seseorang untuk melancarkan bisnis barang haram itu."Elly 'kan gampang dibohongi. Saya tahu persis dengan hal itu. Makanya, saya tidak yakin Elly Pical melakukan tindakan yang kurang terpuji," ujarnya. Senada dengan Agum, Nico juga mengungkapkan rasa prihatin dengan kasus yang dialami Elly Pical. "Saya terus terang prihatin dengan hal ini. Sebab, gelar juara dunia yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawa tercoreng hanya karena kasus narkoba ini," katanya.

Sumber : http://www.narkoba-metro.org/

Rp 16,34 Miliar Peredaran Uang Bisnis Narkoba Tahun 2008

2009-02-18T01:55:00.000-08:00

MEDAN (Berita): Kantor-kantor pemerintah maupun swasta merupakan lokasi rawan peredaran narkoba karena bagi sementara kalangan lokasi ini sering dianggap “aman” bagi penggunanya dan relatif tidak terendus aparat, sehingga diduga banyak pegawai negeri sipil (PNS) terlibat dan sejumlah diantaranya sudah terbukti pengguna narkoba.

“Oleh sebab itu saat ini kantor-kantor pemerintah harus dijadikan target serius penanggulangan narkoba, begitu juga kantor-kantor swasta, khususnya perkantoran yang relatif besar, apalagi terkesan eksklusif dan tertutup bagi orang luar,” tegas Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut (Pimansu) Drs Zulkarnain Nasution MA saat audiensi dengan Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Selasa [20/01].

Pada kesempatan ini Badan Infokom Sumut dan Pimansu sepakat kerjasama membantu penanggulangan narkoba di Sumut melalui sosialisasi dan pusat informasi anti narkoba khususnya berbasis tempat kerja seiring pemberian informasi bahaya narkoba kepada masyarakat berbasis dunia pendidikan dan kelompok masyarakat termasuk organisasi-organisasi keagamaan.

Pimansu mendeteksi sudah banyak kantor pemerintah maupun swasta yang diduga menjadi semacam wadah berlindung bagi pengguna narkoba dari kalangan oknum pegawainya karena lokasi ini dianggap relatif kurang termonitor dan publik juga relatif tidak menyangka di dalamnya ada menyimpan pengguna narkoba .

“Sudah terbukti ada beberapa oknum PNS di Sumut terlibat pengguna narkoba. Jumlah ini baru yang terdeteksi, di luar itu mungkin masih banyak lagi. Oleh sebab itu kita harus melakukan upaya lebih intens agar perkantoran jangan sampai merebak dan dimasuki mafia narkoba,” tegas Zulkarnain yang juga Dosen IAIN Sumut ini.

Kepala Badan Infokom Sumut Drs H Eddy Syofian MAP sangat sependapat sosialisasi penanggulangan narkoba berbasis tempat kerja ini cukup strategis dan sangat diperlukan sebagaimana sikap Gubsu H Syamsul Arifin SE yang tetap merespon positip langkah-langkah Pimansu selama ini dengan memberikan perhatian khusus terhadap upaya penanggulangan narkoba di Sumut.

“Badan Infokom Sumut akan mengoptimalkan kerjasama dengan Pimansu ini terutama membangun sistem komunikasi agar masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat melalui pusat informasi yang akan dirancang melalui ruang konsultasi pada website Badan Infokom Sumut,” tuturnya seraya mengemukakan tindaklanjut juga diprogramkan perlunya membentuk relawan anti narkoba mulai dari tingkat murid sekolah dasar hingga mahasiswa termasuk dari kalangan PNS dan pegawai swasta berbasis tempat kerja.

Sementara itu dalam audiensi ini Pimansu juga mengungkapkan secara umum peredaran narkoba di Sumut sangat mengkhawatirkan masyarakat terindikasi dari data barang bukti kejahatan narkoba tahun 2008 yang terdeteksi mencakup 1.617 tersangka.

Barang bukti peredaran gelap narkoba yang terdeteksi tahun lalu antara lain 3.264,6 kg, 4.209 amplop, 2.564 bungkus, 3.179 batang, 231 ons, 8.965 gram dan 73,5 linting ganja. Shabu-shabu terdiri dari 15 ons, 4.566 gram dan 807 paket, putaw 300 ons, 2,73 gram dan 124 paket, ekstasi 3.914,65 butir dan lain-lain 1.876 butir. Uang yang beredar pada bisnis narkoba di Sumut diperkirakan Rp 16,34 milyar.

Sumber :

http://beritasore.com/2009/01/21/rp-1634-miliar-peredaran-uang-bisnis-narkoba-tahun-2008/

Bandar Dunia Narkoba

2009-02-18T01:48:00.000-08:00

KOTA Batam memiliki berbagai kelebihan dibandingkan kota lain. Sebagai kota yang letaknya berbatasan dengan negeri jiram, Malaysia dan Singapura serta jalur pelayaran internasional, Batam sangat strategis dari segi perdagangan internasional.

Tak heran jika Batam sangat pas dijadikan kawasan industri dan perdagangan internasional. Tidak ada yang bisa membantah kalau Batam memiliki prospek bisnis yang luar biasa, asal dikelola dengan serius tanpa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat politis dari pemerintah Indonesia.

Tidak hanya cocok menjadi kawasan industri, Batam pun memiliki potensi sebagai kawasan periwisata dan pemukiman. Kedekatan Batam dengan Singapura membuat Batam menjadi kawasan pariwisata alternatif bagi masyarakat Singapura dan negara lain yang membutuhkan nuansa alam yang tergolong relatif lebih natural dan mudah terjangkau.

Letak strategis Batam ternyata tidak hanya mampu menarik perhatian para pebisnis legal, etapi juga kalangan pengusaha ilegal, termasuk jaringan narkotika internasional. Penggrebekan pabrik shabu- shabu oleh tim Mabes Polri di sejumlah lokasi di Batam beberapa hari lalu membuktikan kalau Batam merupakan lokasi strategis bagi mereka.

Informasi yang diperoleh Tribun malah menyebutkan, Batam menjadi tempat pencucian uang atau money laundry hasil kejahatan, terutama hasil bisnis narkoba internasional. Disebutkan juga pengusaha narkotika mencuci uang mereka dengan mendirikan berbagai usaha termasuk usaha property. Dan bisa jadi, pencucian uang di Batam tidak hanya dilakukan oleh kalangan pebisnis narkotika, tetapi juga kalangan koruptor dari berbagai daerah.

Memang untuk membuktikan adanya praktek pencucian uang ini tidak mudah. Perlu ada kordinasi berbagai pihak yang benar-benar kuat, sehingga sumber-sumber dana yang mengalir ke Batam bisa diketahui dengan cepat, tanpa menimbulkan ketakutan bagi pemilik modal yang memang benar-benar murni melakukan bisnis legal di Batam .

Di sini juga diperlukan sistem pengawasan dari aparat yang harus benar-benar jeli sehingga kasus pabrik shabu-shabu di Batam yang kabarnya sudah beroperasi sejak tahun 2005 ini tidak terulang. Aparat kepolisian dalam hal ini Polda Kepri dan Poltabes Barelang harus menjadikan pengungkapan oleh Mabes Polri ini sebagai cambuk untuk melaksanakan pengawasan lebih baik lagi.

Jangan sampai terulang, tim Mabes Polri mampu mengungkap kasus besar di Batam, sementara aparat di Batam sendiri tidak tahu menahu. Harus ada evaluasi menyangkut hal ini sehingga aparat benar-benar mampu melaksanakan tugasnya. Jangan istilah Kuman di negeri seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat.

Batam memang memiliki prospek yang sangat besar. Peluang menjadikan Batam sebagai kawasan industri dan bisnis sudah di depan mata, apalagi pelaksanaan Batam, Bintan, Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas tinggal pelaksanaanya saja. Jangan sampai ungkapan Batam Bandar Dunia Madani berganti menjadi Bandar Dunia Narkoba.

Sumber : www.blogtribunbatam.wordpress.com

PEREMPUAN LEBIH MUDAH MENJADI PECANDU

2009-02-18T01:38:00.000-08:00

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam makalah berjudul The Formative Years: Pathways to substance Abuse among Girls and Young Women Ages 8-22 tersebut, perempuan cenderung lebih mudah menjadi pecandu dan mengalami dampak yang lebih parah.

Penelitian lanjutan menunjukkan perempuan lebih cepat mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif dibanding pria. Selain itu, pemakaian salah satu jenis zat saja bisa memperbesar kemungkinan seorang perempuan mengonsumsi zat-zat adiktif lainnya seperti alkohol, rokok, atau jenis narkotika lain. kemungkinan tersebut jauh lebih tinggi dibanding pada pria.

Joseph A. Califano Jr., presiden CASA, mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan besarnya kecenderungan tersebut. Secara psikologis, perempuan lebih mudah terserang depresi disbanding pria. Perempuan juga cenderung memiliki kebiasaan makan yang buruk, dan lebih rentan terhadap penyiksaan fisik dan seksual. “semua faktor tersebut bisa meningkatkan kecenderungan wanita menggunakan zat adiktif,” papar Califano.

Selain itu, ada juga perbedaan perempuan dan pria dalam situasi sosial saat pertama berkenalan dengan zat adiktif tersebut. Pria umumnya berkenalan dengan zat adiktif dalam setting ini bisa amat berpengaruh, karena dalam setting tertutup kesan atau sensasi yang dialaminya bisa berbekas lebih dalam. Dibanding responden pria, lebih banyak responden perempuan yang mengatakan betapa lebih mudahnya mendapatkan zat adiktif illegal.

Yang lebih memprihatinkan, selain lebih cepat mengalami ketergantungan, wanita juga cenderung merasakan efek yang lebih parah akibat ketergantungannya tersebut. Karena perempuan lebih mudah mengalami depresi dibanding pria, kecenderungan bunuh diri perempuan pecandu lebih tinggi dibanding pria, secara fisiologis, paru-paru wanita juga lebih mudah rusak jika ia merokok. Perempuan juga cenderung lebih mudah mengalami kerusakan otak jika kecanduan alkohol.

Secara sosial, dampak ketergantungan zat adiktif pada perempuan juga lebih mengerikan. Perempuan pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang cenderung lebih mudah terlibat dalam aktivitas seksual yang beresiko tinggi (misalnya, dengan partner seks yang tidak ia kenal sama sekali tanpa menggunakan pelindung). Perempuan pecandu berusia muda juga berkemungkinan lebih besar menjadi korban penyiksaan seksual dan fisik.
Perlunya tindakan preventif dan penanganan yang berbeda terhadap pecandu pria dan pecandu perempuan. “program-program rehabilitasi pecandu zat adiktif yang ada saat ini cenderung memberikan perlakuan yang sama terhadap pecandu pria dan perempuan. (Sumber: Majalah Lisa No. 34/2004).

TAPII…kita masih boleh lega bahwa meski penelitiannya menunjukkan kecenderungan perempuan lebih mudah menjadi pecandu, namun demikian, menurut sumber data di RSKO Jakarta, 2004, maka pecandu berjenis kelamin perempuan dari tahun 2000 hingga 2004 tertinggi hanya mencapai 10,34 % di tahun 2003. Sementara pecandu laki-laki pada tahun yang sama mencapai 89,66 %.
Sebagaimana dijelaskan dalam “Gambaran Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA tahun 2001-2003 (Summary) “ Depkes 2004, diperoleh data bahwa pecandu perempuan menurut data dari Institusi tahun 2002 ada 8,8 % sementara laki-lakinya 91,2 %. Pada tahun 2003 ada penurunan sehingga hanya 7,5 % dan laki-laki mengalami peningkatan hingga menjadi 92,5 %.
Sedangkan menurut data dari LSM dari laporan yang sama, pada tahun 2002 pecandu perempuan ada 9,4 %, sementara pecandu laki-laki ada 90,6 %. Pada tahun 2003, perempuan 7,7 %, laki-laki 92,3 %.

Meski dari data diatas terlihat bahwa pecandu laki-laki lebih besar dari perempuan, namun demikian kita tidak boleh lupa, ada fenomena gunung es, yang artinya, data yang sebenarnya seringkali tidak terlaporkan atau tidak terdata. Jadi, hati-hati, baik perempuan maupun laki-laki, tetap saja tidak boleh menjadi pecandu narkoba. Mari hidup tanpa narkoba. Narkoba ? NO !

Sumber : www.nurularifin.com

CIRI-CIRI PEMAKAI NARKOBA

2009-02-18T01:36:00.000-08:00

Terbayangkah jika satu diantara saudara kita atau teman dekat yang kita kenal dengan baik, ternyata seorang pemakai narkoba. Mungkin kita akan sangat kaget dan tidak percaya.
“ Saya kenal dia koq, rasanya tidak mungkin dia jadi pemakai narkoba..”
“ Anaknya baik banget, ga mungkin deh dia jadi pemakai. Lagipula kayaknya dia happy-happy aja, ga pernah ada masalah, jadi buat apa dia memakai narkoba ?”
“ Rasanya tidak mungkin dia jadi pemakai. Ia sangat cerdas dan prestasinya juga banyak.”
Ada beberapa tolakan lain yang enggan mengakui bahwa saudara atau teman dekat kita ternyata adalah seorang pemakai narkoba. Kenapa tidak mau diakui ? Bukankah di artikel lalu pernah disebutkan bahwa narkoba menyerang siapa saja, dimana saja dan bagaimanapun caranya.

Saya punya cerita seorang remaja SMU yang kuper karena jarang berteman karena ia lebih suka belajar dan membaca buku. Suatu ketika ada seorang temannya yang datang menawarkan sebuah obat yang bisa membuatnya tambah berkosentrasi. Ia tidak perlu memeras otak lebih banyak untuk mengingat segala macam rumus atau hapalan, cukup dengan mengkonsumsi obat tersebut saja. Pelajar SMU ini terbujuk, ia mau lebih berprestasi lagi, maka ia memutuskan untuk membeli dan memakai. Karena faktor sugesti, perasaan akibat kata-kata temannya bahwa obat ini berkhasiat meningkatkan kosentrasinya, maka remaja ini merasakan bahwa ia memang lebih bisa berkosentarsi. Akhirnya ia jadi sering menggunakannya, semakin lama semakin banyak, dan akhirnya ia mulai menunjukkan sifat-sifat khas pecandu.
Jadi kalau kita mengingat remaja SMU ini katakanlah Rendra namanya, apakah kita percaya dia bisa menjadi pemakai narkoba ?

Atau sebuah cerita lagi, teman saya ini sehari-harinya kuliah di PT Swasta paling top di Jakarta. Wajahnya yang ganteng dengan kendaraan sedan terbaru membuatnya tidak kehabisan mendapat pengagum. Wawan, sebut saja begitu sangat bahagia dengan hidupnya. Bapaknya kebetulan pengusaha yang tidak kenal korupsi jadi ia tidak khawatir kalau sewaktu-waktu bapaknya menjadi incaran polisi. Mamanya adalah perempuan lembut yang senang berorganisasi juga hobby membahagiakan anak dan suami. Pendek kata Wawan adalah orang yang bisa dicemburui karena bernasib baik. Suatu ketika ia datang kesebuah pesta teman di daerah puncak. Ketika ia pulang, mobilnya tabrakan dan ia tewas. Hasil visum dokter menyebutkan bahwa dalam tubuhnya ada narkoba dalam dosis tinggi.
Tak ada seorangpun mempercayainya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wawan akan menjadi korban narkoba juga. Ternyata pesta yang dihadirinya adalah pesta narkoba, dan kedatangannya kesana adalah untuk kesekian kalinya.

Wawan dan Rendra bukanlah orang yang punya masalah dengan kehidupan sosialnya. Wawan dan Rendra adalah orang-orang yang cukup puas dengan kehidupannya. Jadi bukan hanya orang yang bermasalah saja yang bisa kena narkoba, tapi orang-orang yang tidak punya masalah pun bisa menjadi pemakai narkoba.
Karena sebagian besar pemakai narkoba saat ini sudah menganggap narkoba sebagai bagian gaya hidup. Jika tidak ikut, mereka takut dikatakan kuno atau ga fungky. Pendapat yang tidak benar ini semakin diperparah dengan perasaan sugesti akibat terbujuk omongan yang tidak ada dasarnya. Seperti kasus Rendra, ia sudah menganggap bahwa narkoba-lah yang membuatnya lebih berkosentrasi. Padahal kenyataan sebenarnya, karena kemauan dan otaknya yang cerdas lah yang memungkinkan dia mencapai kosentrasi tinggi.

Jadi, siapapun diantara kita, saudara atau teman bisa menjadi pemakai narkoba. Kenali gejala-gejala ini jika ada diantara saudara atau teman yang memilikinya. Sebab inilah gejala orang yang menjadi pemakai narkoba dan mulai menjadi pecandu.

1. Perubahan perangai atau perilaku sehari-hari. Seperti biasanya periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan yang jelas. Tapi bisa juga yang terjadi sebaliknya. Jika ia semula pendiam, tiba-tiba berubah menjadi lebih periang dan mudah tertawa.
2. Sering menguap dan mengantuk, malas, melamun dan tidak mempedulikan kebersihan atau penampilan diri Tapi kadang-kadang bisa berubah menjadi rajin sekali, bahkan seperti tidak kenal lelah.
3. Menjadi tidak disiplin atau sering kabur baik dirumah atau disekolah
4.Nilai rapor atau prestasi yang lain menurun
5.Lebih sering menyendiri, bersembunyi di tempat-tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat orang
6.Lingkungan pergaulannya berbeda dari biasanya, atau lebih senang bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri seperti tanda-tanda diatas.
7.Mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk alasan yang tidak jelas, karena ia membutuhkan uang tersebut untuk membeli narkoba.
8.Sering cemas, mudah stress atau gelisah, sukar tidur dan mudah curiga
9.Pelupa seperti orang bego atau pikun
10.Mata merah seperti mengantuk terus dan biasanya menyembunyikannya dengan memakai kaca mata hitam

Sumber : www.nurularifin.com

ISTILAH SEPUTAR NARKOBA

2009-02-18T01:34:00.000-08:00

Diantara pecandu narkoba, ada beberapa istilah yang biasa mereka gunakan. Jika kalian menemukan banyak sekali istilah2 tersebut dipakai oleh suatu kelompok, barangkali mereka memang pemakai narkoba. Tapi untuk pastinya memang dibutuhkan bukti dan perilaku lain yang mencirikan kalau mereka adalah pemakai narkoba.Yang jelas, kamu perlu waspada jika mereka memakai istilah2 itu untuk mengelabui kamu.

Inilah istilah-istilah itu..
Sakaw = sakit karena lagi "nagih"
BD = Sebutan untuk bandar narkoba
Parno = paranoid karena nge-drugs
Junkies = sebutan untuk pecandu
Relaps = kembali nge-drugs karena 'rindu'
Bong = alat mengisap shabu
O-De = Over dosis
PT = Sebutan lain putaw (heroin)
Ngubas atau nyabu = pake shabu-shabu
Bedak/etep putih = sebutan lain putaw (heroin)
Wakas = ketagihan
Pakauw = pakai putaw
kipe/cucauw/nyipet/ngecam = nyuntik/memasukkan obat ke tubuh
Pedauw/badai = teler/mabok
ubas = shabu
kertim = kertas timah
Afo = aluminium foil
Bhironk = Orang Nigeria/pesuruh
Insul/spidol = alat suntik
Paket/pahe = pembelian heroin/putauw dalam jumlah terkecil
Gauw = gram
Setangki, sperempi = 1/2 gram, 1/4 gram
Giber/giting/gonjes = mabok /teler
Hawai/cimeng/rasta/ulah/gele/bda stik = ganja
Selinting = 1 batang rokok/ganja
Inex = ectasy
Amphet = amphetamin
Snip = pakai putaw lewat hidung (dihirup)
Ngedrag = bakar putaw diatas timah
Bokul = beli barang
Gepang = punya putaw/heroin
Gitber = giting berat/mabok berat
Spirdu = sepaket berdua
Betrik = dicolong/nyolong
Koncian = simpanan barang
BB = Barang Bukti
Coke = kokain
Jokul = jual
Bokauw = bau
Kurus = kurang terus
Gantung = setengah mabok
BT/snuk = pusing/buntu
Boat/boti = obat
Abses = salah tusuk urat/bengkak
KW = kualitas
Mupeng = muka pengen
Pyur = murni
BT = Bad Trip (halusinasi yang serem)
Teken = minum obat/pil/kapsul

sumber: Health News

NARKOBA. Pasar Kuat, Bisnis Terus Berkembang

2009-02-18T01:27:00.000-08:00

JAKARTA. KOMPAS - Bisnis sabu dan ekstasi terus berkembang di Jakarta karena pasarnya sangat kuat, sementara koordinasi antarinstansi negara masih lemah.

Demikian dikatakan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Arman Depari. Selasa (10/2). Menurut dia. perubahan kegiatan dari kegiatan penyelundupan sabu dan ekstasi menjadi kegiatan produksi karena berkembangnya proses pembelajaran, bukan karena meningkatnya permintaan pasar.

"Kalau dulu para pelaku bisnis ini belum memiliki tenaga peracik, sekarang sudah karena berkembangnya proses pembelajaran," tutur Annan. Proses pembelajaran berlangsung lewat hubungan jaringan antarnegara dan internet, lanjutnya.

Menurut Arman, perubahan kegiatan tidak mengubah besaran biaya produksi. Jatuhnya sama saja. Meski demikian, ia mengakui, kegiatan produksi lebih menguntungkan saat mereka menghadapi polisi.

Tak terjerat

Kalau menyelundupkan barang jadi dan terbongkar polisi, para pelaku bisnis ilegal ini mudah terperangkap hukum. Namun, kalau hanya kedapatan menyimpan prekusor (salah satu ba-han baku) yang belum diolah, mereka bisa lolos dari jeratan hukum.

"Meski jumlah prekusomya mencapai puluhan kuintal, me-reka tidak bisa menuduh si pemilik atau penyimpan prekusor sebagai produsen sabu dan ekstasi sebelum polisi menemukan pabrik narkoba mereka," papar Arman.

Oleh karena itu. .Annan berharap adanya peraturan perundang-undangan tentang peredaran dan pengawasan prekusor. Dengan adanya undang-undang tersebut, peredaran prekusor bisa diawasi lebih ketat sehingga penyalah guna bahan tersebut mudah terlacak.

Mudah terkecoh

Keuntungan lain yang diperoleh produsen dengan memproduksi narkoba sendiri adalah mereka membuat ekstasi sesuai dengan permintaan bandar. Jadi, jumlahnya bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau mendatangkan barang jadi.

"Polisi yang belum cukup punya pengalaman akan mudah terkecoh, seolah-olah para pelaku cuma bandar biasa yang memiliki atau menyimpan narkoba dalam jumlah terbatas," tuturnya.

Terakhir, pihaknya membongkar pabrik sabu berkedok warnet Seal Online Dust di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A-3 Nomor 18, Cengkareng Timur. Jakarta Barat, Kamis 29 Januari lalu. Pabrik ini setiap tiga hari sekali memproduksi 12 kilogram sabu kelas satu. Jadi, setiap hari, dari tempat itu dihasilkan 4 kilogram sabu senilai Rp 6 miliar.

Dalam kasus ini polisi membekuk tiga tersangka. Merekaadalah bandar Suganda alias Mr Black, pemodal Wiryo Sutandar, dan peracik Edy Handoyo.

Lemah kerja sama

Pada bagian lain .Arman mengakui masih lemahnya kerja sama antarinstansi dalam menangani kasus narkoba dari hulu ke hilir. Hal ini dimanfaatkan para pebisnis barang haram ini guna membangun kerajaan bisnis mereka di Jakarta.

Hal serupa disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane. Ia menilai instansi negara yang paling aktif menindak bisnis narkoba baru polisi. Itu pun baru di tingkat represif.

Instansi negara selain polisi yang seharusnya bisa lebih aktif adalah petugas imigrasi, bea cukai, pengelola lembaga pemasyarakatan, departemen, dan dinas kesehatan. Tiadanya kerja sama antarinstansi negara membuat peran polisi pun menjadi cuma sebatas "pemadam kebakaran".

"Ini baru soal kerja sama. Belum pada soal praktik korupsi di antara instansi negara yang menangani kasus narkoba," kata Neta. Menurut dia, dalam beberapa kasus, keluarga pengguna narkoba justru diperas oleh kalangan pegawai instansi maupun polisi.

Menyinggung soal kuatnya pasar narkoba jenis psikotropika ini. Arman mengatakan, "Pasar Jakarta memang kuat, tetapi lebih kuat pasar di Johor. Malaysia, dan Filipina." (WIN)

Sumber : http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2257

Waspada : Narkoba Jenis Baru Untuk Anak Kecil

2009-02-18T01:10:00.000-08:00

Perlu kita waspadai, telah beredar disekolah-sekolah sesuatu yang mengerikan.

NARKOBA Crystal berbentuk bulat, mirip dengan permen POP ROCK rasa Strawbery (kalau kita kemut bisa berdesis di dalam mulut). Aromanya persis seperti Strawbery dan saat ini sudah beredar bebas di lingkungan sekolah. Namanya Strawberry Meth atau Strawberry Quick. ini dia bentuknya :
http://agissugiana.files.wordpress.com/2008/05/narkoba.jpg?w=286&h=214 (http://agissugiana.files.wordpress.com/2008/05/narkoba.jpg)
Anak-anak berpikir bahwa barang tersebut adalah PERMEN (gula-gula), berhati-hatilah karana permen ini dapat menyebabkan kondisi sang anak bisa masuk RS dan ketagihan.
Selain rasa diatas dapat juga dalam rasa Coklat, kacang, Cola, chery, anggur dan rasa jeruk.
Peringatkan anak kita untuk tidak menerima Permen Jenis ini dari orang-2 yang tidak kita kenal, meskipun dari teman mereka atau dari siapapun.

Sumber : http://artikel-kesehatan-online.blogspot.com/2008/05/narkoba-terbaru-bernama-strawberry.html)

Empat Ribu Anak SD Terkena Narkoba

2009-02-18T00:53:00.000-08:00

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari hari kehari terus meningkat tajam. Sasarannya bukan lagi pada remaja dan orang dewasa.Tapi sudah merambah sampai ke anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Angka terbaru dari Badan Narkotikan Nasional (BNN) pada penyalahgunaan narkoba di tingkat SD menunjukan angka yang mencengangkan, yakni mencapai 3.853 kasus. Jumlah tersebut hanya terhitung sampai bulan Juni 2007. Dari bulan Juli 2007 sampai Februari 2008 belum dihitung.

Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Made Mangku Pastika menyatakan kekhawatiran dengan angka-angka temuan pelayalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar. Mangku Pastikan menilai ini sudah menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Apalagi penyalahgunaan narkoba itu sudah mulaimarak di ditingkat pendidikan dasar ini.

Mangku Pastika mengingatkan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di tingkat usia dini ini sangat mengagetkan. Namun kalau tidak dilakukan upaya pencegahan bersama-sama, dalam waktu dekat akan menjadi marak disekitar kita dan kemudian hal yang lumrah. Mangku Pastika menyebut perkembangannya sangat cepat dan sering kali membuat orang tua terkaget-kaget.

“Apa yang terpapar hari ini sebagai sesuatu yang baru, yang mengagetkan dan mengkhawatirkan. Tapi bahaya ini bila dibiarkan, dalam waktu singkat saja akan menjadi marak dan akan menjadi hal yang biasa terjadi. Kita tidak mau hal initerjadi. Mari kita tanggunglangi bersama-sama, ” ungkap Mangku Pastika, Rabu (14/2), saat peluncuran kampanye anti narkoba di Sekolah.

Menurut Mangku Pastika, angka yang paling banyak terjadi penyalahgunaan narkoba terjadi di tingkat SLTA. Sampai pada bulan Juni 2007 saja penyalahgunaan pada pelajar berseragam abu-abu putih ini sudah mencapai angka 22.225 kasus. Sementara di tingkat pelajar SLTP angka penyalahgunaan narkoba mencapai 6.853 kasus.

Urutan peringkat penyalahgunaan narkoba berikutnya adalah pada anak-anak sekolah dasar, yakni 3.853 kasus. Angka kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat SD ini jauh lebih banyak dibanding tingkat penyalahgunaan di tingkat perguruan tinggi. Menurut data dari BNN, penyalahgunaan di tingkat perguruan tinggi hanya tercatat 764 kasus.

Untuk menanggulangi maraknya penyalahgunakan narkoba di sekolah yang sudah sampai di tingkat SD ini, BNN menggalakkan kampanye bahaya narkoba ke sekolah-sekolah. Program kampanye BNN ini dirancang masuk kesekolah lewat unit kesehatan sekolah (UKS) dan dan untuk ditingkat perguruan tinggi lewat Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) .

“Ini merupakan jawaban atas tantangan bagaimana membangun suatu infrastruktur pelayanan informasi narkoba dan bahayanya sampai di sekolah-sekolah. Program ini akan memberikan akses kepada remaja dan pelajar untuk mendapatkan informasi narkoba dan bahaya,” terang Mangku Pastika.

Dalam kesempatan kemarin Mangku Pastika juga menyebut program kampanye anti narkoba di sekolah ini sengaja diluncurkan bertepatan dengan Valentine Days. “Ini juga memberi makna sebagai bentuk ungkapan dan penyataan kasih sayang dari pemerintah terhadap masyarakat, khususnya remaja, pelajar dan mahasiswa,” kata Mangku Pastika.

Sumber : http://infokito.wordpress.com/2008/02/15/empat-ribu-anak-sd-terkena-narkoba/

KAMPANYE ANTI NARKOBA MASUK SEKOLAH

2009-02-18T00:49:00.000-08:00

Badan Narkotika Nasional (BNN) pekan ini memulai gebrakan baru untuk memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Yakni, melaunching program dengan sasaran pelajar dan mahasiswa bertajuk anti drugs campaign goes to school and campus.

Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN Brigjen Pol. Drs. Mudji Waluyo, SH, MM mengatakan, program tersebut dirancang sebagai upaya pencegahan dini terhadap peredaran narkoba yang makin marak di kalangan pelajar dan mahasiswa. "Agar tidak terjadi lost generation," ujar Mudji kemarin.

Program tersebut, lanjut Mudji, akan menggunakan unit-unit yang ada di sekolah. Yaitu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). "Nanti namanya UKS Antinarkoba dan UKM Antinarkoba. Selain itu, ada parenting skill," kata Jenderal dengan bintang satu dipundak itu.

Secara teknis, program anti drugs campaign goes to school and campus akan dilakukan dengan membentuk kader satgas antinarkoba di sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, dilakukan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan menggunakan berbagai media sosialisasi.

Dalam parenting skill, misalnya, akan menguraikan masalah para orang tua dalam mengasuh, mengelola dan mendidik anak dalam menghadapi ancaman sosial, termasuk narkoba. Beberapa materi dalam parenting skill adalah perkembangan penyalahgunaan narkoba, jenis narkoba dan efeknya, serta gejala-gejala penyalahgunaan dan rehabilitasinya. Hal-hal teknis tersebut telah dimatangkan dalam pertemuan pemantapan program yang diadakan di Lido, Sukabumi, 4-6 Pebruari lalu.

Launching yang dijadwalkan pada Kamis, 14 Pebruari 2008, itu akan melibatkan sekitar dua ribu pelajar dan mahasiswa se-DKI Jakarta. Tempatnya di Balai Kartini dan Bundaran HI.

Selain dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Sutanto selaku Ketua BNN dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, acara tersebut dihadiri lima Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Mendiknas Bambang Sudibyo, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menpora Adhyaksa Dault, Menag Maftuh Basyumi, dan Menkes Siti Fadilah Supari.

Tahun ini program itu akan dilakukan di 10 Provinsi yang rawan peredaran gelan narkoba, yaitu : DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jambi dan DI Yogyakarta.

Sumber : http://www.hermawan.net/index.php?action=news.detail&id_news=1789

Sejarah Awal Narkoba (1)

2009-02-18T00:42:00.000-08:00

Kurang lebih th. 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = papavor somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India,Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional; bahkan di abad XIX terjadi perangcandu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius).Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara"Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat "Bayer" memproduksi obat tersebut dengannama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (pain killer). Tahun 60-an - 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "Golden Triangle" yaitu Myanmar, Thailand & Laos. Dengan produksi: 700 ribu ton setiap tahun. Juga pada daerah "Golden Crescent" yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika danAmerika. Selain morphin & heroin adalagi jenis lain yaitu kokain (ery throxylor coca) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC.Di akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta tekhnologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat-obatan.

Sumber : Remaja Indonesia,

http://www.provbengkulu.net/newsflash/info-narkoba.html

Tahapan - tahapan pengguna NAPZA

2009-02-18T00:39:00.000-08:00

Banyak orang yang bertanya pada saya bagaimana tahapan-tahapan pengguna NAPZA. Apakah mereka tiba-tiba saja menjadi pecandu (nanti akan saya bahas secara khusus)? Have fun? Atau bagaimana sih sebenarnya?

Pengguna NAPZA sebenarnya dibagi pada 4 kategori :
1. Coba-coba
- Karena rasa ingin tau
- Ingin diakui oleh lingkungan.

2. Sosial/rekreasi
- Untuk bersenang-senang
- Santai
- Biasanya ketika rekreasi
- Dilakukan secara berkelompok

3. Situasional (pada situasi tertentu)
- Saat tegang
- Sedih

4. Kecanduan/ketergantungan
- Tidak bisa tidak
- Hanya berfikir untuk terus pakai
- Rela melakukan apa saja untuk pakai

Faktor-faktor penyebabnya adalah :
1. Internal (dari dalam)
- Perasaan yang buruk atau terlalu senang
- Tegang
- Gugup
- Dorongan perasaan yang kuat

2. External (dari luar)
- Dorongan sosial
- Suasana
- Benda
- Tempat

Sumber : http://banirisset.com/2008/05/tahapan-tahapan-pengguna-napza.html